Puluhan Anggota DPR RI Desak Setya Novanto Mundur

Fadhli Fadhli - Selasa, 15 Desember 2015
Puluhan Anggota DPR RI Desak Setya Novanto Mundur

Para anggota dewan memasang pita hitam yang bertuliskan #SAVE DPR di lengan mereka, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/12). (Foto: MerahPutih/Venansius Fortunatus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Puluhan anggota DPR RI lintas fraksi melakukan aksi teatrikal dengan memasang pita hitam bertuliskan 'SAVE DPR' di lengan kirinya. Puluhan anggota DPR itu juga mendesak agar Setya Novanto (Setnov) mundur.

Aksi itu dilakukan sebagai respon terhadap kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden RI, soal perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia,  yang dinilai telah bertolak belakang dengan semangat lembaga perwakilan rakyat.

Sebab, Meraka menilai sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) hanya menjadi arena perdebatan dan pembelaan belaka, dengan mengabaikan subtansi persoalan. Publik pun semakin ragu MKD bisa membuat keputusan dengan adil.

"Pendapat publik terkait kasus ini pun benar-benar membuat DPR RI semakin terpuruk di mata publik, DPR menjadi lembaga yang tak bisa diharapkan, menjadi lembaga yang tidak bisa dipercaya rakyat, padahal berisi wakil seluruh rakyat," kata Anggota DPR RI Komaruddin Watubun, saat membacakan pernyataan sikap, di Gedung DPR RI, Selasa (15/12).

Atas dasar itu, puluhan anggota DPR  lintas fraksi mendesak agar Ketua DPR RI, Setya Novanto mundur, lantaran mereka menilai dengan adanya kasus tersebut membuat situasi lingkungan kerja DPR semakin tidak kondusif.

Selain itu, guna menolong menyelamatkan wajah DPR, lintas Fraksi mendorong anggota MKD mengambil keputusan yang tepat dalam upaya menegakkan kode etik DPR RI.

Berikut sejumlah nama anggota DPR RI yang ikut dalam akasi pasang pita hitam #Save DPR, TB Hasanuddin PDIP, Charles Honoris PDIP, Taufiqulhadi Nasdem, Nico Siahaan PDIP, Teguh Juwarno PAN, Primus Yustisio PAN, Diah Pitaloka PDIP, Syarif Abdullah Alkadrie Nasdem, Kurtubi Nasdem. Juga turut hadir anggota MKD Akbar Faizal dari Nasdem dan perwakilan dari Gerindra yakni Wihadi, serta Ruhut Sitompul dari Demokrat. (Fdi)

 

BACA JUGA:

  1. Belum Terpilih, Johan Budi Sudah Lakukan Sumpah
  2. Kalah di Pilkada, DPD PDIP Salahkan Kader Pembelot
  3. Luhut Anggap Kasus 'Papa Minta Saham' Selesai
  4. Capim KPK Saut Situmorang Belum Bayar Pajak Mobil?
  5. Riza Tak Dipaksa Hadiri Sidang, MKD Putuskan Nasib Setnov, Rabu (16/12)
#Papa Minta Saham #Sidang MKD Kasus Setya Novanto #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Indonesia
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Pencapaian medali yang telah diraih sejauh ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan kontingen Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Indonesia
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang jelas.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Indonesia
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes dan BNN menyusun regulasi penggunaan vape. Sebab, vape mengandung etomidate merajalela.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Bagikan