Ogah Dihujat, Menteri Susi Belum Keluarkan Kebijakan Baru

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Kamis, 23 April 2015
Ogah Dihujat, Menteri Susi Belum Keluarkan Kebijakan Baru

Foto: Antara/Wahyu Putro

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Kepala Bidang (Kabid) Komunikasi, Pusat Data, Statistik Tri Asmoro Yulisty menyampaikan demi menjaga kelestarian laut Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti membuat beberapa kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra para nelayan dan para pengusaha asing. Namun sampai saat ini Menteri Susi masih stagnan pada kebijakan-kebijakan yang sudah dibuatnya. Meskipun kebijakannya tersebut penuh kontroversi.

"Sampai saat ini masih sesuai dengan arahan Bu Menteri yakni memprioritaskan penegakan hukum di sektor KP," tuturnya ketika dihubungi tim merahputih.com, Jakarta, Selasa, (23/4).

Menurutnya, sampai saat ini Menteri Susi belum kembali membuat Rencana Strategi baru demi memberantas illegal fishing. Hal tersebut dikarenakan Renstra yang dibuat oleh KKP masih dalam proses (belum final), ditambah lagi dengan maraknya kasus-kasus yang terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Maka dengan demikian, program-program tersebut masih tetap berpedoman pada 3 pilar yakni Sustainability, Kemakmuran dan Kedaulatan.

Namun tidak dipungkiri kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Susi kerap membuat kapal-kapal asing mencuri ikan di Perairan Indonesia. Walaupun sudah tidak sebanyak ketika Susi baru menjabat.

"Ada saja, laut kita kan luas. Yang mencuri saya tidak tahu persis berapa tinggal berapa kapal lagi," ungkapnya.

Ketika ditemui di tempat yang sama, pihak keamanan yang berjaga di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkapkan bahwa saat ini Susi tengah sibuk-sibuknya menjaga keutuhan laut Indonesia dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Di mana kebijakan-kebijakan tersebut membuat para pengusaha dan nelayan geram dengan kebijakannya.

Namun menurutnya hal tersebut sangatlah bagus. Karena semakin lama populasi penduduk di Indonesia akan semakin meningkat dan kebutuhan dalam negeri dari segi pangan pun akan ikut meningkat. Artinya, jika ikan-ikan di laut terus ditangkap tanpa ada penyaringan, maka ikan di laut Indonesia akan habis.

"Bu menteri lagi pusing kayaknya banyak sekali kasusnya. Beberapa hari yang lalu pada demo digebrak-gebrak pagar. Tapi bagus sih biar nelayan nggak merampas hak pangan cacat cicit anak-anak kita nanti. Kali aja anak saya sudah besar nanti harga ikannya jadi murah," kata pihak keamanan yang berjaga di KKP Ruslan kepada tim merahputih.com, Jakarta, Selasa, (23/4). (rfd)

 

Baca Juga:

Teringat Perjuangan Ibunda, Menteri Susi Menangis

Susi Pudjiastuti Berkisah Perjuangan Sang Ibu

Menteri Susi: Hasil Visum Yoseph Sairela Dua Minggu Lagi

 

#Kementerian Kelautan Dan Perikanan #Susi Pudjiastuti
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Susi Pudjiastuti 'Ratu Laut Kidul' Ditunjuk Gubernur Dedi Jadi Komisari BJB
Dedi mengungkapkan, Susi yang disebutnya merupakan Ratu Laut Kidul, asalnya menolak untuk bergabung ke BJB namun dirinya berhasil meyakinkan pengusaha itu untuk terlibat di BJB.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 April 2026
Susi Pudjiastuti 'Ratu Laut Kidul' Ditunjuk Gubernur Dedi Jadi Komisari BJB
Indonesia
Ikan Sapu-Sapu Ternyata Bisa Jadi Pupuk Organik, KKP Ungkap Potensinya
Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkap ikan sapu-sapu tak hanya hama, tetapi bisa dimanfaatkan jadi pupuk organik hingga tepung ikan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 17 April 2026
Ikan Sapu-Sapu Ternyata Bisa Jadi Pupuk Organik, KKP Ungkap Potensinya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Tunjuk Susi Pudjiastuti, Mahfud MD, dan Ahok Jadi Pimpinan KPK
Dari tiga nama tersebut, Susi Pudjiastuti disebut akan menjadi Ketua KPK.
Frengky Aruan - Senin, 30 Maret 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Tunjuk Susi Pudjiastuti, Mahfud MD, dan Ahok Jadi Pimpinan KPK
Indonesia
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
KKP akan tetap mengawasi pelaksanaan proyek agar sesuai izin dan tidak merugikan masyarakat pesisir.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
Berita Foto
Rencana Pemerintah Akan Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada Tahun 2025
Ratusan kapal nelayan tradisional bersandar di Dermaga Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Jum'at (11/7/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 11 Juli 2025
Rencana Pemerintah Akan Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada Tahun 2025
Indonesia
Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil
Komisi IV DPR mendesak Menteri KKP untuk menindak tegas praktik penjualan pulau kecil.
Soffi Amira - Jumat, 04 Juli 2025
Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil
Indonesia
KKP Turunkan Tim Investigasi untuk Periksa Tambang Nikel yang Merusak Alam di Raja Ampat
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menghentikan sementara aktivitas pertambangan nikel PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Frengky Aruan - Jumat, 06 Juni 2025
KKP Turunkan Tim Investigasi untuk Periksa Tambang Nikel yang Merusak Alam di Raja Ampat
Indonesia
Pencabutan Sisa Pagar Laut Tangerang Tetunda, tak Bisa Dilakukan Manual dengan Tenaga Manusia
Pembongkaran sisa pagar laut telah dilakukan sejak 16 April 2025.
Dwi Astarini - Sabtu, 19 April 2025
Pencabutan Sisa Pagar Laut Tangerang Tetunda, tak Bisa Dilakukan Manual dengan Tenaga Manusia
Indonesia
Susi Pudjiastuti Jadi Tim Konsultan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tanpa Dibayar
Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti bergabung menjadi konsultan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di era Gubernur Dedi Mulyadi.
Wisnu Cipto - Kamis, 20 Februari 2025
Susi Pudjiastuti Jadi Tim Konsultan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tanpa Dibayar
Indonesia
Pagar Laut Tangerang Tak Bisa Dibongkar Hanya 1-2 Hari, Keselamatan Personel Jadi Alasan
Hal ini seperti disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono.
Frengky Aruan - Rabu, 22 Januari 2025
Pagar Laut Tangerang Tak Bisa Dibongkar Hanya 1-2 Hari, Keselamatan Personel Jadi Alasan
Bagikan