Pansus Pelindo II Resmi Diketuk Palu
Ilustrasi. Suasana sidang DPR RI (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)
Merahputih Peristiwa - Sebanyak 30 orang anggota DPR masuk dalam panitia khusus (pansus) penyelesaian kasus Pelindo II, pada rapat paripurna yang digelar hari ini, Selasa (13/10).
Wakil ketua sidang Agus Hermanto secara resmi mengetok palu pengesahan dibentuknya panitia pendalaman penyelidikan kasus Pelindo II.
"Secara resmi panitia dapat mulai bekerja mendalami kasus Pelindo II," kata Agus Hermanto saat memimpin rapat.
Sebelumnya, sekira 299 anggota dari 555 anggota DPR yang hadir setuju dengan pembentukan Pansus Pelindo II yang beranggotakan 30 orang yang terdiri atas perwakilan fraksi dari Komisi III, Komisi V, Komisi VI, Komisi IX dan Komisi XI.
Berikut nama-nama anggota Pansus Pelindo II:
Dari PDI Perjuangan enam anggota, yaitu Sukur H Nababan, Rieke Diah Pitaloka, Herman Heri, Masinton Pasaribu, Junimart Girsang, dan Andreas Susetyo.
Partai Golkar lima anggota, Bambang Soesatyo, Adies Kadir, Budi Supryanto, Kahar Muzakkir, dan Edison Betaubun.
Partai Gerindra empat anggota, Desmon Djunaidi Mahesa, Nizar Zahro, Suir Syam, dan Mohammad Haekal.
Partai Demokrat tiga anggota, yaitu Wahyu Sanjaya, I Putu Sudiartana, dan Anton Sukartono Suratto.
PAN tiga anggota, yaitu Daeng Muhammad, Teguh Juwarno, dan Nasril Bahar.
PKB dua anggota, yaitu M Nasim Khan din Daniel Johan.
PKS dua anggota, yaitu Abu Bakar Al Habsyi dan Refrizal.
PPP dua anggota, yaitu Epyardi Asda dan Asrul sani atau
Muhammad Iqbal
Partai NasDem dua anggota, yaitu Taufiqulhadi dan Irma Suryani
Dan dari Hanura satu anggota yaitu Nurdin Tampubolon. (fdi)
Baca Juga:
- Pansus Pelindo II Belum Bekerja Efektif
- Pansus Pelindo II Tunggu Pimpinan DPR Pulang Haji
- Pansus Pelindo II Masih Dirapatkan di Bamus DPR
- Pansus Pelindo II Harus Ungkap Neraca Transaksi Ekonomi Nasional
- KPPU Janji Tidak Akan Tebang Pilih Tangani Pelindo II
Bagikan
Berita Terkait
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia