Paket Kebijakan II untuk Dorong Investasi dan Buka Lapangan Kerja

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 28 September 2015
Paket Kebijakan II untuk Dorong Investasi dan Buka Lapangan Kerja

Presiden Joko Widodo didampingi para menteri Kabinet Kerja saat membacakan paket ekonomi Tahap I September 2015 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (9/9). (Foto Setkab)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih, Bisnis-Pemerintahan Jokowi-JK dalam waktu dekat kembali akan meluncurkan Paket Deregulasi. Setelah Paket Kebijakan Tahap I September 2015 pada 9 September lalu, Paket Kebijakan Tahap II untuk mendorong penyerapan tenaga kerja dan mempermudah perizinan bagi investor asing. 

"Presiden memberikan arahan kepada semua menteri yang hadir untuk mengurangi, memotong sekali lagi dan tentunya membuat efisien bagi siapapun yang ingin berinvestasi di Indonesia,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9) seperti dinukil dari laman Setkab.go.id.

Pramono menambahkan, Presiden mencatat maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena kondisi ekonomi yang sedang melemah. Dikatakan, paradigma PHK harus diubah dengan menyerap tenaga kerja ketika menghadapi situasi seperti sekarang. 

"Nantinya akan ada pengumuman secara resmi oleh pemerintah, dalam hal ini Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan yang lain-lain berkaitan dengan apa yang akan dilakukan,” terang Pramono.

Dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Tahap II ini diharapkan bisa menjadi ruang bagi kita untuk membuka dunia usaha atau lapangan kerja baru.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas yang dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Perhubungan Ignasiua Jonan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry M. Baldan, Menkumham Yasonna H. Laoly, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri. (Luh)

Baca Juga:

  1. Menteri Darmin Pastikan Presiden Segera Umumkan Paket Kebijakan II
  2. Paket Ekonomi Jokowi Bukan Solusi Jangka Pendek
  3. Ekonom Indef: Paket Ekonomi Jokowi Salah Sasaran
  4. Inilah Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Tahap I
  5. Pengumuman Paket Ekonomi Beri Sentimen Positif IHSG

 

 

#Paket Deregulasi #Paket Kebijakan Tahap II #Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK #Pramono Anung #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Sampai Jakarta, Gubernur DKI: Batasi Aktivitas Luar Ruangan dan Pakai Masker
Abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau telah menyebar hingga wilayah Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau warga Jakarta untuk tenang.
Yusuf Abdillah - Minggu, 06 September 2026
Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Sampai Jakarta, Gubernur DKI: Batasi Aktivitas Luar Ruangan dan Pakai Masker
Indonesia
Pramono Naikkan Tarif RSUD DKI Setelah 14 Tahun, Pasien BPJS Tetap Gratis
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyetujui kenaikan tarif layanan RSUD setelah 14 tahun. Klik untuk detail kebijakan!
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
Pramono Naikkan Tarif RSUD DKI Setelah 14 Tahun, Pasien BPJS Tetap Gratis
Berita Foto
Pecinta Kopi Berburu Cita Rasa Khas Nusantara di Indonesia Coffee Expo 2026
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mencicipi segelas kopi saat mengunjungi pameran Indonesia Coffee Expo 2026 di JICC, Jakarta, Jumat (4/9/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 04 September 2026
Pecinta Kopi Berburu Cita Rasa Khas Nusantara di Indonesia Coffee Expo 2026
Indonesia
Gubernur Pramono bakal Evaluasi Tarif Flat Rp 5.000 untuk LRT Jakarta Velodrome-Manggarai
Ditargetkan, jumlah penumpang rute tersebut pada tahap awal pengoperasian mencapai 60.000–80.000 orang per hari.
Dwi Astarini - Kamis, 03 September 2026
Gubernur Pramono bakal Evaluasi Tarif Flat Rp 5.000 untuk LRT Jakarta Velodrome-Manggarai
Indonesia
457 Kebakaran Terjadi di Jakarta Selama Juli-Agustus 2026, Korsleting Seringkali Jadi Penyebab
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap 457 kebakaran terjadi di Jakarta selama Juli-Agustus 2026. Korsleting listrik menjadi penyebab dominan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 02 September 2026
457 Kebakaran Terjadi di Jakarta Selama Juli-Agustus 2026, Korsleting Seringkali Jadi Penyebab
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Gubernur Pramono Anung Larang Warga Non-DKI Kerja di Jakarta
Ketentuan KTP DKI Jakarta tersebut berlaku khusus bagi pendaftar program padat karya, bukan larangan untuk seluruh warga KTP non-DKI untuk bekerja di Jakarta.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Gubernur Pramono Anung Larang Warga Non-DKI Kerja di Jakarta
Indonesia
Pramono Minta Disdik Cek Ulang Mahasiswa yang tak lagi Dapat KJMU akibat Perubahan Desil
Pramono menyebut ada enam mahasiswa yang tidak lagi mendapatkan KJMU.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
Pramono Minta Disdik Cek Ulang Mahasiswa yang tak lagi Dapat KJMU akibat Perubahan Desil
Indonesia
Pramono Anung Ungkap Jakarta Hasilkan 9.000 Ton Sampah per Hari, Gerakan Pilah Mulai Berdampak
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut Jakarta menghasilkan lebih dari 9.000 ton sampah per hari. Gerakan pilah sampah naik menjadi 23,14 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 01 September 2026
Pramono Anung Ungkap Jakarta Hasilkan 9.000 Ton Sampah per Hari, Gerakan Pilah Mulai Berdampak
Indonesia
Tarif TransBandara Blok M-Bandara Soetta Jadi Rp 15 Ribu, Naik dari Rp 3.500
Tarif TransBandara Rp 15.000 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 685 Tahun 2026.
Dwi Astarini - Senin, 31 Agustus 2026
Tarif TransBandara Blok M-Bandara Soetta Jadi Rp 15 Ribu, Naik dari Rp 3.500
Indonesia
Isu CCTV Jakarta Dimatikan saat Demo 27 Agustus 2026, Pramono Buka Suara
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membantah CCTV dimatikan saat demo 27 Agustus 2026 lalu.
Soffi Amira - Senin, 31 Agustus 2026
Isu CCTV Jakarta Dimatikan saat Demo 27 Agustus 2026, Pramono Buka Suara
Bagikan