OTT KPK, Komisi III Tidak Tahu Kasus I Putu Sudiartana
Rapat Kerja Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Agus Rahardjo bersama Komisi III DPR RI di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/6). (Foto: MerahPutih/Muchammad Yani)
Merahputih Nasional- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciduk anggota Komisi III DPR RI I Putu Sudiartana dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Selasa (28/6) malam.
Politisi Demokrat yang membidangi masalah hukum ini diciduk usai berbuka puasa bersama jajaran KPK.
Menanggapi hal itu, sejumlah rekan Putu Sudiartana di Komisi III mengatakan baru mengetahui OTT tersebut dari komunikasi group Komisi.
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J. Mahesa mengatakan, sejak semalam anggota di komisi hukum itu saling memberi kabar terkait OTT yang dilakukan KPK. "Sekitar jam 12, Akbar Faisal bilang ada komisi III terkena OTT lalu semua anggota nimbrung, tapi belum tahu kasusnya apa," ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan Ruhut Sitompul. Ia mengungkapkan terkejut dengan penangkapan tersebut dan belum dipastikan kasus apa yang membelit koleganya itu.
Namun, berdasarkan keterangan Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo kasus Putu tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Komisi III DPR.
"OTT tersebut tidak terkait dengan Tupoksi Komisi III DPR, nanti lengkapnya akan diumumkan KPK," kata Bambang, Rabu (29/6).
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo sudah membenarkan adanya penangkapan terhadap anggota DPR ini. Namun Agus belum menjelaskan detail perkara yang menjerat I Putu Sudiartana.
BACA JUGA:
- Dirjen Bimas Buddha Jadi Tersangka Korupsi, Layanan Publik Tetap Jalan
- Menakar Keikhlasan Beramal Pejabat Kementerian Agama
- Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi, Ini Jawaban Ketua Umum PSSI La Nyalla
- La Nyalla Tegaskan PSSI dan Klub Berkomitmen Selenggarakan Kompetisi
- Tim Transisi Minta La Nyalla Mundur dari Jabatan Ketum PSSI
Bagikan
Berita Terkait
Komisi III DPR Setujui RKUHAP Dibawa ke Paripurna, Segera Disahkan Jadi UU
MK Putuskan Larang Polisi di Jabatan Sipil, Nasir Djamil: Perlu Disikapi dengan Sinkronisasi Aturan
Ada Puluhan Poin Bermasalah, Komisi III DPR Bedah Lagi Draf RUU KUHAP
KPK Ungkap OTT Bupati Ponorogo Terkait Mutasi dan Promosi Jabatan
Rumah Hakim yang Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut Terbakar, DPR Minta Diusut Sampai Tuntas
Ikhtiar Komisi III, Berharap Revisi KUHAP Tuntas Sebelum 1 Januari 2026
Terjaring Operasi Tangkap Tangan, Gubernur Riau Dibawa KPK ke Jakarta Hari Ini
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Kecam Aksi Kekerasan Wakil Bupati Pidie Jaya terhadap Kepala SPPG, DPR Minta Pelaku Diproses Hukum
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif