Masinton: Luhut Antek Orba Yang Memperkaya Diri Melalui Kekuasaan
Masinton Pasaribu
Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:
Merahputih Politik - Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu, menyebut Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan, memiliki kepentingan politik ganda. Ia menilai Luhut sebagai antek orde baru yang punya nafsu besar dalam membangun imperium bisnisnya melalui kursi kekuasaannya.
"Tentu kalau melihat ini kita sudah mulai melihat mana yang bekerja tulus untuk bangsa ini, mana memang yang bekerja menggunakan jabatan itu untuk membesar pundi-pundinya, ini permainan orde baru kok. Pak Luhut itu orde baru. Gak kaya kalau gak berbisnis," Ungkap Masinton dalam diskusi 'Jokowi VS JK Dalam Isu Reshuffle Kabinet Jilid II' di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jum'at (8/1).
Masinton mengaku akan terus memperjuangkan agenda reformasi yang pernah diperjuangkan oleh mahasiswa pada tahun 1998 silam dalam menjatuhkan rezim otoriter Soeharto.
"Kalau 98 itu yang kita tentang itu adalah KKN. Sekarang kita masih fokus perjalanan reformasi, kita masih fokus korupsinya. kita nyaris lupa pada kolusi dan nepotismenya," tegas Masinton dengan nada tinggi.
Masinton geram, ia meminta semua pejabat harus mengikuti keteladanan Presiden Joko Widodo dalam bersikap. Menurut pria asal batak ini, Mantan Walikota solo itu tidak mencerminkan sikapnya untuk mendapatkan pundi-pundi bisnis dari kekuasaanya.
"Yang perlu kita lihat dari Jokowi itu harus menjadi tauladan. Anak jokowi tidak menggunakan jabatan bapaknya untuk kepentingan bisnisnya. dia jual martabak tuh," sindir mantan aktivis 98 ini.
Seperti diketahui, mantan dubes Indonesia untuk Singapura ini, memiliki sejumlah bisnis. diantaranya adalah Grup Toba Sejahtera yang terbagi dalam 6 anak usaha, yaitu Toba Coal and Mining, Toba Oil and Gas, Toba Power, Toba Perkebunan dan Kehutanan, Toba Industri dan Toba Property and Infrastructure. Anak usaha tersebut terbagi lagi menjadi 16 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor. (adt)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Indonesia
Kecam Aksi Kekerasan Wakil Bupati Pidie Jaya terhadap Kepala SPPG, DPR Minta Pelaku Diproses Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengecam tindakan kekerasan Wakil Bupati Pidie Jaya terhadap petugas gizi, dan mendesak polisi menindak tegas pelaku.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Indonesia
DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Tak Tergeser, KUHAP Jadi Fokus Awal Pembahasan
Penyelesaian RUU KUHAP menjadi langkah penting sebelum DPR melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
Indonesia
Teror Bom di Sekolah, DPR: Serangan terhadap Institusi Pendidikan dan Rasa Aman
Wakil Ketua Komisi III DPR RI meminta Polri memperkuat keamanan siber untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Oktober 2025
Indonesia
Saan Mustopa Pastikan Rusdi Masse masih Kader NasDem, tak Gabung ke PSI
Nama Rusdi tak tercantum dalam jajaran pengurus baru PSI yang dilantik Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Oktober 2025
Indonesia
Libatkan KemenHAM dan Komnas HAM, Komisi III DPR Genjot Partisipasi Publik untuk Revisi KUHAP
Komisi III DPR tekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai HAM universal dalam revisi KUHAP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Indonesia
Penggunaan Sirine-Strobo di Jalan Jadi Sorotan Tajam, Komisi III DPR: Bisa Lahirkan Budaya Arogansi
Penggunaan sirine dan strobo kini jadi sorotan tajam. Komisi III DPR RI menilai, praktik tersebut bisa menumbuhkan budaya arogan di jalan.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Indonesia
Sudah Dibatasi, DPR Dapat Laporan Sirine dan Strobo Pengawalan Pejabat Ganggu Banyak Orang
DPR mengungkapkan, bahwa kerap mendapat laporan soal sirine dan strobo pengawalan pejabat yang mengganggu banyak orang.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Indonesia
Marak Sirine dan Strobo Ilegal, DPR Minta Polisi Tindak Tegas Pengguna
Komisi III DPR soroti penyalahgunaan sirine dan strobo, Polisi diminta perketat razia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
Berita Foto
Komisi III DPR Setujui 10 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM Mahkamah Agung
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (keempat kiri) bersama Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) di Komisi III DPR menunjukkan berkas pandangan akhir dan persetujuan Fraksi pemilihan dan penetapan calon Hakim Agung, dalam Rapat Pleno Komisi III DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 16 September 2025
Indonesia
Setujui 10 Hakim Agung dan Ad Hoc HAM, Komisi III DPR: Kembalikan Marwah MA!
Anggota Komisi III DPR menekankan, para hakim yang terpilih diharapkan bekerja profesional, menjaga independensi, dan mengembalikan marwah MA.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 16 September 2025