Minus PAN, KIH Laporkan Setya Novanto ke MKD

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 07 September 2015
Minus PAN, KIH Laporkan Setya Novanto ke MKD

Sejumlah anggota DPR diantaranya Adian Napitupulu (kiri), Budiman Sujatmiko (kedua kiri) dan Amir Uskara (kanan) menyerahkan laporan dugaan pelanggaran etik oleh Setya Novanto dan Fadli Zon (Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih, Politik-Meski sudah bergabung ke pemerintahan, namun Partai Amanat Nasional (PAN) tidak ikut-ikutan melaporkan dua pimpinan DPR, Setya Novanto dan Fadli Zon ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Mayoritas anggota Dewan yang keluyuran ke konferensi pers kampanye Donald Trump merupakan anggota DPR dari Koalisi Merah Putih (KMP). 

"Tidak ada," kata politisi PKB, Maman Imanulhaq kepada Merahputih.com, di DPR, Jakarta, Senin (7/8) saat ditanya keikutsertaan Fraksi PAN.

Dengan demikian pelaporan dua pimpinan DPR ke MKD hanya perwakilan dari Nasdem, Hanura, PDIP, PPP, dan PKB. 

Maman membantah pelaporan ke MKD ini bukan untuk menjatuhkan Setya Novanto dari posisi Ketua DPR.

"Nggak ada, justru kami menghormati ketua DPR sekarang. Kami anggap apa yang mereka lakukan tidak etis, makanya kami perhatian dengan melaporkannya," kata Maman.

Sementara itu, politikus PDIP Diah Pitaloka mengatakan, tindakannya tersebut atas inisiatif dirinya sendiri sebagai anggota DPR. Ia bahkan menuturkan belum sempat berkomunikasi dengan ketua fraksi PDIP di DPR.

"Tidak ada komunikasi dari Ketua Fraksi. Spontan saja, karena kemarin ngobrol-ngobrol, karena terdorong saja," tandasnya.

Sebelumnya, dua pimpinan DPR Setya Novanto dan Fadli Zon bersama puluhan anggota dewan lainnya pada 31 Agustus hingga 2 September 2015 lalu, mereka melawat ke Amerika Serikat (AS).

Menurut rencana, lawatan tersebut bertujuan membahas program sustainable development goals (SDG). namun secara diam-diam mereka juga menghadiri kampanye calon presiden AS Donald Trump yang tidak ada dalam agenda resmi. (mad)

Baca Juga: 

Dua Pimpinan DPR Dilaporkan ke MKD

Lapor MKD, Charles Bantah Gulingkan Setnov

MKD Siap Jatuhkan Sanksi Kepada Setya Novanto-Fadli Zon

#Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) #DPR RI #Donald Trump #Fadli Zon #Setya Novanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta SPPG untuk Makan Bergizi Gratis Difungsikan untuk Suplai Makanan Korban Bencana di Sumatra
Komisi VIII DPR meminta pemanfaatan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sebagai dapur umum darurat di wilayah terdampak longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Frengky Aruan - Minggu, 30 November 2025
DPR Minta SPPG untuk Makan Bergizi Gratis Difungsikan untuk Suplai Makanan Korban Bencana di Sumatra
Indonesia
LMKN Dikritik Tak Punya Arah Jelas, DPR Pertanyakan Potensi Royalti Nasional dan Nilai yang Dilaporkan
Undang-Undang Hak Cipta adalah ranah keperdataan antar pihak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 28 November 2025
LMKN Dikritik Tak Punya Arah Jelas, DPR Pertanyakan Potensi Royalti Nasional dan Nilai yang Dilaporkan
Indonesia
DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Aceh, Total 46 Ribu Jiwa Terpaksa Mengungsi Massal
Dari total jiwa terdampak, sebanyak 1.497 jiwa (455 KK) terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman
Angga Yudha Pratama - Jumat, 28 November 2025
DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Aceh, Total 46 Ribu Jiwa Terpaksa Mengungsi Massal
Lifestyle
Rush Hour 4 Resmi Digarap: Jackie Chan dan Chris Tucker Comeback
Rush Hour 4 akhirnya maju dengan Paramount sebagai distributor. Jackie Chan dan Chris Tucker kembali, sementara Brett Ratner memimpin penyutradaraan setelah intervensi Presiden Donald Trump.
ImanK - Kamis, 27 November 2025
Rush Hour 4 Resmi Digarap: Jackie Chan dan Chris Tucker Comeback
Indonesia
RUU Penyadapan dan Pengelolaan Air Minum Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Penyadapan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan memerlukan izin dari pengadilan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
RUU Penyadapan dan Pengelolaan Air Minum Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
RUU Danantara Hingga Kejaksaan Lenyap dari Prolegnas Prioritas 2026, DPR Fokus Legislasi yang Realistis
Sepanjang tahun 2025, sebanyak 21 RUU telah berhasil disahkan menjadi undang-undang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
RUU Danantara Hingga Kejaksaan Lenyap dari Prolegnas Prioritas 2026, DPR Fokus Legislasi yang Realistis
Indonesia
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
Secara teknis, memberikan hak PAW kepada konstituen sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di daerah pemilihan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
Indonesia
DPR Sebut Mengirim TNI ke Gaza Tanpa Jaminan Kesejahteraan Keluarga yang Ditinggalkan Merupakan Keputusan Zolim
Komisi I berencana melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah tugas prioritas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
DPR Sebut Mengirim TNI ke Gaza Tanpa Jaminan Kesejahteraan Keluarga yang Ditinggalkan Merupakan Keputusan Zolim
Indonesia
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
Khozin menyatakan bahwa ia sepakat dengan spirit yang terkandung dalam fatwa MUI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
Indonesia
DPR Diminta Tak Tutup Mata Terhadap Dua Tersangka Dugaan Korupsi CSR BI-OJK, MKD Harus Bertindak Cepat
DPR juga dapat terhindar dari citra buruk
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
DPR Diminta Tak Tutup Mata Terhadap Dua Tersangka Dugaan Korupsi CSR BI-OJK, MKD Harus Bertindak Cepat
Bagikan