Pemda DKI Tidak Boleh Setir TNI dan Polri

Fredy WansyahFredy Wansyah - Senin, 24 Agustus 2015
Pemda DKI Tidak Boleh Setir TNI dan Polri

Suasana pembongkaran di Kampung Pulo pasca bentrok antara Satpol PP dengan warga, Jakarta Timur, Kamis (20/8). (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai penggelontoran dana Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta ke TNI dan Polri wajar-wajar saja. Apalagi hanya sekadar ditraktir makan siang.

"Uang makan nggak apa-apa," kata aktifis LBH Jakarta, Handika Febrian, di Komnas HAM, Jakarta, Senin (24/8).

Handika menambahkan, hanya saja Pemda DKI atau Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak boleh menyetir. Apalagi meminta pengawalan guna penggusuran warga. Jika hal itu dilakukan, Pangdam Jaya turut menanggung dosa.

"Jangan kaitkan pemerintah perintahkan TNI untuk lakukan penggusuran," kata dia.

Apalagi, sambung Handika, tugas pokok TNI menjaga dan mengamankan kedaulatan negara. Bukan pada tempatnya TNI turut mengawal penggusuran. "Tidak ada komando untuk turun ke lapangan mengawal penggusuran, aturan itu nggak ada," tandasnya.

Sebelumnya dikabarkan, Pemerintah DKI Jakarta belakangan ini mulai memanjakan aparat TNI dan Polri. Bahkan, untuk Polda Metro Jaya saja Pemda DKI menggelontorkan setengah triliun. (mad)

Baca Juga:

Pemda DKI Gandeng TNI Kodam Jaya untuk Bersihkan Kali Ciliwung

Soal 'Polisi Hanya Mengawal Orang Berduit', Ini Penjelasan Polri

Warga Kampung Pulo Minta Gubernur Tandingan Turun Tangan

#Polri #Pemprov DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Indonesia
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Pemetaan dilakukan sejak pelaksanaan Operasi Zebra 2026 yang berlangsung pada 16–29 November.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
ShowBiz
MRT hingga Transjakarta Bakal Beroperasi Lebih Lama Saat Konser BTS dan Guns N’ Roses
Pemprov DKI menyiapkan perpanjangan jam operasional MRT, LRT, Transjakarta, dan Transjabodetabek untuk melayani penonton konser BTS dan Guns N’ Roses.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 14 November 2026
MRT hingga Transjakarta Bakal Beroperasi Lebih Lama Saat Konser BTS dan Guns N’ Roses
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Bagikan