Pengamat: Target Pajak 2016 Bikin Kita Berdarah-Darah

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 16 Desember 2015
Pengamat: Target Pajak 2016 Bikin Kita Berdarah-Darah

ilustrasi (Foto Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Target penerimaan pajak tahun 2016 sebesar Rp1.350 triliun yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dinilai tidak realistis. Hal tersebut melihat kondisi pencapaian tahun ini yang mengalami shortfall sebesar Rp160 triliun dari target yang ditetapkan dalam APBN 2015

"Artinya untuk mencapai target 2016 kita pasti akan berdarah-darah," ujar pengamat perpajakan Yustinus Prastowo dalam sebuah diskusi publik yang digelar di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (16/12).

Untuk itu, Yustinus menyarankan agar pemerintah lebih realistis dalam menetapkan target penerimaan pajak untuk 2016.

"Kalau target pajak 2016 naik 5,74 persen dari realisasi penerimaan 2015 artinya kenaikan sebenarnya adalah 30 persen. Tapi, kalau kita lihat ada shortfall yang cukup dalam dan pertumbuhan ekonomi yang melambat pada tahun 2015. Idealnya target pajak naik sebesar 15 persen dari realisasi penerimaan 2015 atau sebesar Rp1.220 triliun," jawabnya. Target itu, kata Yustinus, juga sudah termasuk dengan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). 

Seperti diketahui, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sigit Priadi Pramudito menyatakan mundur dari jabatannya. Sigit merasa tak sanggup mencapai target setoran penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar Rp1.294,25 triliun dalam APBN-P 2015.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan target pajak teralu tinggi, sementara perekonomian global saat ini sedang menurun sehingga mempengaruhi penerimaan pajak. Kalla pun mendesak adanya evaluasi agar target pajak selanjutnya bisa tercapai. (rfd)

BACA JUGA:

  1. Amien Rais Tuding Freeport Tunggak Pajak Triliunan
  2. Capim KPK Saut Situmorang Belum Bayar Pajak Mobil?
  3. Gagal Capai Target, Sigit Mundur dari Dirjen Pajak
  4. Paripurna DPR Sepakat RUU KPK dan Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2015
  5. Misbakhun: Tax Amnesty Diharapkan Capai Target Rp100 Triliun
#Target Penerimaan Pajak #Pajak
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
Khozin menyatakan bahwa ia sepakat dengan spirit yang terkandung dalam fatwa MUI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
Indonesia
MUI Keluarkan Fatwa Soal Pajak, Dirjen Segera Tabayyun Biar Tidak Terjadi Polemik
Fatwa MU memutuskan jika pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako dan rumah serta bumi yang huni, tidak mencerminkan keadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 November 2025
MUI Keluarkan Fatwa Soal Pajak, Dirjen Segera Tabayyun Biar Tidak Terjadi Polemik
Indonesia
Gerak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Bikin Penerimaan Pajak Tambah Rp 1,75 Triliun
DJP pun masih terus bergerak aktif menagih tunggakan pajak inkrah kepada total 201 wajib pajak dengan bersinergi bersama lintas kementerian/lembaga
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025
Gerak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Bikin Penerimaan Pajak Tambah Rp 1,75 Triliun
Indonesia
Penerimaan Pajak Melambat, Ini Alasan Kemenkeu
restitusi pajak tercatat sebesar Rp 340,52 triliun, salah satunya berasal dari penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan Rp 93,80 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025
Penerimaan Pajak Melambat, Ini Alasan Kemenkeu
Indonesia
Proses Pengesahan STNK Tahunan Tidak Perlu BPKB, Ini Syarat dan Mekanisme Lengkapnya
BPKB hanya wajib saat perpanjangan 5 tahun
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Proses Pengesahan STNK Tahunan Tidak Perlu BPKB, Ini Syarat dan Mekanisme Lengkapnya
Indonesia
Pendapatan Daerah Hilang Besar, Pemprov DKI Dorong Evaluasi Insentif Kendaraan Listrik
Pemprov DKI mengusulkan pencabutan insentif pajak kendaraan listrik 0 persen karena hilangkan potensi pendapatan daerah hingga Rp2 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Pendapatan Daerah Hilang Besar, Pemprov DKI Dorong Evaluasi Insentif Kendaraan Listrik
Indonesia
Bekas Dirjen Jadi Tersangka di Jaksa Agung, Menkeu: Bantah Lagi Bersih-Bersih Ditjen Pajak
Bendahara Negara itu juga membantah anggapan bahwa penyidikan ini merupakan bagian dari upaya 'bersih-bersih' yang ia lakukan di Ditjen Pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
Bekas Dirjen Jadi Tersangka di Jaksa Agung, Menkeu: Bantah Lagi Bersih-Bersih Ditjen Pajak
Indonesia
Kejagung Geledah Sejumlah Tempat Terkait dengan Dugaan Korupsi, DJP Hormati Proses Penegakan Hukum
Penegakan hukum diperlukan untuk menjaga integritas DJP.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
Kejagung Geledah Sejumlah Tempat Terkait dengan Dugaan Korupsi, DJP Hormati Proses Penegakan Hukum
Indonesia
Pajak UMKM 0,5 Persen Bakal Jadi Permanen, Purbaya Kasih Syarat Ini
peluang tersebut harus dibarengi kepatuhan penuh dari pelaku UMKM dalam melaporkan omzet usaha mereka.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 15 November 2025
 Pajak UMKM 0,5 Persen Bakal Jadi Permanen, Purbaya Kasih Syarat Ini
Indonesia
Kemenkeu Kejar Pengemplang Pajak Nakal, Targetkan Kantongi Rp 20 Triliun
Ada satu wajib pajak yang dalam proses penyanderaan dan 59 wajib pajak sedang dalam proses tindak lanjut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 14 November 2025
Kemenkeu Kejar Pengemplang Pajak Nakal, Targetkan Kantongi Rp 20 Triliun
Bagikan