Pemerintah Siapkan Strategi Front Loading untuk Proyek 2016


Menko Perekonomian Sofyan Djalil (kanan) berbincang dengan Menteri Kehutanan dan LH Siti Nurbaya (kiri) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/6). (Foto Antara/Widodo S.Jusuf)
MerahPutih Bisnis - Pemerintah tengah menyiapkan strategi front loading dalam membiayai sejumlah tender prioritas pemerintah di tahun 2016. Beberapa proyek di tahun 2016 di antaranya di sektor pertanian, perhubungan, Pekerjaan Umum (PU), dan Kelautan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan dengan kementerian lembaga lain dalam menyiapkan pembiayaan awal.
"Kami juga masih menunggu keputusan dari Presiden dan menunggu hasil rapat di DPR. Kalau sudah disetujui DPR bisa langsung dikerjakan bulan Januari ditambah dengan uang muka," kata Sofyan saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (6/11).
Sofyan menambahkan front loading atau pembiayaan awal sangat diperlukan sebagai uang muka dalam mengerjakan proyek prioritas yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Selain itu, penyerapannya sangat tinggi yang nantinya digunakan untuk mengerjakan proyek-proyek prioritas.
"Proyek-proyek yang akan dikerjakan Bappenas cukup banyak untuk pembangunan infrastruktur dananya di atas Rp300 triliun, sedangkan anggaran untuk perhubungan, PU, kelautan sendiri, pembangunan, kelautan, pertanian, pendidikan, kurang lebih Rp100 triliun," jelasnya.
Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerbitan SBN (netto) hingga 31 Maret 2015 mencapai Rp144,4 triliun atau 48,5 persen dari target APBN-Perubahan sebesar Rp297,7 triliun.
Namun, pembiayaan dalam dan luar negeri baru mencapai Rp139,8 triliun atau 34,3 persen dari target dalam APBN-Perubahan Rp407,7 triliun. Dengan demikian, masih tersisa rencana pembiayaan hingga akhir 2015 sebanyak Rp267,8 triliun.
Kementerian Keuangan memastikan utang pemerintah ini diperlukan untuk pembiayaan defisit dalam APBN-Perubahan 2015 yang ditetapkan 1,9 persen terhadap PDB, penyediaan arus kas dalam jangka pendek, serta "refinancing" utang lama. (Abi)
BACA JUGA: