Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pengamat: Target Pajak 2016 Bikin Kita Berdarah-Darah

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 16 Desember 2015
Pengamat: Target Pajak 2016 Bikin Kita Berdarah-Darah

ilustrasi (Foto Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Target penerimaan pajak tahun 2016 sebesar Rp1.350 triliun yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dinilai tidak realistis. Hal tersebut melihat kondisi pencapaian tahun ini yang mengalami shortfall sebesar Rp160 triliun dari target yang ditetapkan dalam APBN 2015

"Artinya untuk mencapai target 2016 kita pasti akan berdarah-darah," ujar pengamat perpajakan Yustinus Prastowo dalam sebuah diskusi publik yang digelar di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (16/12).

Untuk itu, Yustinus menyarankan agar pemerintah lebih realistis dalam menetapkan target penerimaan pajak untuk 2016.

"Kalau target pajak 2016 naik 5,74 persen dari realisasi penerimaan 2015 artinya kenaikan sebenarnya adalah 30 persen. Tapi, kalau kita lihat ada shortfall yang cukup dalam dan pertumbuhan ekonomi yang melambat pada tahun 2015. Idealnya target pajak naik sebesar 15 persen dari realisasi penerimaan 2015 atau sebesar Rp1.220 triliun," jawabnya. Target itu, kata Yustinus, juga sudah termasuk dengan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). 

Seperti diketahui, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sigit Priadi Pramudito menyatakan mundur dari jabatannya. Sigit merasa tak sanggup mencapai target setoran penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar Rp1.294,25 triliun dalam APBN-P 2015.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan target pajak teralu tinggi, sementara perekonomian global saat ini sedang menurun sehingga mempengaruhi penerimaan pajak. Kalla pun mendesak adanya evaluasi agar target pajak selanjutnya bisa tercapai. (rfd)

BACA JUGA:

  1. Amien Rais Tuding Freeport Tunggak Pajak Triliunan
  2. Capim KPK Saut Situmorang Belum Bayar Pajak Mobil?
  3. Gagal Capai Target, Sigit Mundur dari Dirjen Pajak
  4. Paripurna DPR Sepakat RUU KPK dan Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2015
  5. Misbakhun: Tax Amnesty Diharapkan Capai Target Rp100 Triliun
#Target Penerimaan Pajak #Pajak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Biar Adil, Pramono Siapkan Kebijakan Tarif Pajak Buat Kendaraan Listrik
Berbagai kebijakan itu membuat pertumbuhan mobil listrik di Jakarta tarus meningkat pesat.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
Biar Adil, Pramono Siapkan Kebijakan Tarif Pajak Buat Kendaraan Listrik
Indonesia
Pemprov DKI Pertimbangkan Kaji Ulang Pajak Kendaraan Listrik, Pendapatan Berpotensi Hilang Rp 2 Triliun
Pemprov DKI akan mengkaji ulang pajak kendaraan listrik. Sebab, pendapatan berpotensi hilang Rp 2 triliun akibat pajak kendaraan listrik 0 persen.
Soffi Amira - Rabu, 22 Juli 2026
Pemprov DKI Pertimbangkan Kaji Ulang Pajak Kendaraan Listrik, Pendapatan Berpotensi Hilang Rp 2 Triliun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Komdigi Tetapkan Pajak Baru untuk Platform Media Sosial
Sejumlah platform media sosial dikenakan pajak baru oleh Komdigi. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Komdigi Tetapkan Pajak Baru untuk Platform Media Sosial
Indonesia
TNI AD Ngaku Belum Keluarkan Perintah Babinsa Urus Pajak Masyarakat
Surat edaran yang dikeluarkan DJP itu hanya bagian dari upaya koordinasi dan kolaborasi antarinstansi dalam menjalankan tugas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
TNI AD Ngaku Belum Keluarkan Perintah Babinsa Urus Pajak Masyarakat
Indonesia
Puan Desak Pemerintah Jelaskan Detail Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Kepatuhan Pajak
DJP membuka ruang kolaborasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pembangunan jejaring informasi. Keduanya dilibatkan untuk mendukung pengawasan terhadap wajib pajak
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
Puan Desak Pemerintah Jelaskan Detail Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Kepatuhan Pajak
Indonesia
Babinsa Diwacakanan Dilibatkan Dalam Urusan Pajak, TNI Ngaku Belum Dibicarakan
Pendampingan dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya ketika petugas perlu mendatangi wajib pajak di lokasi yang memerlukan penanganan khusus
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2026
Babinsa Diwacakanan Dilibatkan Dalam Urusan Pajak, TNI Ngaku Belum Dibicarakan
Indonesia
Tahun Depan, Purbaya Janji Tidak Naikkan Pajak
Perluasan basis perpajakan akan ditempuh melalui pemanfaatan data dan teknologi untuk menjangkau ekonomi digital, shadow economy, serta sektor informal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Tahun Depan, Purbaya Janji Tidak Naikkan Pajak
Indonesia
Khawatiran Sensus Ekonomi Berdampak ke Besaran Pajak, BPS Harus Sosialisasi
Metode komunikasi juga perlu disesuaikan dengan karakter masyarakat dan pelaku ekonomi agar informasi lebih mudah dipahami serta mampu menghilangkan keraguan responden.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
Khawatiran Sensus Ekonomi Berdampak ke Besaran Pajak, BPS Harus Sosialisasi
Indonesia
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
PKS mendesak pemerintah mengevaluasi pajak pencairan JHT agar tidak membebani pekerja. Netty Prasetiyani menilai regulasi lama sudah tidak relevan dan perlu ditinjau ulang.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
Indonesia
Pajak Pedagang Online Harus Lihat Kondisi Riil
Implementasinya harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi riil pelaku UMKM.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Pajak Pedagang Online Harus Lihat Kondisi Riil
Bagikan