Netizen Tentang Fatwa Haram BPJS MUI

Fredy WansyahFredy Wansyah - Rabu, 29 Juli 2015
Netizen Tentang Fatwa Haram BPJS MUI

Sejumlah peserta antre untuk melakukan pendaftaran dan pembaruan data di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan KCU Surabaya, Jawa Timur, Rabu (29/7). (Antara)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Nasional - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Alasannya, BPJS bersifat konvensional, bukan berasaskan syariah.

Netizen pun mengkritik fatwa haram tersebut. Salah satunya Twitter @Chottiimami. Menurutnya, jika MUI beralasan demikian, maka MUI jelas-jelas tebang pilih. "kalo emang haram, harusnya bkn BPJS aja, ada byk perush insurance yg pake kata 'syariah' dgn gaya 'riba', kok tebang pilih :))," tulisnya, Rabu (29/7).

Begitu halnya pula dengan netizen lainnya. Dengan bijak, salah satu netizen ini meminta MUI menalaah lebih dalam lagi. "BPJS haram? Niat baiknya memang bagus tapi ya dikoreksi dan ditelaah lebih dalam lagi ya akang2 MUI ...." tulis @CristianWinata7.

Ada pula netizen yang mengkritik bagaiman perjuangan pekerja untuk mendapatkan BPJS, namun MUI malah mengharamkannya. "Berdarah2 jutaan buruh pabrik memperjuangkan BPJS kesehatan...Difatwa haram oleh ulama2 ahli surga dari MUI," tulis akun @iyutVB.

Netizen lainnya juga ada yang meminta MUI konsisten terhadap fatwa. "BPJS tahun lalu namanya jamsostek, asuransi juga Haram, ayo MUI keluarkan fatwa juga donk selain BPJS, biar umat muslim jadi tidak galau," tulis @ety89yoyo.

Sebelumnya, Ketua Bidang Fatwa MUI KH Ma’ruf Amin menegaskan bahwa fatwa haram BPJS karena tidak berasas syariah. Menurutnya, pokok haramnya terdapat pada nilai bunga. Atas dasar itulah, MUI setuju memfatwakan haram terhadap BPJS. (fre)

Baca Juga:

Di Muktamar Jombang, NU Akan Bahas soal Mudahnya MUI Berfatwa

Anggota DPR: Fatwa MUI Soal Ajaran Sesat Picu Kekerasan Atas Anak

Swalayan Campurkan Makanan Haram dan Halal Langgar UU Pangan

#BPJS Haram #Netizen #BPJS
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Belum Dapat 'Lampu Hijau' DPR, Legislator Soroti Pentingnya Keadilan Sosial dan Akurasi Data Penerima Bantuan Iuran
Irma mendorong BPJS Kesehatan untuk bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Belum Dapat 'Lampu Hijau' DPR, Legislator Soroti Pentingnya Keadilan Sosial dan Akurasi Data Penerima Bantuan Iuran
Indonesia
Daya Beli Rakyat Belum Pulih dan Penghasilannya Pas-pasan, Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dianggap Bukan Prioritas !
Rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kesehatan tak henti-hentinya menuai kritik.
Frengky Aruan - Rabu, 27 Agustus 2025
Daya Beli Rakyat Belum Pulih dan Penghasilannya Pas-pasan, Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dianggap Bukan Prioritas !
Infografis
Counter Attack! Netizen Indonesia Serang Hutan Amazon Brasil dengan Bintang 1 di Google
Netizen Indonesia 'menyerbu' Brasil dengan memberi rating bintang 1 di salah satu ikon negara tersebut, Hutan Amazon. Hal itu diduga sebagai balasan pada warganet Brasil yang juga memberikan rating bintang 1 untuk Gunung Rinjani usai insiden pendaki perempuan asal Brasil, Juliana Marins. Netizen Indo dilawan ya bakal di counter attack ???? gimana menurut kamu nih?
Wiwit Purnama Sari - Selasa, 01 Juli 2025
Counter Attack! Netizen Indonesia Serang Hutan Amazon Brasil dengan Bintang 1 di Google
Indonesia
Balas Serangan Warganet Brasil, Netizen Indonesia Kasih Review Buruk Hutan Amazon: Takut Dimakan Anaconda
Sebelumnya banyak warganet Brasil meluapkan protes dengan memberikan rating bintang satu disertai komentar bernada marah pada halaman Google Maps Gunung Rinjani.
Frengky Aruan - Senin, 30 Juni 2025
Balas Serangan Warganet Brasil, Netizen Indonesia Kasih Review Buruk Hutan Amazon: Takut Dimakan Anaconda
Indonesia
3 Syarat Warga Miskin di Luar DTSEN bisa Aktifkan Ulang Status PBI JKN
7,39 juta peserta PBI JKN yang dinonaktifkan tidak tercatat dalam DTSEN dan dinilai sudah sejahtera.
Wisnu Cipto - Selasa, 24 Juni 2025
3 Syarat Warga Miskin di Luar DTSEN bisa Aktifkan Ulang Status PBI JKN
Indonesia
Status 7,3 Juta PBI JKN Dinonaktifkan, Dirut BPJS Kesehatan Ikuti Instruksi Presiden
Mulai bulan Mei 2025 penetapan peserta PBI akan menggunakan basis data DTSEN
Wisnu Cipto - Selasa, 24 Juni 2025
Status 7,3 Juta PBI JKN Dinonaktifkan, Dirut BPJS Kesehatan Ikuti Instruksi Presiden
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Berikan Subsidi Hewan Saat Berobat, Bukan Iuran Seperti BPJS Kesehatan
Dinas KPKP DKI tengah membuat kajian terkait pembangunan puskeswan. Barulah di 2026 pembangunan dilakukan di lima wilayah Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 10 Juni 2025
Pemprov DKI Bakal Berikan Subsidi Hewan Saat Berobat, Bukan Iuran Seperti BPJS Kesehatan
Indonesia
Pemprov DKI Tentang Isu Program BPJS Hewan Peliharaan: Hanya Subsidi atau Potongan Harga
Bukan BPJS, melainkan subsidi kepada pemilik hewan peliharaan saat melakukan pengobatan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 Juni 2025
Pemprov DKI Tentang Isu Program BPJS Hewan Peliharaan: Hanya Subsidi atau Potongan Harga
Indonesia
Wacana soal BPJS Hewan, Francine PSI Minta Layanan Kesehatan Hewan Dipenuhi Terlebih Dahulu
Wacana soal BPJS Hewan kini menjadi perhatian anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI, Francine. Pemprov DKI diminta untuk memenuhi layanan kesehatan hewan.
Soffi Amira - Senin, 09 Juni 2025
Wacana soal BPJS Hewan, Francine PSI Minta Layanan Kesehatan Hewan Dipenuhi Terlebih Dahulu
Indonesia
Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan Meningkat 100 Persen, PHK Naik?
Dari jumlah tersebut, total nominal yang dibayarkan kepada peserta tercatat sebesar Rp 161 miliar, meningkat 48 persen (YoY).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Mei 2025
Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan Meningkat 100 Persen, PHK Naik?
Bagikan