Pansus Pelindo II Resmi Diketuk Palu

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 13 Oktober 2015
Pansus Pelindo II Resmi Diketuk Palu

Ilustrasi. Suasana sidang DPR RI (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Peristiwa - Sebanyak 30 orang anggota DPR masuk dalam panitia khusus (pansus) penyelesaian kasus Pelindo II, pada rapat paripurna yang digelar hari ini, Selasa (13/10).

Wakil ketua sidang Agus Hermanto secara resmi mengetok palu pengesahan dibentuknya panitia pendalaman penyelidikan kasus Pelindo II.

"Secara resmi panitia dapat mulai bekerja mendalami kasus Pelindo II," kata Agus Hermanto saat memimpin rapat.

Sebelumnya, sekira 299 anggota dari 555 anggota DPR yang hadir setuju dengan pembentukan Pansus Pelindo II yang beranggotakan 30 orang yang terdiri atas perwakilan fraksi dari Komisi III, Komisi V, Komisi VI, Komisi IX dan Komisi XI.

Berikut nama-nama anggota Pansus Pelindo II:

Dari PDI Perjuangan enam anggota, yaitu Sukur H Nababan, Rieke Diah Pitaloka, Herman Heri, Masinton Pasaribu, Junimart Girsang, dan Andreas Susetyo.

Partai Golkar lima anggota, Bambang Soesatyo, Adies Kadir, Budi Supryanto, Kahar Muzakkir, dan Edison Betaubun.

Partai Gerindra empat anggota, Desmon Djunaidi Mahesa, Nizar Zahro, Suir Syam, dan Mohammad Haekal.

Partai Demokrat tiga anggota, yaitu Wahyu Sanjaya, I Putu Sudiartana, dan Anton Sukartono Suratto.

PAN tiga anggota, yaitu Daeng Muhammad, Teguh Juwarno, dan Nasril Bahar.

PKB dua anggota, yaitu M Nasim Khan din Daniel Johan.

PKS dua anggota, yaitu Abu Bakar Al Habsyi dan Refrizal.

PPP dua anggota, yaitu Epyardi Asda dan Asrul sani atau
Muhammad Iqbal

Partai NasDem dua anggota, yaitu Taufiqulhadi dan Irma Suryani

Dan dari Hanura satu anggota yaitu Nurdin Tampubolon. (fdi)

 

Baca Juga:

  1. Pansus Pelindo II Belum Bekerja Efektif
  2. Pansus Pelindo II Tunggu Pimpinan DPR Pulang Haji
  3. Pansus Pelindo II Masih Dirapatkan di Bamus DPR
  4. Pansus Pelindo II Harus Ungkap Neraca Transaksi Ekonomi Nasional
  5. KPPU Janji Tidak Akan Tebang Pilih Tangani Pelindo II

 

#Agus Hermanto #DPR #Pelindo II #Pansus Pelindo II
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Diminta Tak Hanya Tutup SPPG, Tapi Perluas Pengawasan Mulai Pemilihan Bahan hingga Distribusi dengan Kolaborasi Kemenkes, Dinkes, dan BPOM
Edy menyoroti masalah pengawasan Program MBG
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Pemerintah Diminta Tak Hanya Tutup SPPG, Tapi Perluas Pengawasan Mulai Pemilihan Bahan hingga Distribusi dengan Kolaborasi Kemenkes, Dinkes, dan BPOM
Indonesia
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Konflik terbuka antara bupati dan wakil bupati tidak hanya mencoreng wajah demokrasi, tetapi juga berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
Wisnu Cipto - Senin, 29 September 2025
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Indonesia
Erick Thohir Diharap Ubah Paradigma Olahraga Nasional Agar Tak Lagi Terjebak dalam Pusaran Ego Sektoral
Semangat perbaikan ini sangat mendesak mengingat selama bertahun-tahun dunia olahraga Indonesia diwarnai masalah ego sektoral
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Erick Thohir Diharap Ubah Paradigma Olahraga Nasional Agar Tak Lagi Terjebak dalam Pusaran Ego Sektoral
Berita Foto
Raker Perdana Menpora Erick Thohir dengan Komisi X DPR Bahas Program Kerja
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir (kanan) bersalaman dengan Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 29 September 2025
Raker Perdana Menpora Erick Thohir dengan Komisi X DPR Bahas Program Kerja
Indonesia
Legislator Tegaskan Revisi KUHAP Harus Prioritaskan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Wajib Jadikan Pidana Penjara Opsi Paling Akhir
Penjara itu mestinya opsi terakhir. Kalau orang masuk penjara, justru membebani negara
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Legislator Tegaskan Revisi KUHAP Harus Prioritaskan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Wajib Jadikan Pidana Penjara Opsi Paling Akhir
Indonesia
DPR Soroti Rencana Penutupan 7 Sekolah di Aceh Barat, Khawatir Hak Pendidikan Anak Terancam
Komisi X DPR RI mendesak pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencari solusi
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
DPR Soroti Rencana Penutupan 7 Sekolah di Aceh Barat, Khawatir Hak Pendidikan Anak Terancam
Indonesia
Mewujudkan Keadilan yang Melekat pada Presiden, Hinca Pandjaitan Desak Reformasi Total KUHAP
Untuk urusan narkoba, Malaysia musuh utama kita
Angga Yudha Pratama - Minggu, 28 September 2025
Mewujudkan Keadilan yang Melekat pada Presiden, Hinca Pandjaitan Desak Reformasi Total KUHAP
Indonesia
Kementerian BUMN Jadi BP BUMN, DPR: Momentum Lebih Profesional Bukan Lagi Alat Politik
Holding yang benar-benar fokus mengelola BUMN sebagai aset negara, bukan sebagai alat politik ataupun birokrasi.
Wisnu Cipto - Sabtu, 27 September 2025
Kementerian BUMN Jadi BP BUMN, DPR: Momentum Lebih Profesional Bukan Lagi Alat Politik
Indonesia
Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus
Fraksi PKB menekankan sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan pemerintah agar arah pengelolaan BUMN sejalan dengan amanat konstitusi.
Wisnu Cipto - Sabtu, 27 September 2025
Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus
Indonesia
Usai Siswa Keracunan, DPR Minta Semua Dapur MBG Wajib Punya Alat Uji Pangan dan Terapkan Tes 'Cium-Cicip-Lihat'
Pemulihan KLB ini jangan dibebankan ke daerah. BGN perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 26 September 2025
Usai Siswa Keracunan, DPR Minta Semua Dapur MBG Wajib Punya Alat Uji Pangan dan Terapkan Tes 'Cium-Cicip-Lihat'
Bagikan