JK: Suku Bunga di Indonesia Terlalu Tinggi

MerahPutih Bisnis - Suku bunga perbankan yang tinggi menjadi satu dari empat kelemahan Indonesia dalam persaingan bisnis dengan negara lain.

"Kalau kita masih tingkat bunganya lima persen sampai 11 persen, namun di Malaysia lima persen, kita kalah di sini. Apalagi di Tiongkok," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam sambutannya saat "Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2015" di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (24/11) seperti dikutip Antara.

Menurut JK, untuk memperbaiki ekonomi dalam negeri, perbankan juga perlu menurunkan suku bunga untuk kredit usaha rakyat (KUR).

Dengan penurunan suku bunga tersebut maka tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa meningkat.

"Lebih mahal bunga untuk UKM. Saya sebagai pengusaha, saya minta turunkan apapun risikonya," tegas JK.

JK menjelaskan, untuk meningkatkan pertumbuhan investasi di Indonesia, perbankan perlu memberikan tawaran yang menarik bagi pelaku usaha seperti suku bunga yang rendah.

"Tidak mungkin terjadi dua-duanya, bunga tinggi dan investasi tinggi," kata Wapres.

Selain itu, kelemahan kedua Indonesia dalam persaingan ekonomi dengan negara lain adalah fasilitas infrastruktur dan sektor logistik.

Pemerintah saat ini sedang dalam proses membangun sejumlah infrastruktur di pusat dan daerah untuk mendongkrak ekonomi sekaligus menambah lapangan pekerjaan.

Kelemahan ketiga Indonesia adalah proses birokrasi untuk usaha yang masih berbelit dan mahal.

"Karena itu, dari beberapa kebijakan itu, ada tiga kebijakan untuk mempercepat birokrasi ini," jelas Wapres.

Selanjutnya, persaingan di bidang perbankan dengan negara lain, karena Indonesia masih memberikan suku bunga yang tinggi untuk pembiayaan pembangunan dan usaha.

"Marilah kita selesaikan efisiensi di sektor keuangan. Kita tidak mungkin membangun apabila bunga tinggi maka pasti investasi rendah," katanya.

BACA JUGA:

1. BI Ramalkan Pertumbuhan Ekonomi 2016 Mencapai 5,6 Persen
2. AS Usulkan 11 Sektor Usaha Terbuka untuk Investor Asing
3. Rosan P. Roeslani Nakhoda Baru Kadin
4. Jelang MEA, Pemerintah Belum Kerjakan PR
5. Gubernur BI: Tahun 2015 Masa-masa Sulit Bagi Indonesia