Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pemangkasan Birokrasi Bantu Perusahaan Lebih Efisien

Luhung SaptoLuhung Sapto - Sabtu, 26 September 2015
Pemangkasan Birokrasi Bantu Perusahaan Lebih Efisien

Ekonom senior Didik J Rachbini (kanan) saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema Berjalan di Titian Pendapatan dan Belanja di Jakarta, Sabtu (26/9). (Foto Antara/Sigid Kurniawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih, Bisnis-Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berimbas kepada perusahaan importir di Tanah Air. Dalam kondisi serba sulit seperti sekarang ini pemerintah diminta mengeluarkan kebijakan yang mendukung swasta.

"Dalam keadaan krisis seperti sekarang memang yang tertekan itu pasti pabrik-pabrik yang komponen impornya tinggi. Mereka mutlak mau tidak mau harus menyesuaikan biaya produksi," ucap pakar ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/9).

Didik mengatakan dalam kondisi seperti ini pemerintah melakukan aksi nyata membantu perusahaan yang terdampak depresiasi rupiah. Misalnya dengan memangkas birokrasi agar lebih efisien.

"Biaya produksi bisa diefisienkan bukan hanya dari bahan baku tapi biaya yang tidak perlu misalnya biaya birokrasi yang bisa belasan persen," katanya.
Depresiasi rupiah juga berimbas kepada meningkatnya pengangguran. Banyak perusahaan melakukan pemecatan atau PHK karyawan untuk menekan biaya produksi.

"PHK memang tidak terhindarkan dalam keadaan seperti ini. Ini adalah lampu merah buat pemerintah," ujar Didik.

Pemerintah diminta bertindak lebih sigap mengatasi peningkatan pengangguran akibat PHK massal ini.

"Pemerintah sendiri harus sudah sigap jangan bergerak seperti biasa," ucapnya.

Proyek-proyek pembangunan infrastruktur di daerah-daerah bisa menjadi solusi. Menurut Didi, hal tersebut akan meningkatkan lapangan kerja baru.

"Ini harus menjadi perhatian pemerintah. Jadi masalah kesempatan kerja justru pemerintah yang harus menciptakan dari pembiayaan APBN, infrasruktur desa, pasar desa, jalan desa, irigasi desa, jembatan di daerah dan propinsi. Dengan diperbanyak maka menciptakan kesempatan kerja juga lebih banyak," tuturnya.

Data Kementerian Tenaga Kerja menyebutkan, 26.000 karyawan terkena PHK sampai akhir September 2015. Sementara data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mencatat PHK sebesar 100 ribu karyawan. (yni)

Baca Juga: 

  1. Rupiah Ditutup Keok Rp14.695 per Dolar AS
  2. IHSG Terseret ke Zona Merah
  3. Akhir Pekan Rupiah Dibuka Anjlok Rp14.703 per Dolar AS
  4. Pemerintah Setop Impor Barang Mewah
  5. Harga Minyak Dunia Berbalik Arah
#Rupiah Melemah #INDEF #PHK #Pelambatan Ekonomi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Rupiah Hancur Lebur Tembus Rp18.109 Per Dolar AS Sore Ini akibat Perang Rudal Amerika-Iran
Pembatalan pembukaan Selat Hormuz memicu kekhawatiran datangnya guncangan inflasi jilid baru akibat kenaikan biaya logistik dunia
Angga Yudha Pratama - Senin, 13 Juli 2026
Rupiah Hancur Lebur Tembus Rp18.109 Per Dolar AS Sore Ini akibat Perang Rudal Amerika-Iran
Dunia
PHK di Industri Bank, OJK Sebut Langkah Penyehatan Internal
Dian memastikan,rasionalisasi tenaga kerja di KB Bank sendiri juga telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Juli 2026
PHK di Industri Bank, OJK Sebut Langkah Penyehatan Internal
Indonesia
Dasco Fasilitasi Pertemuan TikTok dengan Kemenaker Soal PHK, TikTok: Pekerja Ambil Paket Kompensasi
Media sosial diramaikan kabar yang menyebut 90 persen karyawan Tokopedia mengalami PHK setelah perusahaan diakuisisi TikTok.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Juli 2026
Dasco Fasilitasi Pertemuan TikTok dengan Kemenaker Soal PHK, TikTok: Pekerja Ambil Paket Kompensasi
Indonesia
Tokopedia dan TikTok Dikabarkan Lakukan PHK, Pemerintah Cari Fakta Lapangan
Pendekatan pemerintah saat ini mengedepankan penyelesaian langsung di lapangan. Model tersebut sebelumnya telah diterapkan dalam sejumlah kasus hubungan industrial
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
Tokopedia dan TikTok Dikabarkan Lakukan PHK, Pemerintah Cari Fakta Lapangan
Indonesia
Kemnaker Telusuri Isu PHK di TikTok dan Tokopedia, Mediator HI Mulai Bergerak
Kemnaker mulai menelusuri isu PHK di TikTok dan Tokopedia. Hingga kini belum ada laporan resmi, sementara pemerintah masih menunggu klarifikasi dari perusahaan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 04 Juli 2026
Kemnaker Telusuri Isu PHK di TikTok dan Tokopedia, Mediator HI Mulai Bergerak
Indonesia
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
PKS mendesak pemerintah mengevaluasi pajak pencairan JHT agar tidak membebani pekerja. Netty Prasetiyani menilai regulasi lama sudah tidak relevan dan perlu ditinjau ulang.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
Indonesia
Dolar Amerika Perkasa Tabrak Rupiah, Pergerakan IHSG Kamis Pagi Tawarkan Sedikit Harapan
Kelompok saham berkapitalisasi besar ikut mendorong laju indeks sektoral berada pada zona hijau
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Juli 2026
Dolar Amerika Perkasa Tabrak Rupiah, Pergerakan IHSG Kamis Pagi Tawarkan Sedikit Harapan
Indonesia
Rupiah dan IHSG Kompak Melemah, Stabilitas Makroekonomi Jangka Pendek Jadi Kunci
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menegaskan pentingnya menjaga stabilitas makroekonomi dalam merespons dinamika global yang penuh ketidakpastian.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Juni 2026
Rupiah dan IHSG Kompak Melemah, Stabilitas Makroekonomi Jangka Pendek Jadi Kunci
Indonesia
Ancaman PHK Akibat Harga Gas Industri Naik, PGN Pastikan Turunkan Harga ke USD 13 per MMBTU
Saat ini, kebutuhan gas bumi industri dipenuhi melalui tiga kategori utama, yaitu Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas pipa non-HGBT, dan LNG non-HGBT
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Juni 2026
Ancaman PHK Akibat Harga Gas Industri Naik, PGN Pastikan Turunkan Harga ke USD 13 per MMBTU
Indonesia
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Pemerintah berjanji segera mengambil keputusan agar pasokan gas bagi sektor industri kembali normal.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Bagikan