PKB Tolak Perppu Pilkada

Muchammad YaniMuchammad Yani - Rabu, 05 Agustus 2015
PKB Tolak Perppu Pilkada

Calon kepala daerah petahana Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dan petahana Tanjung Jabung Timur Zumi Zola mengikuti pembukaan Akpolbang PKB angkatan VII, Minggu (12/7).ANTARA FOTO/Akbar Nugroho

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan tegas menolak Peraturan Pemerintah pengganti UU (Perppu) tentang adanya calon tunggal dalam pelaksanaan Pilkada serentak.

Seperti diketahui, Pilkada 2015 kali ini akan berlangsung pada tanggal 9 Desember.

Ketua DPP PKB, Abdul Malik Haramain mengtakan bahwa hasil rapat yang dilakukan PKB adalah menolak Perppu Pilkada.

"Tadi sore DPP PKB sudah menggelar rapat dan hasilnya adalah menolak Perppu Pilkada," kata Abdul Malik Haramain seperti dikutip Antara News di Jakarta, Selasa (4/8).

Penolakan itu bukan tanpa alasan, PKB menilai jika Perppu yang akan dikeluarkan Presiden dinilai tidak fair.

Menurut Abdul Malik Haramain, Perppu itu dirasa tidak adil dan tak memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih calon pemimpin.

"Kita siap fight untuk menolak di DPR bila pemerintah menerbitkan Perppu. Kita juga akan ajak partai lain utk menolak," tambahnya.

"Di KIH [Koalisi Indonesia Hebat], kita akan koordinasi dan rapatkan barisan untuk menolak. Memang untuk komunikasi secara formal belum antar pimpinan KIH. Tapi kami yakin Perppu akan ditolak oleh partai-partai yang tergabung dalam KIH," kata Malik.


Baca Juga:

KPU: Perppu Calon Tunggal Besok Terbit

KPU Tunda Pilkada di 6 Daerah

DPR Nilai Perppu Calon Tunggal Belum Perlu

Ahmad Dhani Dipersiapkan untuk Calon Wali Kota Surabaya

KPU: Kalau Mau Keluarin Perpu Jangan Lama-lama

 

#Perppu Pilkada #Pilkada Serentak #PemiluKada #PKB
Bagikan
Ditulis Oleh

Muchammad Yani

Lebih baik keliling Indonesia daripada keliling hati kamu

Berita Terkait

Indonesia
PKB Dukung Prabowo Gabung Board of Peace, Tegaskan Komitmen Bela Palestina
PKB menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung ke Board of Peace.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
PKB Dukung Prabowo Gabung Board of Peace, Tegaskan Komitmen Bela Palestina
Indonesia
PKB Kenalkan Seluruh Pengurus Daerah ke Presiden Prabowo di Istana
Sebeumnya, Cak Imin berharap dengan kepengurusan baru ini bisa menjaga suara PKB.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
PKB Kenalkan Seluruh Pengurus Daerah ke Presiden Prabowo di Istana
Indonesia
DPR Desak Reformasi Pasar Saham, Free Float 15 Persen Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor
Komisi XI DPR mendukung reformasi pasar saham di tengah gejolak saat ini. Pemerintah harus menjalankan kebijakan soal ambang batas free float menjadi 15 persen.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
DPR Desak Reformasi Pasar Saham, Free Float 15 Persen Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, PKB: Presiden Prabowo Pasti Punya Pertimbangan Matang
Isu reshuffle kini makin menguat. PKB pun menyerahkan sepenuhnya ke Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, PKB: Presiden Prabowo Pasti Punya Pertimbangan Matang
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PKB Tegaskan Dukung Keputusan Presiden
"Perombakan kabinet adalah kewenangan penuh Presiden. Presiden tentu memiliki pertimbangan yang sangat matang jika melakukan reshuffle kabinet,” ujar Daniel Johan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PKB Tegaskan Dukung Keputusan Presiden
Indonesia
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
PKB menegaskan Polri harus tetap berada di bawah Presiden dan menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
Indonesia
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Anggota DPR PKB Mafirion menyoroti rendahnya gaji guru honorer yang dinilai tak manusiawi dan melanggar HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Januari 2026
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Indonesia
Tunjangan Hakim Naik Mulai 2026, PKB: Saatnya Bersihkan Mafia Peradilan
Fraksi PKB mengapresiasi kenaikan tunjangan hakim melalui PP Nomor 42 Tahun 2025. Hakim diminta meningkatkan integritas dan memberantas mafia peradilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
Tunjangan Hakim Naik Mulai 2026, PKB: Saatnya Bersihkan Mafia Peradilan
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Saat Retret Kabinet, Prabowo Berkelakar PKB dan Cak Imin Harus Diawasi
PKB sebelumnya sempat berkompetisi dengan Prabowo pada Pilpres 2024. Saat itu, pasangan Anies Baswedan–Cak Imin diusung PKB, PKS, dan NasDem.
Wisnu Cipto - Selasa, 06 Januari 2026
Saat Retret Kabinet, Prabowo Berkelakar PKB dan Cak Imin Harus Diawasi
Bagikan