Partai Golkar Resmi Keluar dari Koalisi Merah Putih
Para peserta Munaslub Golkar di Nusa Dua, Bali (Foto: Twitter @Golkar5)
MerahPutih Politik - Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Nusa Dua, Bali mengeluarkan salah satu keputusan penting yakni keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP).
Dalam sidang paripurna yang berlangsung Senin (16/5), Partai Golkar memutuskan keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) yang dibentuk pada masa pemilihan presiden 2014 silam.
"Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi keputusan Munas Partai Golkar tentang posisi Partai Golkar dalam Koalisi Merah Putih," kata Sekretaris Pimpinan Sidang Munaslub, Siti Aisyah.
Pernyataan Siti Aisyah terkait posisi Partai Golkar tersebut langsung mendapat sambutan meriah dari para peserta Munaslub Partai Golkar.
Keluarnya Partai Golkar dari Koalisi Merah Putih (KMP) sebetulnya sudah disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar awal tahun ini. Hanya saja keputusan Munaslub mempertegas kembali posisi Golkar yakni berada dalam pemerintahan dan mendukung kekuasaan Jokowi-JK.
"Keputusan Golkar untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK harus ditindaklanjuti dengan upaya nyata Partai Golkar. Demi menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan," lanjut Siti Aisyah.
Sebelumnya dalam pleno sidang paripurna Munaslub partai berlambang pohon beringin itu juga menetapkan dan mengangkat Aburizal Bakrie sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar.
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Bahlil Lahadalia Minta Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ungkit Peran Transmigrasi dalam 'Menjodohkan' Suku Jawa dan Papua
Idrus Marham Yakin Bahlil Setia ke Prabowo Meski Dihujat di Media Sosial
Kritik Terhadap Bahlil Lahadalia Dinilai Sudah Kebablasan dan Menyerang Personal Tanpa Berlandaskan Fakta, Golkar Siap Tempur?
Ketum Bahlil Lahadiala Bagikan 610 Ribu Paket Sembako Peringati HUT Ke-61 Partai Golkar
Golkar Nilai Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Sebagai Hal Wajar, Era Orde Baru Resmi Dihormati Negara?
Bahlil Tolak Tunduk Narasi Negatif, Golkar Klaim Publik Lebih Cerdas Menilai
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan