PDIP Soroti Sistem Tatanegara yang Amburadul

Merahputih Politik - Jelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas), 10-12 Januari 2016, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), soroti sistem ketatanegaraan indonesia yang dinilai tidak terintegrasi dan terpadu dengan visi misi kedepan.

Untuk itu perlu adanya landasan pembangunan yang mengatur visi misi tersebut, seperti adanya Garis Besar Haluan Negara.

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan terukur, kedepan perlu adanya kesamaan visi antara kepala negara dan kepala daerah dalam mewujudkan pembangunan.Hingga saat ini, katanya sistem itu yang tidak dipunyai bangsa ini.

"Kepala negara dan kepala daerah seakan-akan bergerak sendiri-sendiri, tidak ada landasan bergerak dalam pembangunan bangsa," terangnya, saat membuka diskusi, jelang rakernas PDIP, di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin, (4/1).

Dia pun menyoroti, Amandemen UUD yang menghilangkan GBHN, yang seharusnya menjadi landasan pembangunan.

"Untuk itu dalam rakernas nanti kita akan kembali membahas hal tersebut, menyatukan visi, sebab ini adalah kerja kolektif sebagai bangsa bukan berjalan sendiri-sendiri," jelasnya.

Hasto pun tak lupa mencontohkan sistem pembangunan semasa pemerintahan Bung Karno yang dinilai mempunyai arah visi kedepan melalui konsep Pembangunan Semesta Berencana.

"Tanpa GBHN kita seperti kapal layar yang tidak bertujuan, tidak tahu kemana arah tujuan," pungkasnya. (Fdi) 

BACA JUGA: 

1. Jelang Rakernas, PDIP Munculkan Konsep Pembangunan Semesta Berencana
2. Fraksi PDIP Berharap Agar RAPBD DKI Dapat Direalisasikan
3. Ikuti Jargon PDIP, Anggota PKS Bikin Sidang Paripurna Penuh Tertawa
4. Ugal-ugalan Buat Aturan, Adian-PDIP Sebut Jonan Pantas Dipecat
5. Kalah di Pilkada, DPD PDIP Salahkan Kader Pembelot