Anggota DPR: Fatwa MUI Soal Ajaran Sesat Picu Kekerasan Atas Anak

Ana AmaliaAna Amalia - Sabtu, 13 Juni 2015
Anggota DPR: Fatwa MUI Soal Ajaran Sesat Picu Kekerasan Atas Anak

(Foto: MerahPutih/Novriadi Sitompul)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Nasional - Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Maman Imanul Haq mengajak agar melihat persoalan Angeline sebagai momentum persoalan kekerasan anak secara keseluruhan termasuk kekerasan terhadap anak Ahmadiyah di Taransito NTB dan kekerasan anak-anak Syiah di Surabaya.

Dalam hal ini, Maman mempertanyakan keseriusan MUI dalam menyelesaikan persoalan kekerasan terhadap anak yang terjadi di indonesia, sementara di sisi lain MUI mengeluarkan Fatwa yang dianggap mendiskreditkan beberapa anak dan seakan membiarkan anak-anak tersebut menjadi korban kekerasan.

"Termasuk ingin saya tegaskan di beberapa daerah yang menjadi korban kekerasan atas nama fatwa sesat yang saya sebutkan tadi, Jangan ada Fatwa sesat dari MUI," ujar Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Maman Imanul Haq, Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusar, Sabtu (13/06).

Akibatnya, menurut Maman fatwa MUI tersebut membuat anak-anak Syiah dan Ahmadiyah dilarang bersekolah, diolok-olok, bahkan harus mendapat stigma negatif dari masyarakat.

"Apa salahnya anaak-anak itu,?" ujarnya.

"kita punya hak warga negara apapun alirannya, kepercayaannya kita harus hormati," tegasnya.

Maman mengingatkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) agar hal ini menjadi perhatian khusus dan mempertanyakan kembali maksud dari fatwa MUI tersebut, sehingga tindak kekerasan terhadap anak bisa selesai secara keseluruhan. (ab)

BACA JUGA:

Panglima TNI: Kita Diciptakan Sebagai Prajurit untuk Bertempur 

Resmikan Patung Teuku Umar, Ini Pesan Panglima TNI

Panglima TNI: Dalam Keadaan Krisis Pemimpin Harus Hadir

#Maman Imanulhaq #Anggota DPR #Majelis Ulama Indonesia #Kekerasan Anak
Bagikan
Ditulis Oleh

Ana Amalia

Happy life happy me

Berita Terkait

Indonesia
Jam Tangan hingga Sertifikat Tanah Sudah Dikembalikan, Ahmad Sahroni Janji tak Bawa ke Jalur Hukum
Jam tangan hingga sertifikat tanah milik Ahmad Sahroni, kini sudah dikembalikan. Ia pun berjanji tidak akan membawa masalah ini ke jalur hukum.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Jam Tangan hingga Sertifikat Tanah Sudah Dikembalikan, Ahmad Sahroni Janji tak Bawa ke Jalur Hukum
Indonesia
Profil Rusdi Masse, Mantan Sopir Truk dan Bupati yang Geser Ahmad Sahroni dari Jabatan Pimpinan Komisi III DPR
Rusdi Masse adalah anggota DPR RI dari Fraksi NasDem periode 2019-2024 dari Dapil Sulawesi Selatan III.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Profil Rusdi Masse, Mantan Sopir Truk dan Bupati yang Geser Ahmad Sahroni dari Jabatan Pimpinan Komisi III DPR
Indonesia
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dinonaktifkan, NasDem Beri Sinyal PAW di DPR
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa, memberikan sinyal bahwa penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, belum berakhir. NasDem akan mengikuti proses hingga adanya PAW.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dinonaktifkan, NasDem Beri Sinyal PAW di DPR
Indonesia
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Bikin Blunder Fatal, NasDem Janji Bakal Berbenah
Buntut blunder fatal Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, NasDem menegaskan bakal segera berbenah. Hal itu agar tidak ada lagi kadernya yang melanggar kode etik.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Bikin Blunder Fatal, NasDem Janji Bakal Berbenah
Indonesia
Audiensi dengan Elemen Mahasiswa, Dasco Pastikan Tunjangan Rumah Anggota DPR Disetop per 31 Agustus 2025
Wakil Ketua DPR juga menyampaikan moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR akan dihentikan sebagai bentuk efisiensi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 September 2025
Audiensi dengan Elemen Mahasiswa, Dasco Pastikan Tunjangan Rumah Anggota DPR Disetop per 31 Agustus 2025
Lifestyle
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Partai Golkar menegaskan, bahwa anggota DPR yang dinonaktifkan tidak akan menerima gaji dan tunjangan. Pernyataan ini juga merespons perdebatan pubik, mengenai anggota DPR nonaktif yang masih menerima gaji.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Indonesia
7 Terduga Pelaku Penjarahan di Rumah Uya Kuya Diproses Hukum, Polisi Sita Barang Bukti Kucing yang Ikut Dicuri
Polisi menyebut ada barang bukti yang ditemukan dari pihak terduga penjarah
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 September 2025
7 Terduga Pelaku Penjarahan di Rumah Uya Kuya Diproses Hukum, Polisi Sita Barang Bukti Kucing yang Ikut Dicuri
Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Indonesia
FORMAPPI Minta Anggota DPR yang Sekarang di Luar Negeri Segera Pulang ke Tanah Air
Kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Australia sepanjang akhir bulan ini.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
FORMAPPI Minta Anggota DPR yang Sekarang di Luar Negeri Segera Pulang ke Tanah Air
Bagikan