PHK Massal, Warga Tanah Tinggi Jakpus Jadi Tukang Parkir

Muchammad YaniMuchammad Yani - Jumat, 18 September 2015
PHK Massal, Warga Tanah Tinggi Jakpus Jadi Tukang Parkir

Suasana demonstrasi Serikat Buruh di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (1/9). (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Maraknya PHK massal belakangan ini, membuat warga cemas dan bingung untuk menyambung hidup. Sehingga, pekerjaan apapun dilakoni warga untuk dapat menghidupi keluarga.

Ini yang dilakukan sejumlah warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Omo Sukama, Sekretaris RW 08, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, mengatakan maraknya PHK massal belakangan ini juga menimpa sebagian warganya. Syukur setelah di PHK bisa langsung dapat kerja.

"Ada yang di PHK, tapi bisa langsung kerja," ujarnya, kepada merahputih.com, Jumat (18/9)

Diakuinya sebagian besar warga Tanah Tinggi hanya berprofesi sebagai penjaga tokoh dan minimarket disekitar wilayah Jakarta Pusat.

"Jadi, adanya PHK massal tidak begitu terasa, karena sebagian dari mereka ada yang beralih menjadi tukang parkir atau ojek," katanya.

Meski begitu, diakuinya warga yang menjadi tukang parkir atau mengojek tidak terus-terusan ingin begitu. "Jika ada pekerjaan lain, mereka lebih memilih itu."

Pantauan merahputih.com, Jumat (18/9), disekitar wilayah Tanah Tinggi banyak pemuda yang mengatur hilir mudik kendaraan dan perkiran. Sementara orang yang sudah agak tua mengojek. (Fdi)


Baca Juga:

  1. Dua Bulan Setelah Lebaran Klaim JHT Meningkat
  2. PHK Massal Marak, Pengamat: Nawacita Jadi Nawasiksa
  3. Cegah PHK Massal, Pemerintah Jangan Anti Subsidi
  4. PHK Massal, Buruh Ancam Mogok Nasional

 

#Dampak Kemiskinan #Liputan Khusus #Buruh #Ancaman PHK Massal
Bagikan
Ditulis Oleh

Muchammad Yani

Lebih baik keliling Indonesia daripada keliling hati kamu

Berita Terkait

Indonesia
Ratu Belanda Maxima Cek Kualitas Hidup Buruh Pabrik Tekstil
Kedatangan Maxima bagian dari kegiatan RISE atau Reimagining Industry to Support Equality yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup para buruh di Sragen.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Ratu Belanda Maxima Cek Kualitas Hidup Buruh Pabrik Tekstil
Indonesia
Jelang Batas Terakhir Waktu Pengumuman UMP 2026, KSPI Ultimatum Kemenaker
KSPI secara tegas menolak metode perhitungan yang digunakan Kemenaker, yang.hanya menghasilkan kenaikan sekitar 3,5–3,75 persen.
Wisnu Cipto - Kamis, 20 November 2025
Jelang Batas Terakhir Waktu Pengumuman UMP 2026, KSPI Ultimatum Kemenaker
Indonesia
Buruh Tolak Upah Minimum Naik Di Bawah Rp 100 Ribu
Pada tahun sebelumnya Presiden memberikan nilai indeks tertentu sebesar 0,8 hingga 0,9 yang ditujukan untuk memperkuat konsumsi domestik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Buruh Tolak Upah Minimum Naik Di Bawah Rp 100 Ribu
Indonesia
3 Opsi Buruh Terkait Kenaikan Upah Minumum
Said menolak cara perhitungan yang digunakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk kenaikan UMP tahun depan,
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
3 Opsi Buruh Terkait Kenaikan Upah Minumum
Indonesia
Promono Belum Putuskan Kenaikan UMP Jakarta 2025 Sesuai Kemauan Buruh Rp 6 Juta
Diketahui, Senin (17/11) siang, ratusan buruh dari berbagai elemen menggelar aksi di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka menuntut Gubernur Pramono untuk kenaikan UMP 10 persen menjadi Rp 6 juta.
Frengky Aruan - Selasa, 18 November 2025
Promono Belum Putuskan Kenaikan UMP Jakarta 2025 Sesuai Kemauan Buruh Rp 6 Juta
Indonesia
Buruh Jakarta Minta Pramono Tetapkan UMP Rp 6 Juta Buat 2026
Massa ingin bertemu langsung dengan Gubernur Pramono untuk menyampaikan tuntutannya. Namun, keinginan para buruh untuk bertemu Gubernur Pramono tak terwujud.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Buruh Jakarta Minta Pramono Tetapkan UMP Rp 6 Juta Buat 2026
Indonesia
Kakak Marsinah Titip Pesan Kepada Presiden Prabowo Subianto: Hapus Total Sistem Outsourcing
Kakak Pahlawan Nasional Marsinah, Marsini, menitipkan pesan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara untuk menghapus total praktik outsourcing demi stabilitas rumah tangga buruh
Angga Yudha Pratama - Senin, 10 November 2025
Kakak Marsinah Titip Pesan Kepada Presiden Prabowo Subianto: Hapus Total Sistem Outsourcing
Indonesia
Kemenaker Dorong Multistrada Mengedepankan Dialog Bipartit Terkait Rencana Penyesuaian Tenaga Kerja
Manajemen batalkan surat PHK dan siapkan pelatihan, menegaskan komitmen investasi di Indonesia
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Kemenaker Dorong Multistrada Mengedepankan Dialog Bipartit Terkait Rencana Penyesuaian Tenaga Kerja
Indonesia
Sektor Pertanian Paling Banyak Serap Tenaga Kerja, 146,54 Juta Orang Indonesia Bekerja Sebagai Buruh
Sektor pertanian berkontribusi sebesar 28,15 persen dalam penyerapan tenaga kerja di Agustus 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 November 2025
Sektor Pertanian Paling Banyak Serap Tenaga Kerja, 146,54 Juta Orang Indonesia Bekerja Sebagai Buruh
Indonesia
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Perusahaan besar dengan omzet miliaran rupiah semestinya mampu memberi upah lebih baik.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Bagikan