Minus PAN, KIH Laporkan Setya Novanto ke MKD

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 07 September 2015
Minus PAN, KIH Laporkan Setya Novanto ke MKD

Sejumlah anggota DPR diantaranya Adian Napitupulu (kiri), Budiman Sujatmiko (kedua kiri) dan Amir Uskara (kanan) menyerahkan laporan dugaan pelanggaran etik oleh Setya Novanto dan Fadli Zon (Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih, Politik-Meski sudah bergabung ke pemerintahan, namun Partai Amanat Nasional (PAN) tidak ikut-ikutan melaporkan dua pimpinan DPR, Setya Novanto dan Fadli Zon ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Mayoritas anggota Dewan yang keluyuran ke konferensi pers kampanye Donald Trump merupakan anggota DPR dari Koalisi Merah Putih (KMP). 

"Tidak ada," kata politisi PKB, Maman Imanulhaq kepada Merahputih.com, di DPR, Jakarta, Senin (7/8) saat ditanya keikutsertaan Fraksi PAN.

Dengan demikian pelaporan dua pimpinan DPR ke MKD hanya perwakilan dari Nasdem, Hanura, PDIP, PPP, dan PKB. 

Maman membantah pelaporan ke MKD ini bukan untuk menjatuhkan Setya Novanto dari posisi Ketua DPR.

"Nggak ada, justru kami menghormati ketua DPR sekarang. Kami anggap apa yang mereka lakukan tidak etis, makanya kami perhatian dengan melaporkannya," kata Maman.

Sementara itu, politikus PDIP Diah Pitaloka mengatakan, tindakannya tersebut atas inisiatif dirinya sendiri sebagai anggota DPR. Ia bahkan menuturkan belum sempat berkomunikasi dengan ketua fraksi PDIP di DPR.

"Tidak ada komunikasi dari Ketua Fraksi. Spontan saja, karena kemarin ngobrol-ngobrol, karena terdorong saja," tandasnya.

Sebelumnya, dua pimpinan DPR Setya Novanto dan Fadli Zon bersama puluhan anggota dewan lainnya pada 31 Agustus hingga 2 September 2015 lalu, mereka melawat ke Amerika Serikat (AS).

Menurut rencana, lawatan tersebut bertujuan membahas program sustainable development goals (SDG). namun secara diam-diam mereka juga menghadiri kampanye calon presiden AS Donald Trump yang tidak ada dalam agenda resmi. (mad)

Baca Juga: 

Dua Pimpinan DPR Dilaporkan ke MKD

Lapor MKD, Charles Bantah Gulingkan Setnov

MKD Siap Jatuhkan Sanksi Kepada Setya Novanto-Fadli Zon

#Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) #DPR RI #Donald Trump #Fadli Zon #Setya Novanto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dihormati.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Indonesia
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Kenaikan sejumlah komponen biaya di Indonesia maupun Arab Saudi menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong naiknya ongkos penyelenggaraan ibadah haji.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Indonesia
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
Indonesia
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Peristiwa ini menunjukkan ancaman terhadap keamanan masyarakat masih nyata dan membutuhkan perhatian serius dari negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 04 Juli 2026
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Indonesia
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
DPR meminta pemerintah memperkuat perlindungan warga sipil setelah pilot Associated Mission Aviation (AMA) tewas dalam serangan di Yahukimo, Papua Pegunungan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Juli 2026
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
Indonesia
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Pemerintah perlu meninjau kembali sejumlah regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Indonesia
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, DPR Desak Pemerintah Susun Payung Hukum Permanen
Komisi V DPR akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut agar benar-benar diterapkan sesuai keputusan pemerintah. 

Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, DPR Desak Pemerintah Susun Payung Hukum Permanen
Dunia
Trump Klaim Iran Setujui Kepakatan Damai, Tidak Ngotot Ganti Rezim
Washington tidak mendorong perubahan pemerintahan di Iran karena tujuan utama mereka adalah mencegah Teheran memiliki senjata nuklir.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Juli 2026
Trump Klaim Iran Setujui Kepakatan Damai, Tidak Ngotot Ganti Rezim
Indonesia
Potongan Aplikator 8 Persen, DPR Khawatir Pendapatan Ojol Ikut Turun
Pendapatannya turun karena si pengusahanya menurunkan tarif sehingga menjadi pendapatan kepada pengemudi ini turun
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
 Potongan Aplikator 8 Persen, DPR Khawatir Pendapatan Ojol Ikut Turun
Bagikan