PKS: Surat Edaran Hate Speech Bungkam Suara Rakyat

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 02 November 2015
PKS: Surat Edaran Hate Speech Bungkam Suara Rakyat

Jazuli Juwaini (Foto: Twitter)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Politik - Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran (SE) No SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, surat edara hate speech tersebut mematikan hak rakyat dalam kebebasan berpendapat.

"Semangat untuk meredam api kebencian dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa adalah sangat bagus, namun jangan sampai mematikan hak rakyat dalam kebebasan berpendapat," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di Jakarta, Senin (2/11).

Jazuli menilai, SE hate speech tersebut juga akan memasung demokrasi. Karena itu, harus dicermati dan jangan sampai disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk membungkam suara rakyat dalam memberikan masukan pada pemerintah.

"Jangan sampai disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk membungkam suara rakyat dalam memberikan masukan yang positif dan konstruktif untuk melakukan perbaikan," katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan surat edaran bernomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau hate speech pada 8 Oktober 2015. Surat ini salah satunya bertujuan untuk menindak netizen yang mengutarakan kebencian hingga berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Dalam surat edaran tersebut, penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian dengan mengacu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya, hukuman empat tahun penjara bagi siapa saja yang menyatakan permusuhan di depan umum, sesuai Pasal 156 KUHP.

Sementara itu, setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, akan dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500 juta. Hukuman ini diatur dalam Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. (mad)

 

Baca Juga:

  1. Dasar Hukum Surat Edaran Hate Speech
  2. Terkait Surat Hate Speech, Polda Metro Jaya Irit Bicara
  3. Aturan Hate Speech tidak Halangi Kebebasan Berpendapat
  4. Hate Speech Terus Jadi Perbincangan Hangat di Medsos
  5. Dianggap Provokator, Polisi Tahan 27 Warga Kampung Pulo

 

#PKS #Badrodin Haiti #Hate Speech #Jazuli Juwaini
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Rakyat Indonesia, terutama generasi muda, adalah kelompok yang cerdas dan punya kepekaan terhadap situasi yang terjadi
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 05 Agustus 2025
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Indonesia
Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi
Dewan PKS DKI heran olahraga padel malah dikenakan pajak. Menurutnya, olahraga padel harus difasilitasi.
Soffi Amira - Jumat, 04 Juli 2025
Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi
Indonesia
PKS Copot Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo Gara-Gara Kasus Siswa Titipan SPMB
Pencopotan Budi Prajogo dilakukan demi menjaga integritas lembaga legislatif dan nama baik PKS
Wisnu Cipto - Rabu, 02 Juli 2025
PKS Copot Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo Gara-Gara Kasus Siswa Titipan SPMB
Indonesia
Sukamta Gantikan Aher Jadi Wakil Ketua Komisi I DPR
Pergantian itu tertuang dalam surat penugasan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wisnu Cipto - Kamis, 26 Juni 2025
Sukamta Gantikan Aher Jadi Wakil Ketua Komisi I DPR
Indonesia
Presiden PKS Rombak Komposisi Fraksi, Aher Geser Istrinya Jadi Ketua BAM DPR
Menurut Aher, beberapa rekan fraksi PKS lainnya juga banyak yang dirotasi ke komisi lainnya
Wisnu Cipto - Rabu, 25 Juni 2025
Presiden PKS Rombak Komposisi Fraksi, Aher Geser Istrinya Jadi Ketua BAM DPR
Indonesia
PKS: Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka adalah Cerminan Demokrasi
PKS menyebut pemakzulan Gibran Rakabuming Raka merupakan cerminan demokrasi. Hal ini dianggap wajar dalam negara demokrasi.
Soffi Amira - Sabtu, 07 Juni 2025
PKS: Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka adalah Cerminan Demokrasi
Indonesia
PKS Siap Transformasi Jadi Partai Lebih Inklusif dan Libatkan Generasi Muda
PKS siap bertransformasi menjadi partai yang lebih inklusif. Kemudian, PKS ingin melibatkan generasi muda.
Soffi Amira - Sabtu, 07 Juni 2025
PKS Siap Transformasi Jadi Partai Lebih Inklusif dan Libatkan Generasi Muda
Indonesia
PKS Usul Pembentukan Pansus RUU Pemilu, Dorong Pengesahan Tahun ini
PKS mengusulkan pembentukan pansus RUU Pemilu. Hal itu diusulkan oleh Presiden PKS, Muzzammil Yusuf.
Soffi Amira - Sabtu, 07 Juni 2025
PKS Usul Pembentukan Pansus RUU Pemilu, Dorong Pengesahan Tahun ini
Bagikan