Pemerintah, BI, dan OJK Tak Kompak Ancam Stabilitas Ekonomi

MerahPutih Keuangan - Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berbeda pandangan mengenai suku bunga acuan perbankan (BI Rate). Hal ini akan berimbas pada ketidakstabilan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. 

"Sebaiknya mereka harus tetap kompak dan jangan saling beragumen satu sama lain," ujar Rektor Universitas Paramadina Prof. Firmanzah, PhD saat ditemui seusai diskusi "Economic Review 2015 dan Outlook 2016", di Restoran Merah Delima, Jalan Aditiawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/11).

Mantan penasehat ekonomi Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono ini menambahkan seharusnya persoalan suku bunga acuan dapat diselesaikan pada Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) yang berisikan Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Jadi sebaiknya itu dirumuskan pada rapat pertemuan di forum tersebut. Karena kalau beda pendapat dari otoritas fiskal, otoritas moneter di depannya pelaku usaha justru kita menambah ketidakpastian. faktor yang diperlukan sebenarnya adalah statement kebijakan untuk mengurangi derajat ketidakpastian tersebut," jelasnya.

Menurutnya, forum tersebut mampu menyelesaikan perselisihan pendapat dan harus diselesaikan pada rapat kabinet. Selain itu, ketika pemerintah ditunjuk untuk mengeluarkan paket kebijakan yang bertujuan untuk mendorong perekonomian nasional.

"Seharusnya ketika pemerintah meluncurkan paket kebijakan saat itu, BI, dan OJK, menjadi satu suara untuk memajukan perekonomian Indonesia semakin baik," tuturnya. (Abi)

BACA JUGA:

1. JK: Suku Bunga di Indonesia Terlalu Tinggi 
2. BI Ramalkan Pertumbuhan Ekonomi 2016 Mencapai 5,6 Persen
3. AS Usulkan 11 Sektor Usaha Terbuka untuk Investor Asing
4. Rosan P. Roeslani Nakhoda Baru Kadin
5. Jelang MEA, Pemerintah Belum Kerjakan PR