NasDem Mundur dari Panitia Hak Angket

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Senin, 02 Maret 2015
NasDem Mundur dari Panitia Hak Angket

Foto: Antarafoto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) di DPRD DKI Jakarta menarik diri dari kepanitian hak angket untuk menyelidiki 'dana siluman' yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"DPP NasDem menginstruksikan DPW NasDem serta seluruh fraksi untuk mencabut hak angket dan mundur dari kepanitian hak angket yang dibuat DPRD DKI melalui sidang paripurna DPRD DKI," ujar Sekjen Partai NasDem Patrice Capella di kantor DPP NasDem, Gondangdia, Cikini, Jakarta, Senin (2/3). (Baca: Ketua DPRD DKI: Saya Suka Pola Kerja Ahok, Tapi Saya Tidak Suka Etikanya)

Nasdem berdalih, penggunaan hak angket tidak perlu lagi. Sebab, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah menyeret kasus tersebut ke ranah hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga hak angket yang semula bertujuan untuk menyelidiki suatu kasus menjadi sia-sia saja.

"Hak angket adalah penyelidikan untuk mendapatkan kebenaran ini sudah masuk ranah hukum, jadi buat apalagi? Jadi karena tujuannya sama, kita berikan KPK untuk memprioritaskan kasus ini," katanya. (Baca: DPRD DKI Sudah Cukup Sabar Menghadapi Sikap Ahok)

Nasdem juga meminta maaf, atas kekisruhan antara DPRD DKI dan Gubernur Ahok yang membuat fungsi pelayanan masyarakat menjadi terganggu. "Kita minta Mendagri atas nama pemerintah pusat duduk satu meja dengan Gubernur DKI untuk menyelesaikan ini. Kita harap kekisruhan ini segera diakhiri agar pembangunan di Jakarta berjalan baik," pungkasnya. (hur)

#DPRD Jakarta #Hak Angket Untuk Ahok
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Jakarta Jadi Daerah Khusus, Kursi DPRD Diusulkan Ditambah atau Minimal Tetap 106
Jumlah kursi DPRD saat ini jika dikaji dengan pendekatan demografis, sosiologis, dan politik Jakarta, sebetulnya masih perlu ditambah lagi.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
Jakarta Jadi Daerah Khusus, Kursi DPRD Diusulkan Ditambah atau Minimal Tetap 106
Indonesia
Dana Bagi Hasil Jakarta Dipangkas Pusat Rp 15 T, DPRD Soroti Daftar Anggaran Boros Pemprov
Pemprov DKI harus secara cerdas dan strategis mengatur ulang postur belanjanya agar tepat guna dan efisien.
Wisnu Cipto - Rabu, 01 Oktober 2025
Dana Bagi Hasil Jakarta Dipangkas Pusat Rp 15 T, DPRD Soroti Daftar Anggaran Boros Pemprov
Indonesia
Transfer Pusat Dipotong Rp 11 Triliun Bikin APBD Jakarta Turun, DPRD Pusing
DPRD dan Pemprov DKI telah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan sebesar Rp 95,35 triliun. Angka ini naik 3,8 persen dibanding nilai APBD Tahun Anggaran 2025 yang sebesar Rp 91,86 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 September 2025
Transfer Pusat Dipotong Rp 11 Triliun Bikin APBD Jakarta Turun, DPRD Pusing
Indonesia
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
DPRD DKI Jakarta berterima kasih atas kontrol sosial yang diberikan para mahasiswa.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
Indonesia
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki
Bahkan, politisi Partai NasDem itu juga mengusulan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) atau underpass.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 14 Agustus 2025
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki
Indonesia
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
Untuk bidang pembangunan, prioritas utama adalah penanganan banjir, termasuk alokasi anggaran untuk proyek-proyek seperti normalisasi Kali Ciliwung
Angga Yudha Pratama - Rabu, 13 Agustus 2025
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
Indonesia
DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP
Para petugas damkar itu nantinya akan berstatus sebagai penyedia jasa layanan perorangan (PJLP) Pemprov DKI.
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP
Indonesia
Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa
CKG Sekolah dapat menjadi sumber data kesehatan yang penting bagi pemerintah
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa
Indonesia
Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra
Gerindra mengusulkan sasaran penerima kartu janda merupakan ibu-ibu yang tak lagi memiliki suami dengan rentang usia produktif, yakni antara 45 sampai 59 tahun.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra
Indonesia
Ratusan Keluarga Masih Buang Air Sembarangan di Jakarta, DPRD Minta Dibangun Kamar Mandi Komunal
Pemprov DKI memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Paljaya dalam rangka membantu pembangun septic tank yang dibutuhkan di beberapa tempat itu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Ratusan Keluarga Masih Buang Air Sembarangan di Jakarta, DPRD Minta Dibangun Kamar Mandi Komunal
Bagikan