Cegah PHK Massal, Pemerintah Jangan Anti Subsidi

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 06 September 2015
Cegah PHK Massal, Pemerintah Jangan Anti Subsidi

Demo buruh ketika long marc ke Istana Negara tanggal 1 September lalu (Foto: Antara Foto/Wahyu Putro)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Nasional - Guna mencegah PHK massal terhadap buruh, di saat krisis ekonomi sedang menerpa masyarakat Indonesia, pemerintah diharapkan tidak anti subsidi.

Hal ini ditegaskan ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, Kepada sejumlah wartawan, saat mengisi diskusi berjudul 'Ekonomi PHP (Pemberi Harapan Palsu), Nyatanya PHK', di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, (6/9).

Menurut Iqbal untuk mengantisipasi PHK massal akibat perekonomian nasional yang kian memburuk, pemerintah diharapkan mengembalikan subsidi yang pernah di cabut sebelumnya.

"Pemerintah jangan anti subsidi, selain menyelamatkan sektor riil, dengan menurunkan tarif industri dan logistik," ujarnya.

Selain itu, Pemerintah harus juga bertanggungjawab atas kesejahteran buruh. Jadi, tidak hanya mencegah PHK massal, namun memperhatikan kesejahteraan buruh.

"Jaminan terhadap buruh harus diperhatikan, baik jaminan kesehatan maupun jaminan hari tua, saat mereka sudah tidak bekerja lagi."

Dikatakannya, kondisi perekonomian yang memburuk, bisa menjadi pemicu PHK besar-besaran. oleh karena itu, serikat pekerja menawarakan sejumlah kebijakan yang bisa jadi opsi guna menghundari PHK.

"Menurunkan harga BBM juga bisa jadi solusi, karena harga minyak internasional sudah turun, selain yang sudah disebutkan," pungkasnya.(fdi)

 

Baca Juga:

PHK Massal, Buruh Ancam Mogok Nasional

 

#Krisis Moneter #Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia #Said Iqbal #Ancaman PHK Massal
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Sebagai contoh, satu perusahaan saja bisa membutuhkan hingga 10.000 tenaga kerja hanya untuk melabeli AI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Indonesia
Partai Buruh Beri Peringatan Keras, Tiga Juta Massa Siap Turun ke Jalan Jika Tuntutan Soal Upah dan Outsourcing Tak Dipenuhi
Dalam aksi tersebut, Said Iqbal mengklaim ada 5.000 buruh dari Jabodetabek dan Karawang yang ikut berunjuk rasa
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Partai Buruh Beri Peringatan Keras, Tiga Juta Massa Siap Turun ke Jalan Jika Tuntutan Soal Upah dan Outsourcing Tak Dipenuhi
Indonesia
Said Iqbal Minta DPR Tak Paranoid dengan Aksi Buruh, Lebih Baik Terbuka dan Tidak Takut Terima Aspirasi Publik
Menurutnya, unjuk rasa adalah bagian dari praktik demokrasi di Indonesia dan merupakan hal yang lumrah untuk menyampaikan pendapat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Said Iqbal Minta DPR Tak Paranoid dengan Aksi Buruh, Lebih Baik Terbuka dan Tidak Takut Terima Aspirasi Publik
Indonesia
28 Agustus Besok Giliran Demo Buruh Geruduk Jakarta, Ini 6 Tuntutan Mereka
Puluhan ribu buruh akan menggelar aksi serempak di Indonesia pada 28 Agustus 2025, dengan pusat aksi di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Agustus 2025
28 Agustus Besok Giliran Demo Buruh Geruduk Jakarta, Ini 6 Tuntutan Mereka
Indonesia
Harga Bahan Pokok Melambung Tinggi hingga Daya Beli Lesu, Buruh Minta Upah Minimum Naik 10,5 Persen pada Tahun Depan
Litbang KSPI sudah melakukan survei dan analisa perhitungan untuk menentukan kenaikan upah minimum sektoral.
Frengky Aruan - Senin, 11 Agustus 2025
Harga Bahan Pokok Melambung Tinggi hingga Daya Beli Lesu, Buruh Minta Upah Minimum Naik 10,5 Persen pada Tahun Depan
Indonesia
Bikin Pekerja Kena PHK, Buruh Akan Demo Besar-besaran Tolak Kesepakatan Dagang Indonesia-AS
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketum Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan aksi tersebut akan dilakukan serentak di 38 provinsi pada 15 hingga 25 Agustus 2025.
Frengky Aruan - Senin, 28 Juli 2025
Bikin Pekerja Kena PHK, Buruh Akan Demo Besar-besaran Tolak Kesepakatan Dagang Indonesia-AS
Dunia
Donald Trump Tetapkan Tarif Impor 32 Persen, Gelombang PHK di Indonesia Diprediksi Naik
Presiden AS, Donald Trump, menetapkan kenaikan tarif impor sebesar 32 persen. Hal ini pun memicu gelombang PHK di Indonesia.
Soffi Amira - Selasa, 08 Juli 2025
Donald Trump Tetapkan Tarif Impor 32 Persen, Gelombang PHK di Indonesia Diprediksi Naik
Indonesia
DPR Serius Antisipasi PHK Massal, Desak Pemerintah Ambil Langkah Konkret
Kita harus bisa mencarikan solusinya agar apa yang disampaikan itu tidak terjadi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 27 Juni 2025
DPR Serius Antisipasi PHK Massal, Desak Pemerintah Ambil Langkah Konkret
Indonesia
DPR Soroti Bencana 'Bekasi Pasti Kerja': Saat 25.000 Harapan Bertemu 3.000 Lowongan
Nurhadi juga meminta pemerintah mengevaluasi ketersediaan dan kesesuaian lapangan kerja dengan keterampilan pencari kerja
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 Juni 2025
DPR Soroti Bencana 'Bekasi Pasti Kerja': Saat 25.000 Harapan Bertemu 3.000 Lowongan
Indonesia
Ribuan Polisi Amankan Demo KSPN di Monas, Rekayasa Lalin Disiapkan
Terkait arus lalu lintas, pengaturan akan dilakukan secara situasional
Angga Yudha Pratama - Minggu, 01 Juni 2025
Ribuan Polisi Amankan Demo KSPN di Monas, Rekayasa Lalin Disiapkan
Bagikan