Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pengurus Formatur Partai Golkar Berjumlah 240 Orang

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 30 Mei 2016
Pengurus Formatur Partai Golkar Berjumlah 240 Orang

Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (tengah) usai pengumuman hasil formatur susunan pengurus Partai Golkar periode 2016-2019 di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakbar, Senin (30/5). (mp/Abi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Tim formatur Partai Golkar telah menyelesaikan penyusunan struktur pengurus baru di bawah kepemimpinan Setya Novanto. Pengurus baru periode 2016-2019 partai berlambang pohon beringin itu berjumlah 240 orang.

Rencana awal jumlah pengurus hanya diisi 117 orang, tapi kemudian susunan kepengurusan berubah jadi 'gemuk' dengan diisi oleh lebih dari 240 orang. 

"Tapi setelah rapat diselenggarakan semalam diputuskan berjumlah lebih dari 240 orang anggota. Hal ini dilakukan, untuk proses rekonsiliatif dan memrangkul semua kader dari semua calon ketua umum dalam Munaslub kemarin. Kepengurusan akan mengakomodir caketum-caketum kemarin. Meskipun tidak semuanya masuk dalam pengurus harian," ujar politisi Partai Golkar, Nurul Arifin di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (30/5).

Nurul menambahkan kepengurusan Golkar saat ini diisi berbagai macam latar belakang aspek mulai dari bidang keilmuan, usia dan teritorial. Termasuk 32,7 persen di antaranya diisi oleh kader wanita dan anak muda.

"Saat ini anggota kami berbagai macam latar belakang yang mencerminkan wajah-wajah baru Golkar," terangnya.

Menurut Nurul, pelantingan pengumuman formatur pengurus partai Golkar periode 2016-2019 dilaksanakan sebelum bulan Ramadan dan bertepatan dengan Rapimnas Partai.

"Pemberitahuan melalui pesan singkat sms, yang tidak dapat undangan berarti tidak masuk kepengurusan dan keputusan sudah final. Tujuannya bersifat mengikat supaya tidak lagi goyang," jelasnya.

Saat disinggung mengenai pengurus-pengurus yang pernah terlibat masalah hukum, Nurul menegaskan sekali lagi bahwa hal itu wajar-wajar saja, sesuai dengan aturan, amanat undang-undang dan AD/ART partai.

"Seseorang sudah selesaikan kewajibannya di pengadilan. Ini kesempatan kedua bagi mereka. Tidak lagi harus dipermasalahkan. Wajar kalau dikapitalisasi oleh lawan-lawan partai partai," pungkas Nurul. (Abi)

BACA JUGA: 

  1. Jadi Ketua Umum Partai Golkar, Ini Program Kerja 100 Hari Pertama Setya Novanto
  2. 'Politik Sandera' Bawa Setnov Duduki Ketum Golkar
  3. Bangun Tidur, Setya Novanto Jadi Ketum Golkar
  4. Setya Novanto Ketua Umum Partai Golkar Terpilih
  5. Setya Novanto: Idrus Marham Sekjen dan Nurdin Halid Ketua Harian DPP Partai Golkar
#Partai Golkar #Nurul Arifin #Setya Novanto #Golkar #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Harap Final Piala Dunia 2026 Jadi Momentum Panen Rezeki bagi UMKM Tanah Air
Pemda dan pelaku UMKM terus bersinergi untuk memanfaatkan animo masyarakat yang tinggi menjelang final Piala Dunia 2026.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Harap Final Piala Dunia 2026 Jadi Momentum Panen Rezeki bagi UMKM Tanah Air
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Komisi IV DPR RI minta pemerintah evaluasi kebijakan ekspor sawit satu pintu lewat DSI.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Indonesia
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Golkar menilai fenomena viral lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ sebagai kreativitas netizen sekaligus bentuk apresiasi terhadap ketum mereka di Kabinet Merah Putih.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Bagikan