Puluhan Anggota DPR RI Desak Setya Novanto Mundur

Fadhli Fadhli - Selasa, 15 Desember 2015
Puluhan Anggota DPR RI Desak Setya Novanto Mundur

Para anggota dewan memasang pita hitam yang bertuliskan #SAVE DPR di lengan mereka, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/12). (Foto: MerahPutih/Venansius Fortunatus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Puluhan anggota DPR RI lintas fraksi melakukan aksi teatrikal dengan memasang pita hitam bertuliskan 'SAVE DPR' di lengan kirinya. Puluhan anggota DPR itu juga mendesak agar Setya Novanto (Setnov) mundur.

Aksi itu dilakukan sebagai respon terhadap kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden RI, soal perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia,  yang dinilai telah bertolak belakang dengan semangat lembaga perwakilan rakyat.

Sebab, Meraka menilai sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) hanya menjadi arena perdebatan dan pembelaan belaka, dengan mengabaikan subtansi persoalan. Publik pun semakin ragu MKD bisa membuat keputusan dengan adil.

"Pendapat publik terkait kasus ini pun benar-benar membuat DPR RI semakin terpuruk di mata publik, DPR menjadi lembaga yang tak bisa diharapkan, menjadi lembaga yang tidak bisa dipercaya rakyat, padahal berisi wakil seluruh rakyat," kata Anggota DPR RI Komaruddin Watubun, saat membacakan pernyataan sikap, di Gedung DPR RI, Selasa (15/12).

Atas dasar itu, puluhan anggota DPR  lintas fraksi mendesak agar Ketua DPR RI, Setya Novanto mundur, lantaran mereka menilai dengan adanya kasus tersebut membuat situasi lingkungan kerja DPR semakin tidak kondusif.

Selain itu, guna menolong menyelamatkan wajah DPR, lintas Fraksi mendorong anggota MKD mengambil keputusan yang tepat dalam upaya menegakkan kode etik DPR RI.

Berikut sejumlah nama anggota DPR RI yang ikut dalam akasi pasang pita hitam #Save DPR, TB Hasanuddin PDIP, Charles Honoris PDIP, Taufiqulhadi Nasdem, Nico Siahaan PDIP, Teguh Juwarno PAN, Primus Yustisio PAN, Diah Pitaloka PDIP, Syarif Abdullah Alkadrie Nasdem, Kurtubi Nasdem. Juga turut hadir anggota MKD Akbar Faizal dari Nasdem dan perwakilan dari Gerindra yakni Wihadi, serta Ruhut Sitompul dari Demokrat. (Fdi)

 

BACA JUGA:

  1. Belum Terpilih, Johan Budi Sudah Lakukan Sumpah
  2. Kalah di Pilkada, DPD PDIP Salahkan Kader Pembelot
  3. Luhut Anggap Kasus 'Papa Minta Saham' Selesai
  4. Capim KPK Saut Situmorang Belum Bayar Pajak Mobil?
  5. Riza Tak Dipaksa Hadiri Sidang, MKD Putuskan Nasib Setnov, Rabu (16/12)
#Papa Minta Saham #Sidang MKD Kasus Setya Novanto #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Komisi XI DPR RI menilai rendahnya literasi keuangan memicu jebakan pinjaman online ilegal dan rentenir.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Indonesia
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Komisi X DPR RI memilih pendekatan kodifikasi untuk RUU Sisdiknas, melebur UU Pendidikan Tinggi dan Sisdiknas 2003 menjadi satu payung hukum sistematis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Indonesia
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Dasco soroti dugaan pengaruh media sosial dan bullying di balik ledakan bom molotov SMAN 72 Jakarta yang melukai 54 siswa.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Komisi III DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kebakaran rumah hakim kasus korupsi PUPR Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Indonesia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Melati mendesak kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko investasi dana haji untuk menjamin keamanan dan transparansi dana jemaah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Bagikan