Cegah PHK Massal, Pemerintah Jangan Anti Subsidi

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 06 September 2015
Cegah PHK Massal, Pemerintah Jangan Anti Subsidi

Demo buruh ketika long marc ke Istana Negara tanggal 1 September lalu (Foto: Antara Foto/Wahyu Putro)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Guna mencegah PHK massal terhadap buruh, di saat krisis ekonomi sedang menerpa masyarakat Indonesia, pemerintah diharapkan tidak anti subsidi.

Hal ini ditegaskan ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, Kepada sejumlah wartawan, saat mengisi diskusi berjudul 'Ekonomi PHP (Pemberi Harapan Palsu), Nyatanya PHK', di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, (6/9).

Menurut Iqbal untuk mengantisipasi PHK massal akibat perekonomian nasional yang kian memburuk, pemerintah diharapkan mengembalikan subsidi yang pernah di cabut sebelumnya.

"Pemerintah jangan anti subsidi, selain menyelamatkan sektor riil, dengan menurunkan tarif industri dan logistik," ujarnya.

Selain itu, Pemerintah harus juga bertanggungjawab atas kesejahteran buruh. Jadi, tidak hanya mencegah PHK massal, namun memperhatikan kesejahteraan buruh.

"Jaminan terhadap buruh harus diperhatikan, baik jaminan kesehatan maupun jaminan hari tua, saat mereka sudah tidak bekerja lagi."

Dikatakannya, kondisi perekonomian yang memburuk, bisa menjadi pemicu PHK besar-besaran. oleh karena itu, serikat pekerja menawarakan sejumlah kebijakan yang bisa jadi opsi guna menghundari PHK.

"Menurunkan harga BBM juga bisa jadi solusi, karena harga minyak internasional sudah turun, selain yang sudah disebutkan," pungkasnya.(fdi)

 

Baca Juga:

PHK Massal, Buruh Ancam Mogok Nasional

 

#Krisis Moneter #Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia #Said Iqbal #Ancaman PHK Massal
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
KSPI Batalkan Aksi Buruh 24 November, Tunggu Keputusan Upah Minimum 2026
KSPI dan Partai Buruh menunda aksi 24 November karena pemerintah belum mengumumkan kenaikan upah minimum 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
KSPI Batalkan Aksi Buruh 24 November, Tunggu Keputusan Upah Minimum 2026
Indonesia
Aksi Buruh Siap Geruduk Istana dan DPR, Kenaikan Upah Rp 90 Ribu Dinilai Terlalu Rendah
KSPI dan Partai Buruh memprotes kenaikan upah minimum 2026 yang disebut hanya naik rata-rata Rp 90 ribu per bulan. Aksi digelar di Jakarta hingga daerah lain.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
Aksi Buruh Siap Geruduk Istana dan DPR, Kenaikan Upah Rp 90 Ribu Dinilai Terlalu Rendah
Indonesia
Kemenaker Dorong Multistrada Mengedepankan Dialog Bipartit Terkait Rencana Penyesuaian Tenaga Kerja
Manajemen batalkan surat PHK dan siapkan pelatihan, menegaskan komitmen investasi di Indonesia
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Kemenaker Dorong Multistrada Mengedepankan Dialog Bipartit Terkait Rencana Penyesuaian Tenaga Kerja
Indonesia
Kekosongan BBM di SPBU Shell Berpotensi Picu PHK, Istana Negara ‘Putar Otak’ untuk Cari Solusi
Kekosongan BBM di SPBU Shell bisa berpotensi picu PHK. Istana pun memutar otak untuk mencari solusinya.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Kekosongan BBM di SPBU Shell Berpotensi Picu PHK, Istana Negara ‘Putar Otak’ untuk Cari Solusi
Indonesia
Prihatin Ancaman PHK Massal Karyawan Shell, Legislator Ingatkan Kebijakan Harus Berkeadilan
Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana, angkat bicara soal ancaman PHK massal yang menghantui karyawan Shell.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Prihatin Ancaman PHK Massal Karyawan Shell, Legislator Ingatkan Kebijakan Harus Berkeadilan
Indonesia
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Sebagai contoh, satu perusahaan saja bisa membutuhkan hingga 10.000 tenaga kerja hanya untuk melabeli AI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Indonesia
Partai Buruh Beri Peringatan Keras, Tiga Juta Massa Siap Turun ke Jalan Jika Tuntutan Soal Upah dan Outsourcing Tak Dipenuhi
Dalam aksi tersebut, Said Iqbal mengklaim ada 5.000 buruh dari Jabodetabek dan Karawang yang ikut berunjuk rasa
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Partai Buruh Beri Peringatan Keras, Tiga Juta Massa Siap Turun ke Jalan Jika Tuntutan Soal Upah dan Outsourcing Tak Dipenuhi
Indonesia
Said Iqbal Minta DPR Tak Paranoid dengan Aksi Buruh, Lebih Baik Terbuka dan Tidak Takut Terima Aspirasi Publik
Menurutnya, unjuk rasa adalah bagian dari praktik demokrasi di Indonesia dan merupakan hal yang lumrah untuk menyampaikan pendapat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Said Iqbal Minta DPR Tak Paranoid dengan Aksi Buruh, Lebih Baik Terbuka dan Tidak Takut Terima Aspirasi Publik
Indonesia
28 Agustus Besok Giliran Demo Buruh Geruduk Jakarta, Ini 6 Tuntutan Mereka
Puluhan ribu buruh akan menggelar aksi serempak di Indonesia pada 28 Agustus 2025, dengan pusat aksi di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Agustus 2025
28 Agustus Besok Giliran Demo Buruh Geruduk Jakarta, Ini 6 Tuntutan Mereka
Indonesia
Harga Bahan Pokok Melambung Tinggi hingga Daya Beli Lesu, Buruh Minta Upah Minimum Naik 10,5 Persen pada Tahun Depan
Litbang KSPI sudah melakukan survei dan analisa perhitungan untuk menentukan kenaikan upah minimum sektoral.
Frengky Aruan - Senin, 11 Agustus 2025
Harga Bahan Pokok Melambung Tinggi hingga Daya Beli Lesu, Buruh Minta Upah Minimum Naik 10,5 Persen pada Tahun Depan
Bagikan