Masyarakat Kabupaten Mesuji Laporkan Dugaan Korupsi Rp50 Miliar

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 25 November 2015
Masyarakat Kabupaten Mesuji Laporkan Dugaan Korupsi Rp50 Miliar

Ilustrasi koruptor, korupsi(MerahPutih/Alfi Rahmadhani)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Hukum - Masyarakat Kabupaten Mesuji, Lampung melaporkan Bupati Kabupaten Mesuji Khamami ke Mabes Polri atas dugaan penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013-2014 sekira Rp50 miliar lebih.

Iwan MD mewakili masyarakat Mesuji mengatakan, Bupati Mesuji saat ini telah memainkan dana APBD dengan pembangunan yang tidak jelas. Hal itu terbukti dengan adanya pembangunan Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Mesuji yang tidak terselesaikan sampai sekarang.

"Padahal sudah tiga tahun dia menjabat tapi hingga saat ini proyek pembangunan yang tinggal meneruskan pendahulunya tidak juga terselesaikan. Lebih parah lagi, saat ini kantor DPRD-nya pun masih numpang di kantor desa," ujar Iwan di Jakarta, Rabu (25/11).

Untuk itu, Iwan MD beserta masyarakat Mesuji lain melaporkan dugaan penyelewengan dana tersebut ke Mabes Polri, Kejaksaan Agung, KPK, Ombudsman, ICW, Komisi Kejaksaan, Kejaksaan Tinggi dan Komisi III DPR.

Akan tetapi, kata Iwan MD, pelaporan tersebut seperti tidak ditanggapi alias terhenti. Laporan yang berjalan hanya di Mabes Polri dan Ombudsman. Namun belakangan, laporan masyarakat Mesuji itu terhenti tidak ada tindak lanjutnya. Padahal, dulu sewaktu Bareskrim dijabat oleh Komjen (Pol) Budi Waseso kasus ini sempat mencuat, tapi setelah Kepala Bareskrim digantikan oleh Komjen (Pol) Anang Iskandar kasus ini terhenti.

"Kami pun pada hari ini, Rabu 25 November 2015, mendatangi Mabes Polri agar kasus ini cepat ditindaklanjuti. Sampai di Mabes Polri, kami bertemu dengan Irwasum I Brigjen (Pol) Didik. Lalu beliau langsung menelpon Kasubit Reserse Mabes Polri Kombes Gokart, agar kasus ini segera ditindaklanjuti. Karena kasus ini bukan merupakan kesalahan administrasi, melainkan ada dugaan penyelewengan dana APBD di Kabupaten Mesuji," kata Iwan MD.

Iwan MD melanjutkan, dugaan penyelewengan dana tersebut terdiri dari biaya operasional dan pemeliharaan alat-alat berat sebesar Rp9.516.577.960, APBD 2014 untuk kegiatan pembuatan drainase menggunakan batako sebesar Rp12.098.566.254, anggaran dalam Perbup 25 Tahun 2014 sebesar Rp18.101.495.736, pembangunan jalan tol cor beton di Desa Tanjung Mas Makmur yang tidak sesuai sebesar Rp38.679.058.000, dan program kegiatan peningkatan sarana infrastruktur jalan tahun 2014 sebesar Rp18.078.512.000.

"Jika hal ini terus dibiarkan maka pembangunan di Kabupaten Mesuji tidak akan berjalan. Masyarakat Mesuji pun akan terus sengsara dan terpuruk karena tidak ada kemajuan dalam pembangunan. Itu hanya sebagian kecil penyelewengan dana yang dilakukan oleh Bupati Mesuji," tutupnya. (gms)

 

Baca Juga:

