Ogah Dihujat, Menteri Susi Belum Keluarkan Kebijakan Baru


Foto: Antara/Wahyu Putro
MerahPutih Nasional - Kepala Bidang (Kabid) Komunikasi, Pusat Data, Statistik Tri Asmoro Yulisty menyampaikan demi menjaga kelestarian laut Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti membuat beberapa kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra para nelayan dan para pengusaha asing. Namun sampai saat ini Menteri Susi masih stagnan pada kebijakan-kebijakan yang sudah dibuatnya. Meskipun kebijakannya tersebut penuh kontroversi.
"Sampai saat ini masih sesuai dengan arahan Bu Menteri yakni memprioritaskan penegakan hukum di sektor KP," tuturnya ketika dihubungi tim merahputih.com, Jakarta, Selasa, (23/4).
Menurutnya, sampai saat ini Menteri Susi belum kembali membuat Rencana Strategi baru demi memberantas illegal fishing. Hal tersebut dikarenakan Renstra yang dibuat oleh KKP masih dalam proses (belum final), ditambah lagi dengan maraknya kasus-kasus yang terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Maka dengan demikian, program-program tersebut masih tetap berpedoman pada 3 pilar yakni Sustainability, Kemakmuran dan Kedaulatan.
Namun tidak dipungkiri kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Susi kerap membuat kapal-kapal asing mencuri ikan di Perairan Indonesia. Walaupun sudah tidak sebanyak ketika Susi baru menjabat.
"Ada saja, laut kita kan luas. Yang mencuri saya tidak tahu persis berapa tinggal berapa kapal lagi," ungkapnya.
Ketika ditemui di tempat yang sama, pihak keamanan yang berjaga di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkapkan bahwa saat ini Susi tengah sibuk-sibuknya menjaga keutuhan laut Indonesia dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Di mana kebijakan-kebijakan tersebut membuat para pengusaha dan nelayan geram dengan kebijakannya.
Namun menurutnya hal tersebut sangatlah bagus. Karena semakin lama populasi penduduk di Indonesia akan semakin meningkat dan kebutuhan dalam negeri dari segi pangan pun akan ikut meningkat. Artinya, jika ikan-ikan di laut terus ditangkap tanpa ada penyaringan, maka ikan di laut Indonesia akan habis.
"Bu menteri lagi pusing kayaknya banyak sekali kasusnya. Beberapa hari yang lalu pada demo digebrak-gebrak pagar. Tapi bagus sih biar nelayan nggak merampas hak pangan cacat cicit anak-anak kita nanti. Kali aja anak saya sudah besar nanti harga ikannya jadi murah," kata pihak keamanan yang berjaga di KKP Ruslan kepada tim merahputih.com, Jakarta, Selasa, (23/4). (rfd)
Baca Juga:
Teringat Perjuangan Ibunda, Menteri Susi Menangis
Susi Pudjiastuti Berkisah Perjuangan Sang Ibu
Menteri Susi: Hasil Visum Yoseph Sairela Dua Minggu Lagi
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Rencana Pemerintah Akan Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada Tahun 2025

Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil

KKP Turunkan Tim Investigasi untuk Periksa Tambang Nikel yang Merusak Alam di Raja Ampat

Pencabutan Sisa Pagar Laut Tangerang Tetunda, tak Bisa Dilakukan Manual dengan Tenaga Manusia

Susi Pudjiastuti Jadi Tim Konsultan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tanpa Dibayar

Pagar Laut Tangerang Tak Bisa Dibongkar Hanya 1-2 Hari, Keselamatan Personel Jadi Alasan

Polemik Pembongkaran Pagar Laut, DPR Instruksikan KKP Koordinasi dengan Institusi Terkait

Kementerian Kelautan dan Perikanan Dinilai Lalai soal Pagar Laut di Tangerang
