Pengamat Energi: Pembentukan Pansus Freeport Mendesak

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 17 Desember 2015
Pengamat Energi: Pembentukan Pansus Freeport Mendesak

Aksi menolak rencana perpanjangan kontrak karya (KK) PT Freeport Indonesia, di Silang Monas, Jakarta, Jumat (23/10). (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Politik - Rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Freeport guna penyelidikan kasus bagi saham Freeport Indonesia yang diusung oleh beberapa anggota DPR, terus mendapat dukungan dari masyarakat luas, termasuk salah satunya pengamat energi Yusri Usman.

"Pembentukan Pansus Hak Angket DPR RI menjadi sangat penting," tegas Yusri Usman kepada merahputih.com, Kamis (17/12).

Hal itu, sambung Yusri, untuk mengungkap semua yang tidak tampak dalam permainan kongkalikong rencana perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PT FI).

"Padahal, ada surat Dirjen Minerba ke PT FI pada Agustus 2015 yang menyatakan bahwa mereka (Freeport) tidak mempunyai itikad baik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku," sambungnya.

Dengan adanya Pansus Angket Freeport, Yusri katakan lebih fokus terhadap kasus tersebut dan mengungkap nama-nama besar yang ada di balik layar dan segera diproses hukum jika cukup bukti.

"Semua organ negara harus bekerja sesuai kewenangannya untuk menyelesaikan kasus yang sudah menyita perhatian publik dan demi kepentingan nasional. Soal nama yang ada di belakang, yang disebut-sebut itu akan bisa dimintakan keterangan dan dikonfrontir oleh Pansus hak angket DPR RI," tambahnya. (ard)

 

BACA JUGA:

  1. Setya Novanto Mundur, Ini Kata Pengamat Migas
  2. Pertagas Akuisisi PGN, BPH Migas: Menilai Proses Merger Tidak Lah Mudah
  3. Ratna Sarumpaet: Bukan Papa Minta Saham, tapi Perampokan Kolektif Saham Freeport
  4. Freeport Minta Tambahan Waktu untuk Divestasi
  5. Amien Rais Tuding Freeport Tunggak Pajak Triliunan
#Pansus Freeport #Kontrak Freeport
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Berita
Klaim Pemerintah Harus Perpanjang Izin Freeport Sampai 2061
Rencana pembelian saham pemerintah pada PTFI sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk membangun hilirisasi di Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Mei 2024
Klaim Pemerintah Harus Perpanjang Izin Freeport Sampai 2061
Bagikan