Cegah PHK Massal, Pemerintah Jangan Anti Subsidi


Demo buruh ketika long marc ke Istana Negara tanggal 1 September lalu (Foto: Antara Foto/Wahyu Putro)
MerahPutih Nasional - Guna mencegah PHK massal terhadap buruh, di saat krisis ekonomi sedang menerpa masyarakat Indonesia, pemerintah diharapkan tidak anti subsidi.
Hal ini ditegaskan ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, Kepada sejumlah wartawan, saat mengisi diskusi berjudul 'Ekonomi PHP (Pemberi Harapan Palsu), Nyatanya PHK', di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, (6/9).
Menurut Iqbal untuk mengantisipasi PHK massal akibat perekonomian nasional yang kian memburuk, pemerintah diharapkan mengembalikan subsidi yang pernah di cabut sebelumnya.
"Pemerintah jangan anti subsidi, selain menyelamatkan sektor riil, dengan menurunkan tarif industri dan logistik," ujarnya.
Selain itu, Pemerintah harus juga bertanggungjawab atas kesejahteran buruh. Jadi, tidak hanya mencegah PHK massal, namun memperhatikan kesejahteraan buruh.
"Jaminan terhadap buruh harus diperhatikan, baik jaminan kesehatan maupun jaminan hari tua, saat mereka sudah tidak bekerja lagi."
Dikatakannya, kondisi perekonomian yang memburuk, bisa menjadi pemicu PHK besar-besaran. oleh karena itu, serikat pekerja menawarakan sejumlah kebijakan yang bisa jadi opsi guna menghundari PHK.
"Menurunkan harga BBM juga bisa jadi solusi, karena harga minyak internasional sudah turun, selain yang sudah disebutkan," pungkasnya.(fdi)
Baca Juga:
PHK Massal, Buruh Ancam Mogok Nasional
Bagikan
Berita Terkait
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar

Partai Buruh Beri Peringatan Keras, Tiga Juta Massa Siap Turun ke Jalan Jika Tuntutan Soal Upah dan Outsourcing Tak Dipenuhi

Said Iqbal Minta DPR Tak Paranoid dengan Aksi Buruh, Lebih Baik Terbuka dan Tidak Takut Terima Aspirasi Publik

28 Agustus Besok Giliran Demo Buruh Geruduk Jakarta, Ini 6 Tuntutan Mereka

Harga Bahan Pokok Melambung Tinggi hingga Daya Beli Lesu, Buruh Minta Upah Minimum Naik 10,5 Persen pada Tahun Depan

Bikin Pekerja Kena PHK, Buruh Akan Demo Besar-besaran Tolak Kesepakatan Dagang Indonesia-AS

Donald Trump Tetapkan Tarif Impor 32 Persen, Gelombang PHK di Indonesia Diprediksi Naik

DPR Serius Antisipasi PHK Massal, Desak Pemerintah Ambil Langkah Konkret

DPR Soroti Bencana 'Bekasi Pasti Kerja': Saat 25.000 Harapan Bertemu 3.000 Lowongan

Ribuan Polisi Amankan Demo KSPN di Monas, Rekayasa Lalin Disiapkan
