Ketua DPRD DKI: Saya Suka Pola Kerja Ahok, Tapi Saya Tidak Suka Etikanya

Fadhli Fadhli - Jumat, 27 Februari 2015
Ketua DPRD DKI: Saya Suka Pola Kerja Ahok, Tapi Saya Tidak Suka Etikanya

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tengah) bersama Wakil Ketua Muhammad Taufik (kiri), Triwisaksana (kanan) memimpin rapat paripurna di Jakarta, Kamis (26/2). (Foto: Antarafoto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Diangkatnya Ahok menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta ini sejak awal memang selalu menghadirkan kontroversi. Seperti kita ketahui di awal, sebelum dilantik menjadi gubernur, ormas Islam yakni Front Pembela Islam (FPI) adalah kelompok yang paling lantang menentang terhadap pelantikan terhadap Ahok.

Tidak berhenti sampai di situ, DPRD sendiri yang notabene sebagai partner dalam membangun Pemerintahan Jakarta ke depan justru malah menggulirkan hak angket kepada Ahok. Hal itu dilatarbelakangi oleh rasa ketidakpercayaan Ahok terhadap DPRD mengenai anggaran tahun 2015 ini. (Baca: Fraksi DPRD DKI Jakarta Kompak Ajukan Hak Angket Terhadap Ahok)

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, "Seakan-akan kita ini dianggap sebagai oknum. Saya ini temannya Ahok, sahabatnya Ahok dan berjuang dengan Ahok. Tapi apa yang terjadi, dia tiap hari di media bukan membuat baik akan tetapi malah menganggap DPRD penipu."

"Saya suka dengan pola kerja dia tapi saya tidak suka dengan etika dia," katanya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (26/2). (Baca: Ketua FBB Dukung Penuh DPRD DKI Jakarta Buat Hak Angket untuk Ahok)

Prasetyo juga mengutarakan bahwa Ahok seringkali memfitnah DPRD DKI Jakarta. "Dia curiga dengan DPRD. Kalau memang tidak sepakat waktu rapat rancangan anggaran, tolak dong jangan fitnah kita di belakang. Hak budgeting kita mana? Kita kan badan pengawas, kita badan legislasi," sambungnya. "Selama kepemimpinan saya, rapat banggar itu tidak pernah tertutup akan tetapi terbuka untuk umum. Saya coba buka transparansi anggaran. Ayo bangun Ibu kota Indonesia, bukan nyari penyakit dengan masyarakat dan DPRD." (fik)

#Gubernur DKI Jakarta #APBD DKI #DPRD Jakarta #Hak Angket Untuk Ahok
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta
Meski begitu, ia meminta agar Pemprov DKI Jakarta memberikan kajian yang mendasari usul kepada Transjakarta tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Oktober 2025
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta
Indonesia
Hadiri Rakornas APIP, Gubernur Pramono Dorong Kemandirian Fiskal Daerah
Pramono mendorong seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal guna pembangunan berkelanjutan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Oktober 2025
Hadiri Rakornas APIP, Gubernur Pramono Dorong Kemandirian Fiskal Daerah
Indonesia
Jakarta Jadi Daerah Khusus, Kursi DPRD Diusulkan Ditambah atau Minimal Tetap 106
Jumlah kursi DPRD saat ini jika dikaji dengan pendekatan demografis, sosiologis, dan politik Jakarta, sebetulnya masih perlu ditambah lagi.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
Jakarta Jadi Daerah Khusus, Kursi DPRD Diusulkan Ditambah atau Minimal Tetap 106
Indonesia
Pemprov DKI dan Kemenkeu Sinkronkan Kebijakan Fiskal
Pemprov DKI akan mengikuti sepenuhnya kebijakan fiskal yang telah dipikirkan secara matang oleh pemerintah pusat dan menyesuaikan dengan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Oktober 2025
Pemprov DKI dan Kemenkeu Sinkronkan Kebijakan Fiskal
Indonesia
Menteri Purbaya Ungkap Alasan Dana Bagi Hasil Jakarta Dipotong Paling Besar
Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa pemangkasan tersebut dilakukan secara proporsional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Menteri Purbaya Ungkap Alasan Dana Bagi Hasil Jakarta Dipotong Paling Besar
Indonesia
APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan
Nilai APBD DKI Jakarta 2026 diperkirakan turun menjadi Rp 79,06 triliun dari Rp 95,35 triliun pada tahun sebelumnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan
Indonesia
Dana Transfer dari Pusat Dipotong, OPD Pemprov DKI Harus Lakukan Efisiensi
Pramono menekankan untuk tidak mengurangi anggaran untuk bantuan sosial (bansos) pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Dwi Astarini - Selasa, 07 Oktober 2025
Dana Transfer dari Pusat Dipotong, OPD Pemprov DKI Harus Lakukan Efisiensi
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Potong Anggaran Perjalanan Dinas, Menyesuaikan Pemangkasan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Selain itu, realokasi juga dilakukan untuk anggaran makan dan minuman.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Oktober 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Potong Anggaran Perjalanan Dinas, Menyesuaikan Pemangkasan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Genjot Pendapatan Daerah dari Swasta, Solusi Pemprov DKI Jakarta setelah Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun
Pramono telah menginstruksikan Badan Perencanan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI untuk menyisir kembali anggaran yang telah disusun pada tahun depan.
Dwi Astarini - Senin, 06 Oktober 2025
Genjot Pendapatan Daerah dari Swasta, Solusi Pemprov DKI Jakarta setelah Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun
Indonesia
Terungkap, Ada Laporan Warga Jakarta 'Dicueki' Sejak 2019, Gubernur Pramono Menyoroti
Pemprov DKI bakal berupaya menyederhanakan proses pengaduan masyarakat agar bisa terselesaikan dengan cepat dan tepat.
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Terungkap, Ada Laporan Warga Jakarta 'Dicueki' Sejak 2019, Gubernur Pramono Menyoroti
Bagikan