Luhung Sapto
MerahPutih, Bisnis-Pemerintah Jepang dan Tiongkok terpaksa gigit jari setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membatalkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Jakarta-Bandung high speed railway). Pemerintah memutuskan proyek kereta cepat berubah menjadi kereta berkecepatan sedang.
"Saya telah menerima laporan dari Tim Penilai Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung pada 3 September 2015," kata Presiden Jokowi dalam pointers pernyataan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (4/9).
Berdasarkan rekomendasi dari tim penilai Kepala Negara memutuskan Pemerintah akan mengembangkan kereta berkecepatan sedang.
Alasan utama Jokowi menolak studi kelayakan Jepang maupun Tiongkok karena dalam proposal keduanya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di samping itu, pemerintah Jepang meminta jaminan jika menang dalam tender proyek ini.
“Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN. Pemerintah tidak akan menyediakan dana jaminan dalam bentuk apapun. Di mana kerja sama pembangunan dalam bentuk business to business," kata mantan Gubernur DKI ini.
Untuk itu, Presiden memerintahkan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menindaklanjuti kelanjutan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Saat ini pemerintah juga sedang mempersiapkan pengembangan high speed train (HST) Jakarta-Surabaya dan jaringan kereta api di luar Jawa. (Luh)
Baca Juga:
Penentuan Proyek Kereta Cepat, Presiden Serahkan Kepada BUMN
Menko Perekonomian Tunggu Presiden Terkait Pemenang Proyek Kereta Api Cepat
Menteri Jonan: Proyek Kereta Cepat Tak Bisa Andalkan Pengalaman Saja
Soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Pemerintah Belum Tentukan Pilihan
