Pemerintah Lindungi Bisnis Hotel dan Restoran dari Kepentingan Asing

Luhung SaptoLuhung Sapto - Kamis, 17 Desember 2015
Pemerintah Lindungi Bisnis Hotel dan Restoran dari Kepentingan Asing

Sejumlah wisatawan menikmati keindahan Pantai Kuta, Bali, Kamis (12/11). (Foto Antara/Nyoman Budhiana)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Bisnis - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah menyusun panduan investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sektor usaha hotel dan restoran diusulkan lebih terbuka untuk investasi asing. 

Dengan lebih dibukanya investasi asing untuk hotel dan restoran diharapkan dapat meningkatkan standar layanan kualitas hotel dan restoran yang ada di Indonesia, yang pada ujungnya dapat mendukung berkembangnya sektor pariwisata di Indonesia.

Kepala BKPM Franky Sibarani menjelaskan, regulasi panduan investasi saat ini mengatur, untuk hotel bintang tiga ke atas sudah terbuka untuk investasi asing. Tapi, untuk hotel bintang satu dan dua, kepemilikan asing masih dibatasi 51 persen.

“Usulan yang masuk dilandasi argumentasi bahwa untuk hotel bintang 2 dan bintang 3 di Indonesia saat ini tidak terlalu banyak berbeda baik dari segi standar pelayanan maupun dari segi biaya pembangunan dan pengoperasian hotel. Selain itu, banyaknya keinginan PMA untuk menyetorkan modal yang lebih besar namun terhalang dengan keterbatasan kemampuan penyetoran modal pemegang saham lokal. Selain itu, perkembangan hotel dan restoran dapat mendukung upaya menarik wisatawan ke Indonesia” jelas Franky melalui keterangan resmi yang diterima merahputih.com, Rabu (16/12).

Franky menambahkan usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan memperhatikan aspek-aspek kepentingan nasional termasuk upaya pemerintah untuk menargetkan pertumbuhan 12 juta wisatawan mancanegara di tahun 2016. 

Sepanjang periode 22 Oktober 2014-11 Desember 2015, tim pemasaran investasi BKPM mengidentifikasi adanya beberapa delapan proyek investasi di sektor hotel dan restoran. Kedelapan minat investasi tersebut masing-masing dua proyek investasi dari Tiongkok sebesar US$590 juta dengan rencana lokasi di Lombok, NTB dan Batam.

"Kepulauan Riau, dua proyek dari Uni Emirat Arab di Jakarta dan Bali, dua proyek dari Korea Selatan yang merencanakan berinvestasi di Semarang dan Bandung, serta masing-masing satu proyek investasi dari Australia senilai US$1,7 Juta dan Rusia yang mengambil lokasi di NTB," jelasnya. 

BKPM telah menerima 454 masukan terkait rencana revisi panduan investasi. Masukan-masukan tersebut setelah dikelompokkan ke dalam sektor-sektor dan bidang usaha yang sama jumlahnya jadi 222 masukan, masing-masing sektor ESDM 23 usulan, kehutanan 9 usulan, kesehatan 9 usulan, keuangan 1 usulan, Komunikasi dan Informatika 8 usulan, pariwisata dan ekonomi kreatif 7 usulan, pekerjaan umum 9 usulan, pendidikan dan kebudayaan 4 usulan, perbankan 1 usulan, perdagangan 32 usulan, perhubungan 36 usulan, perindustrian 9 usulan, pertahanan keamanan 6 usulan, pertanian 43 usulan, ketenagakerjaan 2 usulan, dan sektor lainnya 16 usulan. BKPM sendiri mengharapkan aturan baru tentang Panduan Investasi ini dapat selesai April 2016 mendatang. (Abi)

BACA JUGA:

  1. Rupiah dan IHSG Melonjak Terimbas Kenaikan Fed Rate
  2. Penggantian Dirjen Pajak Baiknya Melalui Lelang Formalitas
  3. Ongen, Penyebar Foto Jokowi dan Nikita Mirzani Diciduk Paksa
  4. Setya Novanto Mundur, Teriakan Alhamdulillah Bergema di Ruang Sidang MKD
  5. Marak Prositusi, Mensos: Ingat Pesan Gus Dur!

