Cegah PHK Massal, Pemerintah Jangan Anti Subsidi

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 06 September 2015
Cegah PHK Massal, Pemerintah Jangan Anti Subsidi

Demo buruh ketika long marc ke Istana Negara tanggal 1 September lalu (Foto: Antara Foto/Wahyu Putro)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Guna mencegah PHK massal terhadap buruh, di saat krisis ekonomi sedang menerpa masyarakat Indonesia, pemerintah diharapkan tidak anti subsidi.

Hal ini ditegaskan ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, Kepada sejumlah wartawan, saat mengisi diskusi berjudul 'Ekonomi PHP (Pemberi Harapan Palsu), Nyatanya PHK', di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, (6/9).

Menurut Iqbal untuk mengantisipasi PHK massal akibat perekonomian nasional yang kian memburuk, pemerintah diharapkan mengembalikan subsidi yang pernah di cabut sebelumnya.

"Pemerintah jangan anti subsidi, selain menyelamatkan sektor riil, dengan menurunkan tarif industri dan logistik," ujarnya.

Selain itu, Pemerintah harus juga bertanggungjawab atas kesejahteran buruh. Jadi, tidak hanya mencegah PHK massal, namun memperhatikan kesejahteraan buruh.

"Jaminan terhadap buruh harus diperhatikan, baik jaminan kesehatan maupun jaminan hari tua, saat mereka sudah tidak bekerja lagi."

Dikatakannya, kondisi perekonomian yang memburuk, bisa menjadi pemicu PHK besar-besaran. oleh karena itu, serikat pekerja menawarakan sejumlah kebijakan yang bisa jadi opsi guna menghundari PHK.

"Menurunkan harga BBM juga bisa jadi solusi, karena harga minyak internasional sudah turun, selain yang sudah disebutkan," pungkasnya.(fdi)

 

Baca Juga:

PHK Massal, Buruh Ancam Mogok Nasional

 

#Krisis Moneter #Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia #Said Iqbal #Ancaman PHK Massal
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Bakom Bantah Wacana Jadikan Bank Indonesia Bagian Dari Pemerintah
Pernyataan tersebut disampaikan Tenaga Ahli Utama Bakom RI Fithra Faisal Hastiadi di tengah sorotan terhadap independensi bank sentral.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 Agustus 2026
Bakom Bantah Wacana Jadikan Bank Indonesia Bagian Dari Pemerintah
Indonesia
Said Iqbal Ingatkan DPR dan Pemerintah tidak Terburu-buru Bahas RUU Ketenagakerjaan, jangan Seperti UU Ciptaker
Said meminta kualitas aturan dan keterlibatan buruh tetap menjadi prioritas.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
Said Iqbal Ingatkan DPR dan Pemerintah tidak Terburu-buru Bahas RUU Ketenagakerjaan, jangan Seperti UU Ciptaker
Indonesia
Bantah Isu Demo Besar Buruh Agustus 2026, Said Iqbal: Tidak Ada Rencana Aksi
Said Iqbal memastikan buruh KSPI dan Partai Buruh tidak akan menggelar aksi besar Agustus-September 2026. Namun, empat tuntutan ketenagakerjaan tetap diperjuangkan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 Agustus 2026
Bantah Isu Demo Besar Buruh Agustus 2026, Said Iqbal: Tidak Ada Rencana Aksi
Indonesia
Ribuan Buruh Garmen Jateng Terancam PHK, Said Iqbal Upayakan Negara Selamatkan Perusahaan
Ribuan buruh garmen di Jawa Tengah terancam PHK. Said Iqbal desak pemerintah segera turun tangan menyelamatkan perusahaan dan pekerja. Dua pabrik besar, PT Victoria Apparel dan PT Samwon, berpotensi merumahkan 1.500 pekerja.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Juli 2026
Ribuan Buruh Garmen Jateng Terancam PHK, Said Iqbal Upayakan Negara Selamatkan Perusahaan
Dunia
PHK di Industri Bank, OJK Sebut Langkah Penyehatan Internal
Dian memastikan,rasionalisasi tenaga kerja di KB Bank sendiri juga telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Juli 2026
PHK di Industri Bank, OJK Sebut Langkah Penyehatan Internal
Indonesia
Purbaya Akhirnya Bertemu Said Iqbal, Bahas Pajak Progresif Pencairan JHT
Menkeu menegaskan akan akan mempelajarinya secara komprehensif semua usulan perubahan sebelum mengambil keputusan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Juli 2026
Purbaya Akhirnya Bertemu Said Iqbal, Bahas Pajak Progresif Pencairan JHT
Indonesia
Ancaman PHK Massal di Tokopedia dan TikTok, Utusan Presiden Prabowo akan Turun Cek Fakta
Said Iqbal berencana menemui perwakilan pekerja dan manajemen perusahaan.
Dwi Astarini - Sabtu, 04 Juli 2026
Ancaman PHK Massal di Tokopedia dan TikTok, Utusan Presiden Prabowo akan Turun Cek Fakta
Indonesia
Perusahaan Otomotif Bakal PHK Pekerja, Harus Diyakinkan Agar Tidak Pindah ke Vietnam
PT J saat ini mempekerjakan sekitar 7.000 orang pekerja, dengan 4.000 orang pekerja di antaranya berpotensi terdampak PHK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Juni 2026
Perusahaan Otomotif Bakal PHK Pekerja, Harus Diyakinkan Agar Tidak Pindah ke Vietnam
Indonesia
Ribuan Pekerja Terancam PHK, Kemenaker Cari Jalan Keluar
pemerintah melakukan peninjauan (monitoring) terkait potensi dan upaya mitigasi pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada beberapa sektor industri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Juni 2026
Ribuan Pekerja Terancam PHK, Kemenaker Cari Jalan Keluar
Indonesia
Gas Industri Langka dan Mahal, 55 Ribu Pekerja Terancam PHK
Harga gas mengalami kenaikan dari 6 dolar AS kini sudah mencapai USD 23 per million metric british thermal units (MMBTU).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Juni 2026
Gas Industri Langka dan Mahal, 55 Ribu Pekerja Terancam PHK
Bagikan