Pemangkasan Birokrasi Bantu Perusahaan Lebih Efisien

Luhung SaptoLuhung Sapto - Sabtu, 26 September 2015
Pemangkasan Birokrasi Bantu Perusahaan Lebih Efisien

Ekonom senior Didik J Rachbini (kanan) saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema Berjalan di Titian Pendapatan dan Belanja di Jakarta, Sabtu (26/9). (Foto Antara/Sigid Kurniawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih, Bisnis-Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berimbas kepada perusahaan importir di Tanah Air. Dalam kondisi serba sulit seperti sekarang ini pemerintah diminta mengeluarkan kebijakan yang mendukung swasta.

"Dalam keadaan krisis seperti sekarang memang yang tertekan itu pasti pabrik-pabrik yang komponen impornya tinggi. Mereka mutlak mau tidak mau harus menyesuaikan biaya produksi," ucap pakar ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/9).

Didik mengatakan dalam kondisi seperti ini pemerintah melakukan aksi nyata membantu perusahaan yang terdampak depresiasi rupiah. Misalnya dengan memangkas birokrasi agar lebih efisien.

"Biaya produksi bisa diefisienkan bukan hanya dari bahan baku tapi biaya yang tidak perlu misalnya biaya birokrasi yang bisa belasan persen," katanya.
Depresiasi rupiah juga berimbas kepada meningkatnya pengangguran. Banyak perusahaan melakukan pemecatan atau PHK karyawan untuk menekan biaya produksi.

"PHK memang tidak terhindarkan dalam keadaan seperti ini. Ini adalah lampu merah buat pemerintah," ujar Didik.

Pemerintah diminta bertindak lebih sigap mengatasi peningkatan pengangguran akibat PHK massal ini.

"Pemerintah sendiri harus sudah sigap jangan bergerak seperti biasa," ucapnya.

Proyek-proyek pembangunan infrastruktur di daerah-daerah bisa menjadi solusi. Menurut Didi, hal tersebut akan meningkatkan lapangan kerja baru.

"Ini harus menjadi perhatian pemerintah. Jadi masalah kesempatan kerja justru pemerintah yang harus menciptakan dari pembiayaan APBN, infrasruktur desa, pasar desa, jalan desa, irigasi desa, jembatan di daerah dan propinsi. Dengan diperbanyak maka menciptakan kesempatan kerja juga lebih banyak," tuturnya.

Data Kementerian Tenaga Kerja menyebutkan, 26.000 karyawan terkena PHK sampai akhir September 2015. Sementara data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mencatat PHK sebesar 100 ribu karyawan. (yni)

Baca Juga: 

  1. Rupiah Ditutup Keok Rp14.695 per Dolar AS
  2. IHSG Terseret ke Zona Merah
  3. Akhir Pekan Rupiah Dibuka Anjlok Rp14.703 per Dolar AS
  4. Pemerintah Setop Impor Barang Mewah
  5. Harga Minyak Dunia Berbalik Arah
#Rupiah Melemah #INDEF #PHK #Pelambatan Ekonomi
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Ratusan Ribu Pekerja Tekstil di PHK, Pemerintah Tertibkan Pejabat dan Mafia Kuota Impor
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa impor benang dan kain di tahun 2016 masing-masing hanya sebesar 230.000 ton dan 724.000 ton.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Ratusan Ribu Pekerja Tekstil di PHK, Pemerintah Tertibkan Pejabat dan Mafia Kuota Impor
Indonesia
Prihatin Ancaman PHK Massal Karyawan Shell, Legislator Ingatkan Kebijakan Harus Berkeadilan
Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana, angkat bicara soal ancaman PHK massal yang menghantui karyawan Shell.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Prihatin Ancaman PHK Massal Karyawan Shell, Legislator Ingatkan Kebijakan Harus Berkeadilan
Indonesia
Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri
Secara nasional jumlah tenaga kerja terkena PHK tercatat sebanyak 830 orang, 261 di antaranya terjadi di Jawa Barat.
Frengky Aruan - Rabu, 17 September 2025
Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri
Indonesia
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Rokok ilegal, yang sering diproduksi rumahan, tidak membayar cukai kepada pemerintah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Indonesia
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Kadin pentingnya penciptaan lapangan kerja baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Indonesia
Ini Berbagai Program Buat Cegah PHK dan Ringankan Buruh, Subsidi Upah Dilanjutkan
Pembebasan PPh untuk sektor tertentu yang telah dinikmati oleh 1,7 juta pekerja.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Ini Berbagai Program Buat Cegah PHK dan Ringankan Buruh, Subsidi Upah Dilanjutkan
Indonesia
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Sebagai contoh, satu perusahaan saja bisa membutuhkan hingga 10.000 tenaga kerja hanya untuk melabeli AI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Indonesia
Pemerintah Minta Pengusaha Otomotif Tambah Investasi Selamatkan Pekerja Dari PHK
Ekspor industri otomotif pada dasarnya mengalami peningkatan. Namun pemerintah tetap mendorong pelaku industri untuk melakukan perluasan pasar.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Pemerintah Minta Pengusaha Otomotif Tambah Investasi Selamatkan Pekerja Dari PHK
Indonesia
6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan
Andi Gani yang didampingi Presiden Partai Buruh Sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, mereka tidak bersedia menjadi pejabat tinggi negara setingkat menteri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan
Indonesia
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
?Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan tegas mengenai isu ketenagakerjaan dan pentingnya persatuan nasional
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 September 2025
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
Bagikan