  1. Gerakan Antikorupsi Yogyakarta Adukan Petinggi Koran Lokal ke Dewan Pers
  2. Bareskrim Kantongi Tersangka Baru Korupsi Printer dan Scanner DKI
  3. KPK Harusnya Bongkar Kasus Korupsi di Atas Rp1 Miliar
  4. Ahok: Rayakan Hari Pahlawan Cukup dengan Tak Korupsi
  5. Suasana Sidang Terdakwa Korupsi dan Pemerasan Jero Wacik
#Bupati Khamami #Wisata Di NTB #Kabupaten Mesuji #Kasus Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Hakim Tipikor Minta Bobby Nasution Jadi Saksi, Eks Penyidik KPK: Momentum Bongkar Aktor Intelektual
Bobby Nasution diminta jadi saksi kasus korupsi infrastruktur Sumut, terobosan hakim tuai dukungan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 26 September 2025
Hakim Tipikor Minta Bobby Nasution Jadi Saksi, Eks Penyidik KPK: Momentum Bongkar Aktor Intelektual
Indonesia
KPK Geledah Rumah Gubernur Kalbar Ria Norsan terkait Kasus Korupsi di Mempawah
KPK menggeledah rumah Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan. Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mempawah.
Soffi Amira - Jumat, 26 September 2025
KPK Geledah Rumah Gubernur Kalbar Ria Norsan terkait Kasus Korupsi di Mempawah
Indonesia
Sering Digugat Praperadilan, KPK Pakai Taktik Sprindik Umum di Kasus Korupsi Biskuit Kemenkes
Sprindik umum adalah berkas dimulainya penyidikan tanpa adanya tersangka yang bisa dimintai pertanggungjawaban.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 September 2025
Sering Digugat Praperadilan, KPK Pakai Taktik Sprindik Umum di Kasus Korupsi Biskuit Kemenkes
Indonesia
Buka Penyidikan Baru, Kejagung Geledah Kantor Perusahaan Tambang PT SEI di Manhattan Square
Penggeledahan dilakukan terkait dugaan korupsi PT SEI dalam proses akuisisi saham Blok Ketapang, Muriah, Pangkah, dan Fasken.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 September 2025
Buka Penyidikan Baru, Kejagung Geledah Kantor Perusahaan Tambang PT SEI di Manhattan Square
Indonesia
KPK Tahan Tersangka Penyuap Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan
Menas ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 25 September sampai dengan 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
KPK Tahan Tersangka Penyuap Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan
Indonesia
KPK Sita Uang Rp 54 Miliar terkait Korupsi Pengadaan EDC BRI
Uang itu merupakan tambahan dari penyitaan yang sebelumnya telah dilakukan penyidik KPK.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
KPK Sita Uang Rp 54 Miliar terkait Korupsi Pengadaan EDC BRI
Indonesia
Hakim Desak Jaksa KPK Hadirkan Bobby Nasution di Sidang Korupsi Proyek Jalan
Hakim Pengadilan Negeri Medan mendesak Jaksa KPK untuk menghadirkan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, dalam kasus korupsi proyek PUPR Sumatra Utara.
Soffi Amira - Kamis, 25 September 2025
Hakim Desak Jaksa KPK Hadirkan Bobby Nasution di Sidang Korupsi Proyek Jalan
Indonesia
Tanggapi Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim, Kejagung: Itu Hak Tersangka
Punya bukti kuat, Kejaksaan Agung cuek digugat Nadiem Makarim.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 24 September 2025
Tanggapi Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim, Kejagung: Itu Hak Tersangka
Indonesia
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Rudy Tanoesoedibjo
Proses penegakan hukum yang berlangsung di KPK telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Rudy Tanoesoedibjo
Indonesia
Bupati Manokwari Hermus Indou Dilaporkan ke KPK terkait Dugaan Korupsi
Aliansi Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Bersatu (Agpemaru) melaporkan Hermus Indou ke KPK terkait dugaan korupsi dua proyek di Kabupaten Manokwari.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
Bupati Manokwari Hermus Indou Dilaporkan ke KPK terkait Dugaan Korupsi
Bagikan