Mahasiswa Gelar Aksi 'Tolak Bela Negara'
ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/nz/15
MerahPutih Peristiwa - Sejumlah pengunjukrasa dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kalimantan Barat (AMKB) menggelar aksi damai Tolak Bela Negara di Bundaran Digulis, Pontianak, Senin (19/10).
Mereka menolak bela negara karena menilai pendidikan wajib militer merupakan ancaman atas kebebasan demokrasi dan HAM di Indonesia.
Padahal program Bela Negara sesungguhnya bertujuan untuk mendukung program Revolusi Mental pemerintahan Kabinet Kerja. Kemhan melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kemhan akan membentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bela Negara.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, program bela negara berbeda dengan wajib militer yang selama ini ramai diperbincangkan.
"Bela negara bukan wajib militer, tidak ada urusannya dengan wajib militer," tegas Luhut Panjaitan usai menghadiri rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Selasa (13/10).
Luhut mengatakan, program ini merupakan upaya pemerintah untuk membangkitkan lagi rasa nasionalisme anak muda.
"Kita ingin mencoba agar anak-anak muda kita lebih disiplin dan cinta tanah air," tambahnya.
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Prabowo Klaim Aksi Demo Dikendalikan Asing, Sebut Punya Buktinya
Yayasan JHL Merah Putih Kasih Beri Bantuan Biaya Pendidikan ke Mahasiswa Lintas Fakultas Universitas Hasanuddin
10 Ribu Mahasiswa Dikerahkan Pulihkan Dampak Banjir Sumatera, Terbanyak ke Aceh Tamiang
Negara-Negara Eropa Perintahkan Warganya Secepatnya Tinggalkan Iran
Ancaman Invasi AS dan Kerusuhan Iran, DPR Soroti Keselamatan WNI
Ancaman Invasi AS ke Iran, Pemerintah RI Keluarkan Imbauan untuk WNI
Korban Tewas di Iran Bertambah Jadi 2.500, Jumlah Terbesar dalam Beberapa Dekade Terakhir
Iran Bergolak, Demo Ekonomi Berubah Ricuh hingga 2.000 Orang Tewas
Demo Ojol Hari Ini, Polisi Turunkan 1.541 Aparat dan Imbau Warga Jauhi Ring 1 Monas
Kelompok HAM Sebut Sedikitnya 648 Pengunjuk Rasa Tewas dalam Penindakan di Iran, Khawatirkan Jumlahnya Bisa saja Lebih Banyak