Pengamat: Target Pajak 2016 Bikin Kita Berdarah-Darah

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 16 Desember 2015
Pengamat: Target Pajak 2016 Bikin Kita Berdarah-Darah

ilustrasi (Foto Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Target penerimaan pajak tahun 2016 sebesar Rp1.350 triliun yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dinilai tidak realistis. Hal tersebut melihat kondisi pencapaian tahun ini yang mengalami shortfall sebesar Rp160 triliun dari target yang ditetapkan dalam APBN 2015

"Artinya untuk mencapai target 2016 kita pasti akan berdarah-darah," ujar pengamat perpajakan Yustinus Prastowo dalam sebuah diskusi publik yang digelar di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (16/12).

Untuk itu, Yustinus menyarankan agar pemerintah lebih realistis dalam menetapkan target penerimaan pajak untuk 2016.

"Kalau target pajak 2016 naik 5,74 persen dari realisasi penerimaan 2015 artinya kenaikan sebenarnya adalah 30 persen. Tapi, kalau kita lihat ada shortfall yang cukup dalam dan pertumbuhan ekonomi yang melambat pada tahun 2015. Idealnya target pajak naik sebesar 15 persen dari realisasi penerimaan 2015 atau sebesar Rp1.220 triliun," jawabnya. Target itu, kata Yustinus, juga sudah termasuk dengan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). 

Seperti diketahui, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sigit Priadi Pramudito menyatakan mundur dari jabatannya. Sigit merasa tak sanggup mencapai target setoran penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar Rp1.294,25 triliun dalam APBN-P 2015.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan target pajak teralu tinggi, sementara perekonomian global saat ini sedang menurun sehingga mempengaruhi penerimaan pajak. Kalla pun mendesak adanya evaluasi agar target pajak selanjutnya bisa tercapai. (rfd)

BACA JUGA:

  1. Amien Rais Tuding Freeport Tunggak Pajak Triliunan
  2. Capim KPK Saut Situmorang Belum Bayar Pajak Mobil?
  3. Gagal Capai Target, Sigit Mundur dari Dirjen Pajak
  4. Paripurna DPR Sepakat RUU KPK dan Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2015
  5. Misbakhun: Tax Amnesty Diharapkan Capai Target Rp100 Triliun
#Target Penerimaan Pajak #Pajak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Khawatiran Sensus Ekonomi Berdampak ke Besaran Pajak, BPS Harus Sosialisasi
Metode komunikasi juga perlu disesuaikan dengan karakter masyarakat dan pelaku ekonomi agar informasi lebih mudah dipahami serta mampu menghilangkan keraguan responden.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
Khawatiran Sensus Ekonomi Berdampak ke Besaran Pajak, BPS Harus Sosialisasi
Indonesia
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
PKS mendesak pemerintah mengevaluasi pajak pencairan JHT agar tidak membebani pekerja. Netty Prasetiyani menilai regulasi lama sudah tidak relevan dan perlu ditinjau ulang.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
Indonesia
Pajak Pedagang Online Harus Lihat Kondisi Riil
Implementasinya harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi riil pelaku UMKM.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Pajak Pedagang Online Harus Lihat Kondisi Riil
Indonesia
Ingat! Pajak Pedagang Online Berlaku Mulai Mulai 1 Agustus 2026
Menjual barang senilai Rp 2.000.000 melalui marketplace, maka PPh Pasal 22 yang dipungut adalah 0,5% x 2 Rp 2.000.000 = Rp10.000
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Ingat! Pajak Pedagang Online Berlaku Mulai Mulai 1 Agustus 2026
Indonesia
Pedagang Kecil Online Dipastikan Tidak Kena Pajak 0,5 Persen
Kebijakan ini akan menciptakan level playing field antara pedagang online dan offline. Sekaligus juga memudahkan pedagang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Pedagang Kecil Online Dipastikan Tidak Kena Pajak 0,5 Persen
Indonesia
Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli Jadi Pemungut Pajak Penghasilan Pedagang Online
pungutan hanya berlaku bagi penjual yang memiliki omzet atau peredaran bruto di atas Rp 500 juta dalam satu tahun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli Jadi Pemungut Pajak Penghasilan Pedagang Online
Indonesia
Viral Tingginya Pajak Pencairan Jaminan Hari Tua, Purbaya Lakukan Investigasi
Evaluasi juga diperlukan agar insentif atau perlakuan khusus tidak justru lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Juni 2026
Viral Tingginya Pajak Pencairan Jaminan Hari Tua, Purbaya Lakukan Investigasi
Indonesia
Berlaku Juli, Menkeu Purbaya Luruskan PPh 0,5% Marketplace Dibayar Pedagang Bukan Aplikator
: Menkeu Purbaya luruskan PPh 0,5% berlaku Juli 2026. Pajak dibayar pedagang marketplace, bukan aplikator. Aturan untuk keadilan pajak online dan offline.
Wisnu Cipto - Senin, 29 Juni 2026
 Berlaku Juli, Menkeu Purbaya Luruskan PPh 0,5% Marketplace Dibayar Pedagang Bukan Aplikator
Indonesia
Pungutan Pajak Seller Akan Diakumulasi Dari Berbagai Flatform
DJP juga tengah membahas mekanisme teknis dengan berbagai platform digital terkait implementasi penunjukan lokapasar sebagai pemungut pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Juni 2026
Pungutan Pajak Seller Akan Diakumulasi Dari Berbagai Flatform
Indonesia
Aturan Pajak Kembali Berubah, UMKM dan Pekerjaan Bebas Tidak Lagi Dikenai PPh Final 0,5 Persen
Pekerjaan bebas yang dimaksud antara lain tenaga ahli; seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Aturan Pajak Kembali Berubah, UMKM dan Pekerjaan Bebas Tidak Lagi Dikenai PPh Final 0,5 Persen
Bagikan