Ketua DPRD DKI: Saya Suka Pola Kerja Ahok, Tapi Saya Tidak Suka Etikanya
                Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tengah) bersama Wakil Ketua Muhammad Taufik (kiri), Triwisaksana (kanan) memimpin rapat paripurna di Jakarta, Kamis (26/2). (Foto: Antarafoto)
MerahPutih Nasional - Diangkatnya Ahok menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta ini sejak awal memang selalu menghadirkan kontroversi. Seperti kita ketahui di awal, sebelum dilantik menjadi gubernur, ormas Islam yakni Front Pembela Islam (FPI) adalah kelompok yang paling lantang menentang terhadap pelantikan terhadap Ahok.
Tidak berhenti sampai di situ, DPRD sendiri yang notabene sebagai partner dalam membangun Pemerintahan Jakarta ke depan justru malah menggulirkan hak angket kepada Ahok. Hal itu dilatarbelakangi oleh rasa ketidakpercayaan Ahok terhadap DPRD mengenai anggaran tahun 2015 ini. (Baca: Fraksi DPRD DKI Jakarta Kompak Ajukan Hak Angket Terhadap Ahok)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, "Seakan-akan kita ini dianggap sebagai oknum. Saya ini temannya Ahok, sahabatnya Ahok dan berjuang dengan Ahok. Tapi apa yang terjadi, dia tiap hari di media bukan membuat baik akan tetapi malah menganggap DPRD penipu."
"Saya suka dengan pola kerja dia tapi saya tidak suka dengan etika dia," katanya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (26/2). (Baca: Ketua FBB Dukung Penuh DPRD DKI Jakarta Buat Hak Angket untuk Ahok)
Prasetyo juga mengutarakan bahwa Ahok seringkali memfitnah DPRD DKI Jakarta. "Dia curiga dengan DPRD. Kalau memang tidak sepakat waktu rapat rancangan anggaran, tolak dong jangan fitnah kita di belakang. Hak budgeting kita mana? Kita kan badan pengawas, kita badan legislasi," sambungnya. "Selama kepemimpinan saya, rapat banggar itu tidak pernah tertutup akan tetapi terbuka untuk umum. Saya coba buka transparansi anggaran. Ayo bangun Ibu kota Indonesia, bukan nyari penyakit dengan masyarakat dan DPRD." (fik)
Bagikan
Berita Terkait
Simak Syarat dan Besar Santunan untuk Korban Tertimpa Pohon Tumbang di Jakarta
                      APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
                      Bakar Semangat Atlet Muda, Gubernur Pramono: Jakarta Harus Juara di POPNAS dan PEPARPENAS 2025
                      Pemprov DKI Tiadakan Car Free Day Demi Sukseskan Jakarta Running Festival 2025
                      Pramono Anung Akui Jakarta Krisis Lahan Pemakaman, Minta TPU Baru Segera Dibuka
                      Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
                      DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
                      Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
                      Hari Santri 2025, Gubernur Pramono Anung: Santri Adalah Penjaga Moral dan Motor Peradaban Bangsa
                      RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun