Kisah Miris Pasien Pengguna Kartu BPJS

Yohannes AbimanyuYohannes Abimanyu - Senin, 06 April 2015
Kisah Miris Pasien Pengguna Kartu BPJS

Ilustrasi pasien pengguna kartu BPJS. (Sumber: Antarafoto)

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih Nasional - Program pemerintah di bidang kesehatan dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) rupanya tidak dilakukan secara maksimal, terutama dari segi pelayanan. Masyarakat yang sudah membayar iuran BPJS, banyak yang merasakan hal tersebut. (BACA: YLKI: Iuran BPJS Idealnya Rp40.000)

Salah satunya adalah Pepi Ramayati, seorang ibu rumah tangga dari Bandung, Jawa Barat. Saat dihubungi merahputih.com melalui sambungan telepon, Pepi yang hingga berita ini diturunkan masih dalam keadaan sakit berkeluh kesah tentang pelayanan BPJS yang sangat tidak mengutamakan pasien. Padahal, ia mengaku rajin membayar iuran BPJS untuk kelas 1. (BACA: Iuran BPJS Naik Tahun Depan)

"Awal bulan lalu saya sakit, awalnya cuma flu. Tapi akhirnya divonis thypus," ujar Pepi memulai ceritanya. (BACA: Bermasalah, Presiden Jokowi Gelar Rapat Terbatas BPJS Kesehatan)

Saat itu, Pepi berobat ke klinik Medika pratama BPJS di Bandung, Jawa Barat. Di sana ia sudah mendapatkan obat, namun menurutnya sangat minim.

"Alasan dari media (klinik) nanti urusan pihak rumah sakit Santo Yusuf. Waktu itu sudah dikasih pengantar masuk IGD (Instalasi Gawat Darurat). Namun kamar kelas 1 penuh," ujar ibu satu anak itu.

Di rumah sakit tersebut, kamar yang tersisa yakni kelas 1A. Karena itu, Pepi sebagai pasien harus menambah uang perawatan di awal sekitar Rp600 ribu. Namun pada saat itu, Pepi yang tidak pegang uang harus gigit jari. Ia mengurungkan niatnya untuk dirawat di kelas 1A.

Sebelumnya, masih menurut Pepi, pihak klinik sudah membantu dengan menghubungi rumah sakit lain rekanan BPJS, namun semua kamar yang ditanggung BPJS juga penuh.

"Mau nuntut kalau kamar penuh terus kita enggak sanggup bayar kamar di atasnya, ya bye saja. Sungguh tidak manusiawi," tutur Pepi dengan nada lemah.

Akhirnya Pepi memutuskan untuk melakukan perawatan berobat jalan. Setelah satu minggu kemudian, kondisinya justru tambah drop. Padahal ia seharusnya bisa istirahat total (bedrest) di rumah sakit dengan pelayanan BPJS.

"Saya cek lagi ke klinik, dokter menyangka saya sudah dirawat di rumah sakit. Kondisi malah drop, cek darah malah turun 900/60. Tensi turun, hemoglobin rendah, leukosit lumayan. Dokter tetap menyarankan saya dirawat," tutur Pepi.

Menurut Pepi, tanggal 26 Maret lalu ia kemudian ke Pindad, namun ternyata di sana pun kamar yang ditanggung BPJS juga penuh. Di tempat itu juga Pepi merasakan, petugas perawat tidak mengindahkan kondisinya.

"Sambil saya tidur di tempat perawatan IGD, suami ngobrol tentang kamar. Yah, saya dicuekin saja," ujar Pepi.

Kini, Pepi masih menjalani perawatan di rumah sambil menunggu kamar yang ditanggung BPJS bisa diisi dengan kondisi yang semakin lemah.

Cerita miris lainnya dialami Fitri. Seorang ibu rumah tangga yang divonis keguguran dan janinnya harus segera dikuret.

"Janin enggak berkembang, pas berobat pakai BPJS cuma dapat capek bolak balik doang. Jadwal kuret belum dapat," ujar pasien BPJS yang mengaku rajin membayar iuran untuk perawatan kelas tiga tersebut.

"Karena kelamaan, daripada lebih bahaya akhirnya saya kuret pakai biaya sendiri," ujar Fitri kepada merahputih.com.

"Kita sudah bayar iuran, kalau memang enggak ada kamar rujukan ya harusnya BPJS tanggung jawab," pungkasnya.

