Masinton: Luhut Antek Orba Yang Memperkaya Diri Melalui Kekuasaan
Masinton Pasaribu
Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:
Merahputih Politik - Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu, menyebut Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan, memiliki kepentingan politik ganda. Ia menilai Luhut sebagai antek orde baru yang punya nafsu besar dalam membangun imperium bisnisnya melalui kursi kekuasaannya.
"Tentu kalau melihat ini kita sudah mulai melihat mana yang bekerja tulus untuk bangsa ini, mana memang yang bekerja menggunakan jabatan itu untuk membesar pundi-pundinya, ini permainan orde baru kok. Pak Luhut itu orde baru. Gak kaya kalau gak berbisnis," Ungkap Masinton dalam diskusi 'Jokowi VS JK Dalam Isu Reshuffle Kabinet Jilid II' di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jum'at (8/1).
Masinton mengaku akan terus memperjuangkan agenda reformasi yang pernah diperjuangkan oleh mahasiswa pada tahun 1998 silam dalam menjatuhkan rezim otoriter Soeharto.
"Kalau 98 itu yang kita tentang itu adalah KKN. Sekarang kita masih fokus perjalanan reformasi, kita masih fokus korupsinya. kita nyaris lupa pada kolusi dan nepotismenya," tegas Masinton dengan nada tinggi.
Masinton geram, ia meminta semua pejabat harus mengikuti keteladanan Presiden Joko Widodo dalam bersikap. Menurut pria asal batak ini, Mantan Walikota solo itu tidak mencerminkan sikapnya untuk mendapatkan pundi-pundi bisnis dari kekuasaanya.
"Yang perlu kita lihat dari Jokowi itu harus menjadi tauladan. Anak jokowi tidak menggunakan jabatan bapaknya untuk kepentingan bisnisnya. dia jual martabak tuh," sindir mantan aktivis 98 ini.
Seperti diketahui, mantan dubes Indonesia untuk Singapura ini, memiliki sejumlah bisnis. diantaranya adalah Grup Toba Sejahtera yang terbagi dalam 6 anak usaha, yaitu Toba Coal and Mining, Toba Oil and Gas, Toba Power, Toba Perkebunan dan Kehutanan, Toba Industri dan Toba Property and Infrastructure. Anak usaha tersebut terbagi lagi menjadi 16 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor. (adt)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Berita Foto
Raker Wamenkum Edward Omar Sharif dengan Komisi III DPR bahas RUU Penyesuaian Pidana
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (2/12/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 02 Desember 2025
Berita Foto
Raker Kakorlantas Polri dengan Komisi III DPR Bahas Arus Mudik Natal dan Tahun Baru 2026
Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 27 November 2025
Indonesia
PP Turunan KUHAP Ditargetkan Rampung Sebelum Desember, Mulai Berlaku Januari 2026
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan, PP turunan KUHAP ditargetkan rampung sebelum Desember 2025.
Soffi Amira - Rabu, 26 November 2025
Indonesia
Prabowo Beri Rehabilitasi ke Eks Dirut ASDP, DPR: Penegak Hukum tak Boleh Gegabah
Komisi III DPR merespons keputusan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang memberikan rehabilitasi ke eks Dirut PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi.
Soffi Amira - Rabu, 26 November 2025
Indonesia
Uji Kelayakan Rampung, DPR Sahkan 7 Anggota Komisi Yudisial Periode 2025-2030
DPR RI sahkan 7 anggota Komisi Yudisial 2025-2030 via Rapat Paripurna. Anggota baru datang dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi, dan tokoh masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
Indonesia
Pemerintah Serahkan DIM RUU Penyelesaian Pidana ke DPR, Soroti Penataan Standar Pemidanaan Nasional
Penyusunan RUU ini merupakan langkah penting untuk menata ulang sistem pemidanaan nasional agar selaras dengan KUHP baru.
Dwi Astarini - Senin, 24 November 2025
Indonesia
Wamenkumham: RUU Penyesuaian Pidana Harus Tuntas sebelum KUHP Nasional Berlaku
Wamenkumham Eddy Hiariej menargetkan RUU Penyesuaian Pidana rampung sebelum KUHP baru berlaku.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
Indonesia
Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bentuk Panja RUU Penyesuaian Pidana
Komisi III DPR dan pemerintah resmi membentuk Panja untuk membahas RUU Penyesuaian Pidana. Ditargetkan rampung pada akhir 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
Indonesia
Bongkar Kasus Pinjol Ilegal yang Jerat Ratusan Nasabah, Komisi III DPR Desak Polisi Usut Kasus Lain
Komisi III DPR memberikan apresiasi kepada Bareskrim Polri, karena membongkar kasus pinjol ilegal.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Berita Foto
Komisi III DPR Ungkap RUU Penyesuaian Pidana untuk Menyesuaikan KUHP
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memberikan keterangan pers terkait RUU Penyesuaian Pidana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 19 November 2025