Pita Hitam "Save DPR" sebagai Sindiran terhadap Setya Novanto

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Selasa, 15 Desember 2015
Pita Hitam

Ruhut Sitompul saat mengikuti gerakan #SAVE DPR dan mendesak Setya Novanto mundur, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/12). (Foto: MerahPutih/Venansius Fortunatus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Guna mengembalikan kewibawaan lembaga perwakilan rakyat, puluhan anggota DPR RI lintas fraksi melakukan aksi pasang pita hitam di lengan kiri bertuliskan #Save DPR, Senin (15/12).

Pantauan merahputih.com di Gedung DPR RI, sekira 25 orang anggota memasang pita hitam sebagai bentuk penolakan terhadap Ketua DPR RI, Setya Novanto, yang dinilai telah menyalahi kode etik lembaga itu.

Setelah melakukan aksi pasang pita, kemudian puluhan anggota DPR meluncur menuju ruang paripurna untuk menggelar rapat bersama pimpinan DPR RI.

"Dengan hormat saudara Setya Novanto untuk segera mundur, sudah jutaan warga negara yang minta saudara untuk mundur," kata Ruhut Sitompul, sambil meluncur ke ruang sidang Paripurna DPR RI, Senin (15/12).

Dalam sidang pun, puluhan anggota tersebut masih menggunakan pita hitam #SaveDPR sebagai pesan bagi anggota lainnya untuk menjaga kewibawaan parlemen.

Sebelumnya, Ketua DPR RI, Setya Novanto, terlibat kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden RI soal perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Setya diperiksa di Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas pengaduan dari Menteri ESDM Sudirman Said. Selain Setya dan Sudirman, MKD telah memeriksa Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan. (fdi)

 

BACA JUGA:

  1. Puluhan Anggota DPR RI Desak Setya Novanto Mundur
  2. Capim KPK Saut Situmorang Belum Bayar Pajak Mobil?
  3. Luhut Anggap Kasus 'Papa Minta Saham' Selesai
  4. Diduga Manipulasi Rekaman, Menteri Sudirman Said Dipolisikan
  5. Sidang MKD, Luhut: Saya Ini Tentara
#Sidang MKD Kasus Setya Novanto #DPR #Setya Novanto #Save DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026, DPR Kejar Keadilan Status Pengemudi dan Transparansi Algoritma
Huda juga menekankan pentingnya transparansi algoritma yang digunakan oleh aplikator
Angga Yudha Pratama - Rabu, 12 November 2025
RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026, DPR Kejar Keadilan Status Pengemudi dan Transparansi Algoritma
Indonesia
Revisi UU Ketenagakerjaan, DPR Desak PHK Berat Harus Inkrah
Ini harus diatur lebih tegas agar tidak disalahgunakan dengan alasan ‘dirumahkan’
Angga Yudha Pratama - Rabu, 12 November 2025
Revisi UU Ketenagakerjaan, DPR Desak PHK Berat Harus Inkrah
Berita Foto
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan Komisi XII DPR Bahas Realisasi PNBP Sektor ESDM
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 11 November 2025
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan Komisi XII DPR Bahas Realisasi PNBP Sektor ESDM
Indonesia
Politikus DPR Dukung Pembatasan Usia Game Online, Platform Wajib Patuhi Regulasi Nasional
Selain pembatasan usia, menurut dia, harus ada juga kontrol orang tua (parental controls) yang mudah dipakai, termasuk pengaturan waktu bermain untuk pengguna di bawah umur.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
Politikus DPR Dukung Pembatasan Usia Game Online, Platform Wajib Patuhi Regulasi Nasional
Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Indonesia
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Komisi XI DPR RI menilai rendahnya literasi keuangan memicu jebakan pinjaman online ilegal dan rentenir.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Indonesia
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Komisi X DPR RI memilih pendekatan kodifikasi untuk RUU Sisdiknas, melebur UU Pendidikan Tinggi dan Sisdiknas 2003 menjadi satu payung hukum sistematis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Indonesia
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Dasco soroti dugaan pengaruh media sosial dan bullying di balik ledakan bom molotov SMAN 72 Jakarta yang melukai 54 siswa.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Berita Foto
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Massa buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) tuntut sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pro Buruh di depang Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 06 November 2025
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Bagikan