#BPJS
Bagikan
Ditulis Oleh

Yohannes Abimanyu

Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia dan pesona gw adalah satu

Berita Terkait

Indonesia
Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Belum Dapat 'Lampu Hijau' DPR, Legislator Soroti Pentingnya Keadilan Sosial dan Akurasi Data Penerima Bantuan Iuran
Irma mendorong BPJS Kesehatan untuk bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Belum Dapat 'Lampu Hijau' DPR, Legislator Soroti Pentingnya Keadilan Sosial dan Akurasi Data Penerima Bantuan Iuran
Indonesia
Daya Beli Rakyat Belum Pulih dan Penghasilannya Pas-pasan, Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dianggap Bukan Prioritas !
Rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kesehatan tak henti-hentinya menuai kritik.
Frengky Aruan - Rabu, 27 Agustus 2025
Daya Beli Rakyat Belum Pulih dan Penghasilannya Pas-pasan, Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dianggap Bukan Prioritas !
Indonesia
3 Syarat Warga Miskin di Luar DTSEN bisa Aktifkan Ulang Status PBI JKN
7,39 juta peserta PBI JKN yang dinonaktifkan tidak tercatat dalam DTSEN dan dinilai sudah sejahtera.
Wisnu Cipto - Selasa, 24 Juni 2025
3 Syarat Warga Miskin di Luar DTSEN bisa Aktifkan Ulang Status PBI JKN
Indonesia
Status 7,3 Juta PBI JKN Dinonaktifkan, Dirut BPJS Kesehatan Ikuti Instruksi Presiden
Mulai bulan Mei 2025 penetapan peserta PBI akan menggunakan basis data DTSEN
Wisnu Cipto - Selasa, 24 Juni 2025
Status 7,3 Juta PBI JKN Dinonaktifkan, Dirut BPJS Kesehatan Ikuti Instruksi Presiden
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Berikan Subsidi Hewan Saat Berobat, Bukan Iuran Seperti BPJS Kesehatan
Dinas KPKP DKI tengah membuat kajian terkait pembangunan puskeswan. Barulah di 2026 pembangunan dilakukan di lima wilayah Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 10 Juni 2025
Pemprov DKI Bakal Berikan Subsidi Hewan Saat Berobat, Bukan Iuran Seperti BPJS Kesehatan
Indonesia
Pemprov DKI Tentang Isu Program BPJS Hewan Peliharaan: Hanya Subsidi atau Potongan Harga
Bukan BPJS, melainkan subsidi kepada pemilik hewan peliharaan saat melakukan pengobatan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 Juni 2025
Pemprov DKI Tentang Isu Program BPJS Hewan Peliharaan: Hanya Subsidi atau Potongan Harga
Indonesia
Wacana soal BPJS Hewan, Francine PSI Minta Layanan Kesehatan Hewan Dipenuhi Terlebih Dahulu
Wacana soal BPJS Hewan kini menjadi perhatian anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI, Francine. Pemprov DKI diminta untuk memenuhi layanan kesehatan hewan.
Soffi Amira - Senin, 09 Juni 2025
Wacana soal BPJS Hewan, Francine PSI Minta Layanan Kesehatan Hewan Dipenuhi Terlebih Dahulu
Indonesia
Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan Meningkat 100 Persen, PHK Naik?
Dari jumlah tersebut, total nominal yang dibayarkan kepada peserta tercatat sebesar Rp 161 miliar, meningkat 48 persen (YoY).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Mei 2025
Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan Meningkat 100 Persen, PHK Naik?
Indonesia
Komisi IX DPR RI Soroti Ketidakadilan BPJS Kesehatan bagi WNA di Bali, Minta Tinjau Ulang Perpres
Ada laporan WNA yang berobat setelah mengunjungi tempat hiburan malam
Angga Yudha Pratama - Rabu, 16 April 2025
Komisi IX DPR RI Soroti Ketidakadilan BPJS Kesehatan bagi WNA di Bali, Minta Tinjau Ulang Perpres
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Minta Semua Pengguna BPJS Kesehatan Mandiri Segera Beralih
Info tentang pendaftaran BPJS terbaru secara gratis yang menampilkan Presiden Prabowo, beredar di Facebook.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 20 Maret 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Minta Semua Pengguna BPJS Kesehatan Mandiri Segera Beralih
Bagikan