Pemangkasan Birokrasi Bantu Perusahaan Lebih Efisien


Ekonom senior Didik J Rachbini (kanan) saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema Berjalan di Titian Pendapatan dan Belanja di Jakarta, Sabtu (26/9). (Foto Antara/Sigid Kurniawan)
MerahPutih, Bisnis-Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berimbas kepada perusahaan importir di Tanah Air. Dalam kondisi serba sulit seperti sekarang ini pemerintah diminta mengeluarkan kebijakan yang mendukung swasta.
"Dalam keadaan krisis seperti sekarang memang yang tertekan itu pasti pabrik-pabrik yang komponen impornya tinggi. Mereka mutlak mau tidak mau harus menyesuaikan biaya produksi," ucap pakar ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/9).
Didik mengatakan dalam kondisi seperti ini pemerintah melakukan aksi nyata membantu perusahaan yang terdampak depresiasi rupiah. Misalnya dengan memangkas birokrasi agar lebih efisien.
"Biaya produksi bisa diefisienkan bukan hanya dari bahan baku tapi biaya yang tidak perlu misalnya biaya birokrasi yang bisa belasan persen," katanya.
Depresiasi rupiah juga berimbas kepada meningkatnya pengangguran. Banyak perusahaan melakukan pemecatan atau PHK karyawan untuk menekan biaya produksi.
"PHK memang tidak terhindarkan dalam keadaan seperti ini. Ini adalah lampu merah buat pemerintah," ujar Didik.
Pemerintah diminta bertindak lebih sigap mengatasi peningkatan pengangguran akibat PHK massal ini.
"Pemerintah sendiri harus sudah sigap jangan bergerak seperti biasa," ucapnya.
Proyek-proyek pembangunan infrastruktur di daerah-daerah bisa menjadi solusi. Menurut Didi, hal tersebut akan meningkatkan lapangan kerja baru.
"Ini harus menjadi perhatian pemerintah. Jadi masalah kesempatan kerja justru pemerintah yang harus menciptakan dari pembiayaan APBN, infrasruktur desa, pasar desa, jalan desa, irigasi desa, jembatan di daerah dan propinsi. Dengan diperbanyak maka menciptakan kesempatan kerja juga lebih banyak," tuturnya.
Data Kementerian Tenaga Kerja menyebutkan, 26.000 karyawan terkena PHK sampai akhir September 2015. Sementara data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mencatat PHK sebesar 100 ribu karyawan. (yni)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan

Ini Berbagai Program Buat Cegah PHK dan Ringankan Buruh, Subsidi Upah Dilanjutkan

Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar

Pemerintah Minta Pengusaha Otomotif Tambah Investasi Selamatkan Pekerja Dari PHK

6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan

Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja

4 Karyawan Melawan HT soal PHK, MNC Mangkir di Sidang Perdana

PHK Naik 32 Persen, Ini Pembelaan Pemerintah

Pengoplosan Beras Ancam Negara, Indef Desak Presiden Turun Tangan

DPR Serius Antisipasi PHK Massal, Desak Pemerintah Ambil Langkah Konkret
