Pakai Masker Saat Rapat, Pimpinan DPR Dukung Korban Asap

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 30 Oktober 2015
Pakai Masker Saat Rapat, Pimpinan DPR Dukung Korban Asap

Pimpinan DPR memakai masker saat Rapat Paripurna APBN (foto: screenshot Youtube channel BeritaSatu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Politik - Dalam sidang paripurna rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2016, seluruh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggunakan masker, hal itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas DPR RI terhadap kabut asap yang memakan banyak korban di Indonesia.

Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan, kabut asap telah menjatuhkan banyak korban di Indonesia. Sebagai wakil rakyat, Setya Novanto melanjutkan, DPR harus menunjukan rasa empati terhadap para korban asap.

"Pimpinan pakai masker ini, membuat suatu hal untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman anggota diingatkan, bahwa kejadian bencana asap ini jadi perhatian betul-betul terhadap masalah bencana (asap) ini," ujar Setya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10).

Ia menambahkan, bahwa semua pihak harus bekerja sama untuk mengatasi bencana kabut asap yang melanda provinsi Sumatera dan Kalimantan.

"Semua baik DPR, Pemerintah dan juga masyarakat, kita bersama-sama untuk bisa menyelesaikan asap ini," Papar Setya Novanto.

DPR menggelar rapat paripurna untuk membahas pengesahan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara 2016 dan pembentukan Panitia Khusus Bencana Asap.

Para pimpinan DPR yang menggunakan masker dalam rapat paripurna, yakni Agus Hermanto, Fadli Zon, Taufik Kurniawan, dan Fahri Hamzah.

Baca Juga:

  1. RAPBN 2016 Gunakan Voting, KMP Sudah Pasti Keok
  2. Voting RAPBN 2016, KIH Optimistis Menang
  3. Ini Sebabnya Gerindra Tolak RAPBN 2016
  4. RAPBN 2016 Ditolak Gerindra, Menkeu Tetap Santai
  5. Banggar DPR Akhirnya Setujui RAPBN 2016 Rp 2.095 Triliun
#DPR #Masker #Pansus Asap #RAPBN 2016 #Setya Novanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Percepatan Program 3 Juta Rumah Sebagai Solusi Backlog dan Penggerak Ekonomi
Huda mengkritisi kerumitan dalam mekanisme pembiayaan dan kesulitan akses masyarakat terhadap program ini
Angga Yudha Pratama - Minggu, 12 Oktober 2025
DPR Desak Percepatan Program 3 Juta Rumah Sebagai Solusi Backlog dan Penggerak Ekonomi
Indonesia
Prabowo Lantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, DPR: Peningkatan SDM Jadi Prioritas
Presiden RI, Prabowo Subianto, melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. DPR menilai, hal itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Soffi Amira - Sabtu, 11 Oktober 2025
Prabowo Lantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, DPR: Peningkatan SDM Jadi Prioritas
Indonesia
Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal
Musibah tersebut menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya perhatian pemerintah terhadap sarana dan prasarana pendidikan keagamaan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 11 Oktober 2025
Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal
Indonesia
Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran
Penghapusan tunggakan ini bertujuan membebaskan peserta BPJS dari utang masa lalu
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran
Indonesia
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan, masyarakat perlu kehidupan yang layak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Indonesia
Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut
Secara keseluruhan, langkah penghapusan tunggakan ini bukan sekadar upaya untuk meringankan beban finansial
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut
Indonesia
DPR Desak Pemda Rasionalisasi Program Prioritas dan Optimalisasi Fiskal Daerah Pasca Pemotongan TKD
Selain itu, tata kelola daerah juga perlu diperbaiki untuk mengatasi kebocoran penerimaan dan belanja
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPR Desak Pemda Rasionalisasi Program Prioritas dan Optimalisasi Fiskal Daerah Pasca Pemotongan TKD
Indonesia
Komisi I DPR Siap Kawal OMSP TNI di UU Baru, Tolak Dwifungsi dan Fokus Tugas Siber
Nantinya, UU yang baru ini menambahkan dua tugas baru
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
Komisi I DPR Siap Kawal OMSP TNI di UU Baru, Tolak Dwifungsi dan Fokus Tugas Siber
Indonesia
Tragedi Musala Al-Khoziny Sidoarjo, DPR Minta Polisi Tetapkan Pihak yang Bertanggung Jawab Secara Hukum
Ini kasus menyita perhatian publik dan korbannya banyak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
Tragedi Musala Al-Khoziny Sidoarjo, DPR Minta Polisi Tetapkan Pihak yang Bertanggung Jawab Secara Hukum
Indonesia
APBN untuk Ponpes Al Khoziny Belum Final, DPR Minta Pemerintah Mitigasi Pesantren Tua
Soal ranah hukum kan itu urusan polisi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
APBN untuk Ponpes Al Khoziny Belum Final, DPR Minta Pemerintah Mitigasi Pesantren Tua
Bagikan