Pengamat: Philip Morris Harus Sejahterakan Petani Tembakau
Petani memetik pucuk tembakau untuk menjaga kualitas di areal persawahan Desa Bawangan, Ploso, Jombang, Jawa Timur, Jumat (14/8). (Foto Antara/Syaiful Arif)
Merahputih Bisnis - Kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Amerika disambut baik oleh Philip Morris International (PMI) yang berencana untuk menjalin kerjasama di bidang industri tembakau agar dapat memperluas bisnis rokok di tanah air.
Pengamat Kebijakan Publik Hasbullah Thabary mengatakan pihaknya menilai jumlah nilai investasinya hanya 1,9 miliar saja dan itu jumlah yang terlalu sedikit untuk nilai investasi. Selain itu, untuk mensejahaterakan petani Philip Morris harus membayar mahal agar para petani dapat sejahtera.
"bila ingin mensejahterakan masyarakat, tergantung dia mau bayar berapa ke petani. Oleh karena itu, perjanjian sudah ditandatangani pemerintah harus mengikuti perjanjian itu," ujar Hasbullah saat ditemui usai workshop Ekonomi Tembakau, di hotel Santika, jakarta Pusat, Rabu (4/11).
Hasbullah menegaskan kalau Philip Morris harus mensejahterakan petani tembakau, jangan sampai kedepannya dia sudah menikmati keuntungan dari rokok dan harus meninggalkan itu karyawan.
"Jadi perjanjian pemerintah dengan Philip Moris harus jelas. Selain itu, kesejahteraan petani cengkeh, buruh, dan petani tembakau harus disejahterahkan. Untuk itu, pemerintah harus melakukan perjanjian lebih mendalam lagi mengenai kesejahteraan mereka, jangan sampai setelah menikmati keuntungan lantas ditinggal begitu saja," tandasnya. (Abi)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Menkeu Purbaya Pastikan Harga Jual Eceran Rokok Tak Naik pada 2026
DPRD DKI Minta Perda KTR Lindungi Nonperokok Tanpa Abaikan Industri Tembakau
Pedagang Sebut Kawasan Tanpa Rokok Bakal Gerus Ekonomi Rakyat Kecil
PHRI DKI Jakarta Khawatir Raperda KTR Gerus Pendapatan Daerah dan Sektor Hotel-Restoran
Pansus DPRD Jakarta Usulkan Fasilitas Kesehatan Hewan Masuk Area Kawasan Tanpa Rokok
Menkeu Janji Tidak Impor Rokok Ilegal, Kawasan Industri Tembakau Bakal Ditata
Menkeu Purbaya Tahan Kenaikan Cukai Rokok di 2026, Khawatir Picu Pengangguran
Cukai Rokok Tak Naik 2026: Antara Kepentingan Ekonomi dan Ancaman Kesehatan Publik
Dikritik Organisasi Masyarakat Sipil Karena Tidak Naikkan Cukai Rokok, Menkeu Santai