 

#Franky Sibarani #BKPM
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Jawa Barat Masih Jadi Pilihan Investasi Terbesar di Indonesia
Capaian realisasi investasi di Jawa selama triwulan II tahun ini sebesar Rp 237,5Triliun dan untuk di luar Jawa sebesar Rp 240,2Triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Jawa Barat Masih Jadi Pilihan Investasi Terbesar di Indonesia
Indonesia
Investasi di Jakarta Pada Triwulan I 2025 Capai Rp 69,8 Triliun
Tiga sektor itu adalah Transportasi, Gudang dan telekomunikasi Rp 24,5 triliun; jasa lainnya Rp 16,6 triliun; serta Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran Rp 8,6 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Mei 2025
Investasi di Jakarta Pada Triwulan I 2025 Capai Rp 69,8 Triliun
Indonesia
Target Investasi Tahunan BKPM Sampai 2029 Demi Capai Instruksi Prabowo Ekonomi Tumbuh 8%
Kepala BKPM Rosan Roeslani menargetkan rata-rata tingkat penanaman modal di Indonesia naik sebesar 15,67 persen secara tahunan.
Wisnu Cipto - Senin, 10 Februari 2025
Target Investasi Tahunan BKPM Sampai 2029 Demi Capai Instruksi Prabowo Ekonomi Tumbuh 8%
Indonesia
BKPM Klaim Pabrik Apple di Batam Buka Lapangan Kerja Bagi 2.000 Orang
Pabrik itu sendiri ditargetkan rampung dibangun awal 2026 mendatang.
Wisnu Cipto - Rabu, 08 Januari 2025
BKPM Klaim Pabrik Apple di Batam Buka Lapangan Kerja Bagi 2.000 Orang
Indonesia
Kejar Target, BKPM & Apple Lanjut Bahas Komitmen Investasi US$ 1 Miliar Malam Ini
Indonesia menginginkan Apple berinvestasi US$ 1 miliar melalui skema investasi fasilitas produksi atau membangun pabrik di Indonesia.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Desember 2024
Kejar Target, BKPM & Apple Lanjut Bahas Komitmen Investasi US$ 1 Miliar Malam Ini
Indonesia
Serapan Tenaga Kerja Selama 6 Bulan Saat Investasi Capai Rp 829,9 Triliun
Penyerapan tenaga kerja didominasi melalui penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan nilai investasi sebesar Rp 408,2 triliun
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Juli 2024
Serapan Tenaga Kerja Selama 6 Bulan Saat Investasi Capai Rp 829,9 Triliun
Indonesia
Sejarah Baru, Indonesia Produksi Massal Baterai Kendaraan Listrik Mulai April 2024
Produksi massal pertama itu dilakukan melalui PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power yang berbasis di Karawang, Jawa Barat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 09 Maret 2024
Sejarah Baru, Indonesia Produksi Massal Baterai Kendaraan Listrik Mulai April 2024
Indonesia
Panggil Menteri Bahli, Komisi VII Dalami Cawe-Cawe Izin Tambang
Komisi VII DPR RI telah mengagendakan rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BPKM Bahlil Lahadalia
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Maret 2024
Panggil Menteri Bahli, Komisi VII Dalami Cawe-Cawe Izin Tambang
Indonesia
Komisi VI DPR Bakal Panggil Menteri Bahlil Terkait Dugaan Pungli Izin Tambang
Aria menambahkan Komisi VI telah menerima laporan Bahlil diduga melakukan pungutan liar (pungli) hingga miliaran rupiah kepada para pengusaha tambang yang ingin memperpanjang izin usahanya.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 Maret 2024
Komisi VI DPR Bakal Panggil Menteri Bahlil Terkait Dugaan Pungli Izin Tambang
Bagikan