Pengamat: Target Pajak 2016 Bikin Kita Berdarah-Darah
ilustrasi (Foto Antara)
MerahPutih Bisnis - Target penerimaan pajak tahun 2016 sebesar Rp1.350 triliun yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dinilai tidak realistis. Hal tersebut melihat kondisi pencapaian tahun ini yang mengalami shortfall sebesar Rp160 triliun dari target yang ditetapkan dalam APBN 2015
"Artinya untuk mencapai target 2016 kita pasti akan berdarah-darah," ujar pengamat perpajakan Yustinus Prastowo dalam sebuah diskusi publik yang digelar di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (16/12).
Untuk itu, Yustinus menyarankan agar pemerintah lebih realistis dalam menetapkan target penerimaan pajak untuk 2016.
"Kalau target pajak 2016 naik 5,74 persen dari realisasi penerimaan 2015 artinya kenaikan sebenarnya adalah 30 persen. Tapi, kalau kita lihat ada shortfall yang cukup dalam dan pertumbuhan ekonomi yang melambat pada tahun 2015. Idealnya target pajak naik sebesar 15 persen dari realisasi penerimaan 2015 atau sebesar Rp1.220 triliun," jawabnya. Target itu, kata Yustinus, juga sudah termasuk dengan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).
Seperti diketahui, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sigit Priadi Pramudito menyatakan mundur dari jabatannya. Sigit merasa tak sanggup mencapai target setoran penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar Rp1.294,25 triliun dalam APBN-P 2015.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan target pajak teralu tinggi, sementara perekonomian global saat ini sedang menurun sehingga mempengaruhi penerimaan pajak. Kalla pun mendesak adanya evaluasi agar target pajak selanjutnya bisa tercapai. (rfd)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
MUI Keluarkan Fatwa Soal Pajak, Dirjen Segera Tabayyun Biar Tidak Terjadi Polemik
Gerak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Bikin Penerimaan Pajak Tambah Rp 1,75 Triliun
Penerimaan Pajak Melambat, Ini Alasan Kemenkeu
Proses Pengesahan STNK Tahunan Tidak Perlu BPKB, Ini Syarat dan Mekanisme Lengkapnya
Pendapatan Daerah Hilang Besar, Pemprov DKI Dorong Evaluasi Insentif Kendaraan Listrik
Bekas Dirjen Jadi Tersangka di Jaksa Agung, Menkeu: Bantah Lagi Bersih-Bersih Ditjen Pajak
Kejagung Geledah Sejumlah Tempat Terkait dengan Dugaan Korupsi, DJP Hormati Proses Penegakan Hukum
Pajak UMKM 0,5 Persen Bakal Jadi Permanen, Purbaya Kasih Syarat Ini
Kemenkeu Kejar Pengemplang Pajak Nakal, Targetkan Kantongi Rp 20 Triliun