Dua Bulan Setelah Lebaran Klaim JHT Meningkat

Fredy WansyahFredy Wansyah - Jumat, 18 September 2015
Dua Bulan Setelah Lebaran Klaim JHT Meningkat

Sejumlah peserta antre untuk melakukan pendaftaran dan pembaruan data di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan KCU Surabaya, Jawa Timur, Rabu (29/7). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ss/pd

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat dua bulan terakhir banyak peserta melakukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT), dengan berbagai alasan. Berdasarkan data yang dihimpun, sebagian besar klaim JHT karena PHK kerja sekira 4000 permintaan.

Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Salemba, Elvira, mengungkapkan, klaim JHT melonjak paska lebaran Idul Fitri 2015. Dirinya mengakui kasus terbanyak lantaran PHK karyawan.

"Sebelum lebaran diperkirakan ada 800-an klaim JHT, tapi setelah lebaran permintaan klaim JHT meningkat hingga 2000 kasus perbulannya," ungkapnya kepada Merahputih.com, Jumat (18/9).

Diakuinya, setiap hari petugas menyelesaikan sekira 200 nomor antrian klaim JHT.

"Sebagian besar klaim pekerja yang diPHK atau diputus kontrak, ada juga karena pensiun, pindah keluar negeri, atau berubah status jadi PNS," ujarnya.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPJS Cabang Salemba, Jakarta Pusat, bulan Juli-Agustus klaim JHT akibat PHK mencapai 1037 kasus. Sementara pada bulan September ini, tertanggal 1-18 sudah mencapai 1534 kasus. Dirinya mengungkapkan bulan depan klaim JHT akan meningkat.(fdi)

Baca Juga:

PHK Massal Marak, Pengamat: Nawacita Jadi Nawasiksa

Cegah PHK Massal, Pemerintah Jangan Anti Subsidi

PHK Massal, Buruh Ancam Mogok Nasional

#Liputan Khusus #Ancaman PHK Massal #Klaim JHT #BPJS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Pasien BPJS Yurizal Viral, DPR Tegur Kemenkes Benahi Pola Gaya Komunikasi Nakes
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Kemenkes membenahi sistem komunikasi pelayanan pasien menyusul kasus Yurizal Tri Chaerawan yang viral.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Kasus Pasien BPJS Yurizal Viral, DPR Tegur Kemenkes Benahi Pola Gaya Komunikasi Nakes
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Dinkes Tindak Tegas Nakes yang Cibir Pasien BPJS
Jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di Jakarta sangat besar sehingga pengawasan terhadap etika pelayanan harus diperkuat.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
Gubernur Pramono Minta Dinkes Tindak Tegas Nakes yang Cibir Pasien BPJS
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Dunia
PHK di Industri Bank, OJK Sebut Langkah Penyehatan Internal
Dian memastikan,rasionalisasi tenaga kerja di KB Bank sendiri juga telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Juli 2026
PHK di Industri Bank, OJK Sebut Langkah Penyehatan Internal
Indonesia
Purbaya Akhirnya Bertemu Said Iqbal, Bahas Pajak Progresif Pencairan JHT
Menkeu menegaskan akan akan mempelajarinya secara komprehensif semua usulan perubahan sebelum mengambil keputusan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Juli 2026
Purbaya Akhirnya Bertemu Said Iqbal, Bahas Pajak Progresif Pencairan JHT
Indonesia
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
PKS mendesak pemerintah mengevaluasi pajak pencairan JHT agar tidak membebani pekerja. Netty Prasetiyani menilai regulasi lama sudah tidak relevan dan perlu ditinjau ulang.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
Indonesia
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Pemerintah perlu meninjau kembali sejumlah regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Indonesia
Perusahaan Otomotif Bakal PHK Pekerja, Harus Diyakinkan Agar Tidak Pindah ke Vietnam
PT J saat ini mempekerjakan sekitar 7.000 orang pekerja, dengan 4.000 orang pekerja di antaranya berpotensi terdampak PHK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Juni 2026
Perusahaan Otomotif Bakal PHK Pekerja, Harus Diyakinkan Agar Tidak Pindah ke Vietnam
Indonesia
Ribuan Pekerja Terancam PHK, Kemenaker Cari Jalan Keluar
pemerintah melakukan peninjauan (monitoring) terkait potensi dan upaya mitigasi pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada beberapa sektor industri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Juni 2026
Ribuan Pekerja Terancam PHK, Kemenaker Cari Jalan Keluar
Indonesia
Gas Industri Langka dan Mahal, 55 Ribu Pekerja Terancam PHK
Harga gas mengalami kenaikan dari 6 dolar AS kini sudah mencapai USD 23 per million metric british thermal units (MMBTU).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Juni 2026
Gas Industri Langka dan Mahal, 55 Ribu Pekerja Terancam PHK
Bagikan