Pemangkasan Birokrasi Bantu Perusahaan Lebih Efisien

Luhung SaptoLuhung Sapto - Sabtu, 26 September 2015
Pemangkasan Birokrasi Bantu Perusahaan Lebih Efisien

Ekonom senior Didik J Rachbini (kanan) saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema Berjalan di Titian Pendapatan dan Belanja di Jakarta, Sabtu (26/9). (Foto Antara/Sigid Kurniawan)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih, Bisnis-Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berimbas kepada perusahaan importir di Tanah Air. Dalam kondisi serba sulit seperti sekarang ini pemerintah diminta mengeluarkan kebijakan yang mendukung swasta.

"Dalam keadaan krisis seperti sekarang memang yang tertekan itu pasti pabrik-pabrik yang komponen impornya tinggi. Mereka mutlak mau tidak mau harus menyesuaikan biaya produksi," ucap pakar ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/9).

Didik mengatakan dalam kondisi seperti ini pemerintah melakukan aksi nyata membantu perusahaan yang terdampak depresiasi rupiah. Misalnya dengan memangkas birokrasi agar lebih efisien.

"Biaya produksi bisa diefisienkan bukan hanya dari bahan baku tapi biaya yang tidak perlu misalnya biaya birokrasi yang bisa belasan persen," katanya.
Depresiasi rupiah juga berimbas kepada meningkatnya pengangguran. Banyak perusahaan melakukan pemecatan atau PHK karyawan untuk menekan biaya produksi.

"PHK memang tidak terhindarkan dalam keadaan seperti ini. Ini adalah lampu merah buat pemerintah," ujar Didik.

Pemerintah diminta bertindak lebih sigap mengatasi peningkatan pengangguran akibat PHK massal ini.

"Pemerintah sendiri harus sudah sigap jangan bergerak seperti biasa," ucapnya.

Proyek-proyek pembangunan infrastruktur di daerah-daerah bisa menjadi solusi. Menurut Didi, hal tersebut akan meningkatkan lapangan kerja baru.

"Ini harus menjadi perhatian pemerintah. Jadi masalah kesempatan kerja justru pemerintah yang harus menciptakan dari pembiayaan APBN, infrasruktur desa, pasar desa, jalan desa, irigasi desa, jembatan di daerah dan propinsi. Dengan diperbanyak maka menciptakan kesempatan kerja juga lebih banyak," tuturnya.

Data Kementerian Tenaga Kerja menyebutkan, 26.000 karyawan terkena PHK sampai akhir September 2015. Sementara data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mencatat PHK sebesar 100 ribu karyawan. (yni)

Baca Juga: 

  1. Rupiah Ditutup Keok Rp14.695 per Dolar AS
  2. IHSG Terseret ke Zona Merah
  3. Akhir Pekan Rupiah Dibuka Anjlok Rp14.703 per Dolar AS
  4. Pemerintah Setop Impor Barang Mewah
  5. Harga Minyak Dunia Berbalik Arah
#Rupiah Melemah #INDEF #PHK #Pelambatan Ekonomi
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Kadin pentingnya penciptaan lapangan kerja baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Indonesia
Ini Berbagai Program Buat Cegah PHK dan Ringankan Buruh, Subsidi Upah Dilanjutkan
Pembebasan PPh untuk sektor tertentu yang telah dinikmati oleh 1,7 juta pekerja.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Ini Berbagai Program Buat Cegah PHK dan Ringankan Buruh, Subsidi Upah Dilanjutkan
Indonesia
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Sebagai contoh, satu perusahaan saja bisa membutuhkan hingga 10.000 tenaga kerja hanya untuk melabeli AI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Indonesia
Pemerintah Minta Pengusaha Otomotif Tambah Investasi Selamatkan Pekerja Dari PHK
Ekspor industri otomotif pada dasarnya mengalami peningkatan. Namun pemerintah tetap mendorong pelaku industri untuk melakukan perluasan pasar.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Pemerintah Minta Pengusaha Otomotif Tambah Investasi Selamatkan Pekerja Dari PHK
Indonesia
6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan
Andi Gani yang didampingi Presiden Partai Buruh Sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, mereka tidak bersedia menjadi pejabat tinggi negara setingkat menteri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan
Indonesia
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
?Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan tegas mengenai isu ketenagakerjaan dan pentingnya persatuan nasional
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 September 2025
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
Indonesia
4 Karyawan Melawan HT soal PHK, MNC Mangkir di Sidang Perdana
Ketua Majelis Hakim menyebut bahwa sidang akan dilanjutkan pekan depan.
Frengky Aruan - Kamis, 07 Agustus 2025
4 Karyawan Melawan HT soal PHK, MNC Mangkir di Sidang Perdana
Indonesia
PHK Naik 32 Persen, Ini Pembelaan Pemerintah
Pada Februari 2025, jumlah tenaga kerja sektor industri tercatat 19,60 juta orang, turun dibandingkan pada Agustus 2024 sebanyak 23,98 juta orang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 Juli 2025
PHK Naik 32 Persen, Ini Pembelaan Pemerintah
Indonesia
Pengoplosan Beras Ancam Negara, Indef Desak Presiden Turun Tangan
Indef merekomendasikan pemerintah untuk mengubah pendekatan dari reaktif
Angga Yudha Pratama - Senin, 28 Juli 2025
Pengoplosan Beras Ancam Negara, Indef Desak Presiden Turun Tangan
Indonesia
DPR Serius Antisipasi PHK Massal, Desak Pemerintah Ambil Langkah Konkret
Kita harus bisa mencarikan solusinya agar apa yang disampaikan itu tidak terjadi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 27 Juni 2025
DPR Serius Antisipasi PHK Massal, Desak Pemerintah Ambil Langkah Konkret
Bagikan