Netizen Tentang Fatwa Haram BPJS MUI


Sejumlah peserta antre untuk melakukan pendaftaran dan pembaruan data di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan KCU Surabaya, Jawa Timur, Rabu (29/7). (Antara)
MerahPutih Nasional - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Alasannya, BPJS bersifat konvensional, bukan berasaskan syariah.
Netizen pun mengkritik fatwa haram tersebut. Salah satunya Twitter @Chottiimami. Menurutnya, jika MUI beralasan demikian, maka MUI jelas-jelas tebang pilih. "kalo emang haram, harusnya bkn BPJS aja, ada byk perush insurance yg pake kata 'syariah' dgn gaya 'riba', kok tebang pilih :))," tulisnya, Rabu (29/7).
Begitu halnya pula dengan netizen lainnya. Dengan bijak, salah satu netizen ini meminta MUI menalaah lebih dalam lagi. "BPJS haram? Niat baiknya memang bagus tapi ya dikoreksi dan ditelaah lebih dalam lagi ya akang2 MUI ...." tulis @CristianWinata7.
Ada pula netizen yang mengkritik bagaiman perjuangan pekerja untuk mendapatkan BPJS, namun MUI malah mengharamkannya. "Berdarah2 jutaan buruh pabrik memperjuangkan BPJS kesehatan...Difatwa haram oleh ulama2 ahli surga dari MUI," tulis akun @iyutVB.
Netizen lainnya juga ada yang meminta MUI konsisten terhadap fatwa. "BPJS tahun lalu namanya jamsostek, asuransi juga Haram, ayo MUI keluarkan fatwa juga donk selain BPJS, biar umat muslim jadi tidak galau," tulis @ety89yoyo.
Sebelumnya, Ketua Bidang Fatwa MUI KH Ma’ruf Amin menegaskan bahwa fatwa haram BPJS karena tidak berasas syariah. Menurutnya, pokok haramnya terdapat pada nilai bunga. Atas dasar itulah, MUI setuju memfatwakan haram terhadap BPJS. (fre)
Baca Juga:
Di Muktamar Jombang, NU Akan Bahas soal Mudahnya MUI Berfatwa
Anggota DPR: Fatwa MUI Soal Ajaran Sesat Picu Kekerasan Atas Anak
Swalayan Campurkan Makanan Haram dan Halal Langgar UU Pangan
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Belum Dapat 'Lampu Hijau' DPR, Legislator Soroti Pentingnya Keadilan Sosial dan Akurasi Data Penerima Bantuan Iuran

Daya Beli Rakyat Belum Pulih dan Penghasilannya Pas-pasan, Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dianggap Bukan Prioritas !

Counter Attack! Netizen Indonesia Serang Hutan Amazon Brasil dengan Bintang 1 di Google

Balas Serangan Warganet Brasil, Netizen Indonesia Kasih Review Buruk Hutan Amazon: Takut Dimakan Anaconda

3 Syarat Warga Miskin di Luar DTSEN bisa Aktifkan Ulang Status PBI JKN

Status 7,3 Juta PBI JKN Dinonaktifkan, Dirut BPJS Kesehatan Ikuti Instruksi Presiden

Pemprov DKI Bakal Berikan Subsidi Hewan Saat Berobat, Bukan Iuran Seperti BPJS Kesehatan

Pemprov DKI Tentang Isu Program BPJS Hewan Peliharaan: Hanya Subsidi atau Potongan Harga

Wacana soal BPJS Hewan, Francine PSI Minta Layanan Kesehatan Hewan Dipenuhi Terlebih Dahulu

Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan Meningkat 100 Persen, PHK Naik?
