Gerakan Antikorupsi Yogyakarta Adukan Petinggi Koran Lokal ke Dewan Pers

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Minggu, 22 November 2015
Gerakan Antikorupsi Yogyakarta Adukan Petinggi Koran Lokal ke Dewan Pers

Ilustrasi untuk berita koruptor (MerahPutih/Alfi Rahmadhani)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Peristiwa - Ketua Indonesia Court Monitoring (ICM) sekaligus aktivis Gerakan Anti Korupsi Yogyakarta (GAKY) Tri Wahyu tengah menyusun laporan ke Dewan Pers terkait dugaan pemberitaan koran Kedaulatan Rakyat (KR) yang terkesan membela tersangka kasus korupsi dana hibah Persiba Bantul. Menurutnya, mantan direktur KR yang kini menjabat penasihat KR, M Idham Samawi, diduga menjadi penyebab kuat pemberitaan yang tidak berimbang.

"Setelah selesai menyusun berkas-berkas laporan terkait dengan Hakim Esther, kami (GAKY) tengah menyiapkan berkas-berkas laporan untuk menindak keberpihakan koran Kedaulatan Rakyat saat peliputan berita seputar korupsi dana hibah Persiba Bantul yang melibatkan nama penasihat KR Idham Samawi sebagai salah satu tersangka," papar Tri Wahyu usai konferensi pers di kantor Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta (LBH), kepada merahputih.com, Jumat (20/11) malam.

Dirinya menyampaikan berkas-berkas kelengkapan laporan sudah terkumpul banyak. Tercatat, terdapat 13 berita yang dinilai membela para tersangka. Namun, ketika ditanya kapan tepatnya pihak GAKY akan menyerahkan laporan ke Dewan Pers, Tri Wahyu jelaskan jika masih menunggu data-data terkumpul lebih banyak.

"Untuk waktu tepatnya kita belum tau secara pasti. Yang jelas, saat ini kita tengah mengumpulkan data sebanyak mungkin untuk segera dikirimkan ke Dewan Pers," pungkas Wahyu. (fre)

 

BACA JUGA:

 

#Dewan Pers
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Dewan Pers: Judicial Review Pasal 8 UU Pers Langkah Tepat untuk Perjelas Perlindungan Wartawan
Pasal yang menyebutkan bahwa jurnalis mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugas masih sangat multitafsir dan abstrak sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapannya.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 September 2025
Dewan Pers: Judicial Review Pasal 8 UU Pers Langkah Tepat untuk Perjelas Perlindungan Wartawan
Indonesia
Dewan Pers Mau Berantas Media Pakai Nama Mirip Lembaga Negara
Penertiban dilakukan untuk mencegah salah kaprah media-media itu dianggap perpanjangan tangan dari lembaga negara yang bersangkutan.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 Agustus 2025
Dewan Pers Mau Berantas Media Pakai Nama Mirip Lembaga Negara
Indonesia
Dewan Pers Hormati Kebijakan Redaksi Detik.com Hapus Opini 'Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN?'
Tulisan opini tersebut dihapus atas permintaan penulis dengan alasan keamanan dan keselamatan penulis.
Wisnu Cipto - Sabtu, 24 Mei 2025
Dewan Pers Hormati Kebijakan Redaksi Detik.com Hapus Opini 'Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN?'
Indonesia
Ketua Dewan Pers Baru Ajak Media Jangan Jadi Budak Trafik Algoritma
Kini masyarakat melihat dunia berdasarkan apa yang ditampilkan gawai masing-masing
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Mei 2025
Ketua Dewan Pers Baru Ajak Media Jangan Jadi Budak Trafik Algoritma
Indonesia
Keselamatan Jurnalis Terancam Berbagai Bentuk Kekerasan, LPSK Siapkan Perlindungan
Dewan Pers gandeng LPSK untuk menjamin keselamatan jurnalis dan mendukung kebebasan pers di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 05 Mei 2025
Keselamatan Jurnalis Terancam Berbagai Bentuk Kekerasan, LPSK Siapkan Perlindungan
Indonesia
Dewan Pers Perkuat Komitmen Perlindungan Terhadap Jurnalis Dengan LPSK
Dewan Pers mendorong pembentukan Satuan Tugas Nasional Perlindungan Jurnalis yang melibatkan LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan lembaga independen lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Mei 2025
Dewan Pers Perkuat Komitmen Perlindungan Terhadap Jurnalis Dengan LPSK
Indonesia
Komjak Nyatakan Produk Jurnalistik, Senegatif Apa pun tak Bisa Dijadikan Delik Hukum
Dalam konteks penegakan hukum, jurnalis justru memiliki peran penting sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap lembaga penegak hukum.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Mei 2025
Komjak Nyatakan Produk Jurnalistik, Senegatif Apa pun tak Bisa Dijadikan Delik Hukum
Berita Foto
Ketua Dewan Pers Niniek Rahayu Buka Gelaran Anugerah Pewarta Foto Indonesia (APFI) 2025 di Solo
Ketua Dewan Pers Niniek Rahayu (kiri) saat menyerahkan Piala Photo of The Year 2025 Gelaran Anugerah Pewarta Foto Indonesia (APFI) 2025 kepada Pemenang di Loji Gandrung, Solo, Jawa Tengah, Jum'at (25/4/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 25 April 2025
Ketua Dewan Pers Niniek Rahayu Buka Gelaran Anugerah Pewarta Foto Indonesia (APFI) 2025 di Solo
Indonesia
Dewan Pers Minta Kejagung Alihkan Penahanan Direktur Jak TV
Dewan Pers memberi atensi terhadap penetapan tersangka Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar
Frengky Aruan - Jumat, 25 April 2025
Dewan Pers Minta Kejagung Alihkan Penahanan Direktur Jak TV
Indonesia
Kejagung Serahkan Bukti Perintangan Penyidikan ke Dewan Pers, Jumlah Dokumen 10 Bundel
etua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan bahwa dokumen yang telah diterima lembaganya itu akan didalami lebih lanjut untuk mengetahui ada atau tidaknya dugaan pelanggaran etik.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 April 2025
Kejagung Serahkan Bukti Perintangan Penyidikan ke Dewan Pers, Jumlah Dokumen 10 Bundel
Bagikan