Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Paket Kebijakan II untuk Dorong Investasi dan Buka Lapangan Kerja

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 28 September 2015
Paket Kebijakan II untuk Dorong Investasi dan Buka Lapangan Kerja

Presiden Joko Widodo didampingi para menteri Kabinet Kerja saat membacakan paket ekonomi Tahap I September 2015 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (9/9). (Foto Setkab)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih, Bisnis-Pemerintahan Jokowi-JK dalam waktu dekat kembali akan meluncurkan Paket Deregulasi. Setelah Paket Kebijakan Tahap I September 2015 pada 9 September lalu, Paket Kebijakan Tahap II untuk mendorong penyerapan tenaga kerja dan mempermudah perizinan bagi investor asing. 

"Presiden memberikan arahan kepada semua menteri yang hadir untuk mengurangi, memotong sekali lagi dan tentunya membuat efisien bagi siapapun yang ingin berinvestasi di Indonesia,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9) seperti dinukil dari laman Setkab.go.id.

Pramono menambahkan, Presiden mencatat maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena kondisi ekonomi yang sedang melemah. Dikatakan, paradigma PHK harus diubah dengan menyerap tenaga kerja ketika menghadapi situasi seperti sekarang. 

"Nantinya akan ada pengumuman secara resmi oleh pemerintah, dalam hal ini Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan yang lain-lain berkaitan dengan apa yang akan dilakukan,” terang Pramono.

Dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Tahap II ini diharapkan bisa menjadi ruang bagi kita untuk membuka dunia usaha atau lapangan kerja baru.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas yang dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Perhubungan Ignasiua Jonan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry M. Baldan, Menkumham Yasonna H. Laoly, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri. (Luh)

Baca Juga:

  1. Menteri Darmin Pastikan Presiden Segera Umumkan Paket Kebijakan II
  2. Paket Ekonomi Jokowi Bukan Solusi Jangka Pendek
  3. Ekonom Indef: Paket Ekonomi Jokowi Salah Sasaran
  4. Inilah Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Tahap I
  5. Pengumuman Paket Ekonomi Beri Sentimen Positif IHSG

 

 

#Paket Deregulasi #Paket Kebijakan Tahap II #Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK #Pramono Anung #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kondisi SDN Srengseng Sawah 15 Setelah Ancaman Bom, Sekolah Kembali Normal
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan aktivitas belajar di SDN Srengseng Sawah 15 kembali normal setelah ancaman bom dipastikan tidak terbukti.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 Juli 2026
Kondisi SDN Srengseng Sawah 15 Setelah Ancaman Bom, Sekolah Kembali Normal
Indonesia
Progres LRT Jakarta Fase 1B Tembus 95 Persen, Pramono Targetkan Beroperasi Agustus 2026
Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B hampir rampung. Progres proyek telah mencapai 95 persen dan ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus 2026 dengan rute baru hingga Manggarai.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 Juli 2026
Progres LRT Jakarta Fase 1B Tembus 95 Persen, Pramono Targetkan Beroperasi Agustus 2026
Indonesia
Pramono Anung Minta Warga Jujur Isi Data Sensus Ekonomi 2026, BPS Pastikan Kerahasiaan Terjaga
BPS mulai melakukan Sensus Ekonomi 2026 hingga 31 Agustus. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat jujur memberikan keterangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Pramono Anung Minta Warga Jujur Isi Data Sensus Ekonomi 2026, BPS Pastikan Kerahasiaan Terjaga
Indonesia
Pramono bakal Tindak Tegas Oknum Satpol PP DKI yang Pungli
Aksi tersebut sungguh merusak institusi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
Dwi Astarini - Senin, 13 Juli 2026
Pramono bakal Tindak Tegas Oknum Satpol PP DKI yang Pungli
Indonesia
APBD DKI Rp 300 Miliar Disiapkan, Warga Kali Krukut dan Cakung Lama Tetap Menolak Pindah
Pemprov DKI Jakarta menyiapkan Rp 300 miliar dalam APBD 2026 untuk pembebasan lahan normalisasi Kali Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama. Target 170 bangunan, namun warga masih enggan pindah ke rusun.
Wisnu Cipto - Sabtu, 11 Juli 2026
APBD DKI Rp 300 Miliar Disiapkan, Warga Kali Krukut dan Cakung Lama Tetap Menolak Pindah
Indonesia
132.627 Orang Daftar Kerja Padat Karya Pemda DKI, Lowongan Hanya 2.843
Pihaknya memastikan proses perekrutan dalam program Padat Karya dilakukan transparan tanpa adanya "orang titipan".
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 09 Juli 2026
132.627 Orang Daftar Kerja Padat Karya Pemda DKI, Lowongan Hanya 2.843
Indonesia
Pramono Anung Pertimbangkan Tambah Penerima Transportasi Umum Gratis Jika Tarif Transjakarta Naik
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengkaji penambahan kelompok penerima transportasi umum gratis di tengah rencana penyesuaian tarif Transjakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Juli 2026
Pramono Anung Pertimbangkan Tambah Penerima Transportasi Umum Gratis Jika Tarif Transjakarta Naik
Indonesia
Pramono Anung Janji Gratiskan Transportasi Umum dan Tempat Wisata Selama 5 Hari saat HUT ke-500 Jakarta
Pramono Anung menggratiskan transportasi umum, Monas, Ragunan, hingga Ancol selama 22–27 Juni 2027 dalam perayaan HUT ke-500 Jakarta bagi seluruh warga Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Juli 2026
Pramono Anung Janji Gratiskan Transportasi Umum dan Tempat Wisata Selama 5 Hari saat HUT ke-500 Jakarta
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Dishub Tertibkan Pak Ogah di Jalan Protokol
Langkah itu dilakukan untuk menciptakan ketertiban berlalu lintas sekaligus mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global yang lebih berkelanjutan.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Juli 2026
Gubernur Pramono Minta Dishub Tertibkan Pak Ogah di Jalan Protokol
Indonesia
Pramono Segera Tetapkan Tarif Tranjakarta ke Bandara, Termasuk Kaji Usulan Tarif Paket Rp 200 Ribu Per Bulan
Pemprov DKI tengah mematangkan kebijakan tarif transportasi umum yang diharapkan mampu mendorong lebih banyak masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan massal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 Juli 2026
Pramono Segera Tetapkan Tarif Tranjakarta ke Bandara, Termasuk Kaji Usulan Tarif Paket Rp 200 Ribu Per Bulan
Bagikan