Pengamanan Piala Presiden 2015 Tuai Kritik

Rendy NugrohoRendy Nugroho - Minggu, 18 Oktober 2015
Pengamanan Piala Presiden 2015 Tuai Kritik

Anggota Kepolisian dan TNI mengikuti briefing ketika gladi pengamanan Final Piala Presiden di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (17/10). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Sepak Bola - Jelang Final Piala Presiden 2015 antara Persib Bandung melawan Sriwijaya FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pengamanan Jakarta dan sekitarnya diperketat. Pasalnya, tersiar kabar bahwa Presiden Joko Widodo akan menonton secara langsung pertandingan pamungkas tersebut.

Menanggapi hal itu, Komisioner Komisi Nasional Hak Asazi Manusia (Komnas HAM), Manejer Nasution, mengatakan Aneh Siaga satu hanya untuk bola?

"Bapak Komnas HAM RI, SIAGA-1 hanya untuk bola? Aneh bin Ladin konsekuensi siaga 1 itu suasana Jakarta seolah dalam perang, mencekam," tulisnya, melalui siaran pers, kepada merahputih.com, Minggu (18/10).

Manejer mengakui pesan kritik tersebut tidak datang hanya dari dirinya, tapi dari sejumlah warga yang menyampaikan lewat Komnas HAM.

Bahkan warga mengkritik Komnas HAM, karena dianggap diam terkait hal itu. "Kenapa Komnas HAM diam seribu bahasa?," katanya.

Terkait pengamanan Final Piala Presiden 2015, Aparat menerapkan Siaga 1 guna mengamankan ribuan suporter bola yang hendak memonton secara langsung. Bahkan, sejumlah peralatan tempur seperti tank diterjunkan untuk menjaga sekitar area GBK. (Fdi)

BACA JUGA:

  1. Rusuh, Polisi Amankan 74 Oknum Suporter The Jakmania
  2. Ridwan Kamil 'Satukan' The Jak dan Viking
  3. Ahok Prediksi Persib Juara Piala Presiden 2015
  4. Jakmania Janji Tak Hadang Bobotoh dan Nonton Pertandingan di Rumah
  5. Penyataan Janji Bobotoh Saat di Jakarta
  6. Final Piala Presiden Layaknya Pertandingan Internasional
#Komnas HAM #Presiden Jokowi #Piala Presiden
Bagikan
Ditulis Oleh

Rendy Nugroho

Berita Terkait

Indonesia
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membantah tak melibatkan masyarakat dalam penyusunan perubahan Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Indonesia
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Andreas menegaskan Komnas HAM harus tetap menjadi lembaga independen agar bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dalam melindungi hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran HAM.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Indonesia
Komnas HAM Surati TNI Minta Akses Periksa 4 Tersangka Teror Aktivis KontraS Andrie Yunus
Komnas HAM juga mendalami dugaan keterlibatan pihak lain di luar empat tersangka yang sudah ditahan.
Wisnu Cipto - Rabu, 08 April 2026
Komnas HAM Surati TNI Minta Akses Periksa 4 Tersangka Teror Aktivis KontraS Andrie Yunus
Indonesia
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Komisi XIII DPR mendesak Komnas HAM untuk menetapkan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Soffi Amira - Minggu, 29 Maret 2026
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Indonesia
Komnas HAM Tuntut Anggota Bais TNI Pelaku Teror Aktivis KontraS Diseret ke Pengadilan Umum
Tujuannya agar aparat militer yang terlibat tidak mendapatkan perlakuan istimewa yang berujung pada impunitas.
Wisnu Cipto - Kamis, 19 Maret 2026
Komnas HAM Tuntut Anggota Bais TNI Pelaku Teror Aktivis KontraS Diseret ke Pengadilan Umum
Indonesia
Komnas HAM Berikan Status Pembela HAM ke Andrie, Sebagai Cara Perlindungan
Maksud dari respons cepat pemberlakuan status dan surat perlindungan itu sebagai pesan untuk aparat penegak hukum (APH) mengungkap kasus tersebut secara cepat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 Maret 2026
Komnas HAM Berikan Status Pembela HAM ke Andrie, Sebagai Cara Perlindungan
Indonesia
Polisi Didesak Bikin Unit Khusus Penanganan Konflik Agraria dan SDA
Saat ini kepolisian sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen internal yang mendukung penanganan konflik lahan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 09 Maret 2026
Polisi Didesak Bikin Unit Khusus Penanganan Konflik Agraria dan SDA
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
DPR Desak LPSK dan Komnas HAM Kawal Kasus Penganiayaan Lansia di Pasaman
DPR mendesak LPSK dan Komnas HAM untuk mengawal kasus penganiayaan lansia di Pasaman, Sumatera Barat.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
DPR Desak LPSK dan Komnas HAM Kawal Kasus Penganiayaan Lansia di Pasaman
Indonesia
Komnas HAM Kecewa Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional, Minta Kasus Dugaan Pelanggaran di Masa Lalu Tetap Harus Diusut
Komnas HAM menyatakan kecewa atas pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Menilai keputusan itu melukai korban pelanggaran HAM berat era Orde Baru dan mencederai semangat Reformasi 1998.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
Komnas HAM Kecewa Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional, Minta Kasus Dugaan Pelanggaran di Masa Lalu Tetap Harus Diusut
Bagikan