Mahasiswa Gelar Aksi 'Tolak Bela Negara'
ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/nz/15
MerahPutih Peristiwa - Sejumlah pengunjukrasa dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kalimantan Barat (AMKB) menggelar aksi damai Tolak Bela Negara di Bundaran Digulis, Pontianak, Senin (19/10).
Mereka menolak bela negara karena menilai pendidikan wajib militer merupakan ancaman atas kebebasan demokrasi dan HAM di Indonesia.
Padahal program Bela Negara sesungguhnya bertujuan untuk mendukung program Revolusi Mental pemerintahan Kabinet Kerja. Kemhan melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kemhan akan membentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bela Negara.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, program bela negara berbeda dengan wajib militer yang selama ini ramai diperbincangkan.
"Bela negara bukan wajib militer, tidak ada urusannya dengan wajib militer," tegas Luhut Panjaitan usai menghadiri rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Selasa (13/10).
Luhut mengatakan, program ini merupakan upaya pemerintah untuk membangkitkan lagi rasa nasionalisme anak muda.
"Kita ingin mencoba agar anak-anak muda kita lebih disiplin dan cinta tanah air," tambahnya.
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Demo di Iran Tewaskan Sekitar 500 Orang, DPR: Siapkan Rencana Evakuasi WNI, Jangan Tunggu Situasi Memburuk
Hakim Tolak Eksepsi, Perkara Penghasutan Demo Delpedro Marhaen Cs Masuk Pokok Perkara
Picu Perdebatan Publik, Menkum Akui Pasal Penghinaan, Perzinaan, dan Demonstran Jadi Isu Utama KUHP
Komisi XIII DPR Minta Investigasi Transparan atas Kematian Tahanan Demo di Rutan Medaeng
UMP Jakarta 2026 Dianggap Terlalu Kecil, Presiden Partai Buruh: Gaji di Sudirman Lebih Kecil dari Pabrik Panci Karawang
Pintu-Blockvest Bongkar Kunci Sukses Bagi Mahasiswa yang Ingin Jadi Jutawan Lewat AI dan Blockchain
Simulasi Baru Polri Dinilai Jadi Langkah Positif Transformasi Penanganan Unjuk Rasa
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Aksi Buruh Siap Geruduk Istana dan DPR, Kenaikan Upah Rp 90 Ribu Dinilai Terlalu Rendah
Aksi Buruh di DPR Dilarang Bakar Ban, Warga Diimbau Menghindar Cari Jalur Alternatif