Pengurus Formatur Partai Golkar Berjumlah 240 Orang

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 30 Mei 2016
Pengurus Formatur Partai Golkar Berjumlah 240 Orang

Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (tengah) usai pengumuman hasil formatur susunan pengurus Partai Golkar periode 2016-2019 di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakbar, Senin (30/5). (mp/Abi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Tim formatur Partai Golkar telah menyelesaikan penyusunan struktur pengurus baru di bawah kepemimpinan Setya Novanto. Pengurus baru periode 2016-2019 partai berlambang pohon beringin itu berjumlah 240 orang.

Rencana awal jumlah pengurus hanya diisi 117 orang, tapi kemudian susunan kepengurusan berubah jadi 'gemuk' dengan diisi oleh lebih dari 240 orang. 

"Tapi setelah rapat diselenggarakan semalam diputuskan berjumlah lebih dari 240 orang anggota. Hal ini dilakukan, untuk proses rekonsiliatif dan memrangkul semua kader dari semua calon ketua umum dalam Munaslub kemarin. Kepengurusan akan mengakomodir caketum-caketum kemarin. Meskipun tidak semuanya masuk dalam pengurus harian," ujar politisi Partai Golkar, Nurul Arifin di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (30/5).

Nurul menambahkan kepengurusan Golkar saat ini diisi berbagai macam latar belakang aspek mulai dari bidang keilmuan, usia dan teritorial. Termasuk 32,7 persen di antaranya diisi oleh kader wanita dan anak muda.

"Saat ini anggota kami berbagai macam latar belakang yang mencerminkan wajah-wajah baru Golkar," terangnya.

Menurut Nurul, pelantingan pengumuman formatur pengurus partai Golkar periode 2016-2019 dilaksanakan sebelum bulan Ramadan dan bertepatan dengan Rapimnas Partai.

"Pemberitahuan melalui pesan singkat sms, yang tidak dapat undangan berarti tidak masuk kepengurusan dan keputusan sudah final. Tujuannya bersifat mengikat supaya tidak lagi goyang," jelasnya.

Saat disinggung mengenai pengurus-pengurus yang pernah terlibat masalah hukum, Nurul menegaskan sekali lagi bahwa hal itu wajar-wajar saja, sesuai dengan aturan, amanat undang-undang dan AD/ART partai.

"Seseorang sudah selesaikan kewajibannya di pengadilan. Ini kesempatan kedua bagi mereka. Tidak lagi harus dipermasalahkan. Wajar kalau dikapitalisasi oleh lawan-lawan partai partai," pungkas Nurul. (Abi)

BACA JUGA: 

  1. Jadi Ketua Umum Partai Golkar, Ini Program Kerja 100 Hari Pertama Setya Novanto
  2. 'Politik Sandera' Bawa Setnov Duduki Ketum Golkar
  3. Bangun Tidur, Setya Novanto Jadi Ketum Golkar
  4. Setya Novanto Ketua Umum Partai Golkar Terpilih
  5. Setya Novanto: Idrus Marham Sekjen dan Nurdin Halid Ketua Harian DPP Partai Golkar
#Partai Golkar #Nurul Arifin #Setya Novanto #Golkar #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Gerakan Rakyat harus mengurus surat domisili tiap-tiap kantor partai, menetapkan kuota perempuan sebanyak 30 persen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
 Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Indonesia
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Partai Golkar baru akan menyetujui pemilihan kepala daerah lewat DPRD jika partisipasi publik tetap berjalan maksimal.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Indonesia
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
PDIP memilih tema Satyam Eva Jayate, dengan sub tema Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Pemilihan di DPRD dilakukan secara terbuka melalui voting terbuka guna mencegah praktik transaksional. Selain itu,hanya memilih kepala daerah tanpa wakil.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Indonesia
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menanggapi usulan Partai Golkar soal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Indonesia
Golkar Gelar Rapimnas Lusa, Idrus Marham Tegaskan tidak Ada Agenda Ganti Bahlil
Forum tersebut akan difokuskan pada konsolidasi organisasi, evaluasi program kerja, serta pembahasan arah strategis partai di masa depan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Golkar Gelar Rapimnas Lusa, Idrus Marham Tegaskan tidak Ada Agenda Ganti Bahlil
Indonesia
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terjaring OTT KPK pada Rabu (10/12). Golkar pun menghormati proses hukum yang berlaku.
Soffi Amira - Kamis, 11 Desember 2025
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Indonesia
PKB Sentil Golkar Ngomong Koalisi Permanen di Tengah Derita Warga Akibat Bencana
Dalam situasi nasional yang sangat berat ini, seharusnya seluruh kekuatan politik bersatu membantu rakyat, bukan justru memperdebatkan koalisi permanen atau tidak permanen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Desember 2025
PKB Sentil Golkar Ngomong Koalisi Permanen di Tengah Derita Warga Akibat Bencana
Indonesia
Bahlil Dorong Pilkada Dipilih DPRD Agar UU Tak Diobrak-Abrik
Ia menyuarakan kekhawatiran tentang potensi perubahan norma yang sudah disepakati
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
Bahlil Dorong Pilkada Dipilih DPRD Agar UU Tak Diobrak-Abrik
Bagikan