LBH: Pemecatan Kepala Sekolah Harusnya Dipandang Secara Holistik

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Senin, 18 Mei 2015
LBH: Pemecatan Kepala Sekolah Harusnya Dipandang Secara Holistik

Retno Listyarti dipecat dari kepala sekolah karena dinilai lalai menjalankan tugas saat mengawasi UN. (Facebook Retno Listyarti)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Megapolitan - Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengatakan pemecatan Retno Listyarti sebagai Kepala Sekolah SMAN 3 Jakarta, harus dipandang secara holistik, yang menempatkan pendidikan dalam konteks yang terkait.

"Jadi pemecatan harus dipandang secara holistik," ujar anggota LBH Jakarta Julius Ibrani melalui sambungan telepon kepada merahputih.com, Senin (18/05).

Mengapa demikian, Julius mengatakan bahwa hal pertama yang harus diperhatikan perihal pemecatan Retno sebagai kepala sekolah adalah latar belakang Retno Listyarti sebagai guru yang progresif serta sering melakukan kritik bukan hanya soal kebocoran UN tapi juga tentang buruknya materi pendidikan saat ini.

"Ibu Retno adalah orang yang progresif mengkritisi bukan hanya kebocoran UN, tetapi juga materi," ujarnya.

Sehingga, keputusan Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan perihal pemecatan dan pemindahan tugas Retno merupakan keputusan politis semata. Tidak ada mekanisme terbuka untuk membicarakan pemecatan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Pemecatan ini, menurut Julius Ibrani menunjukkan bahwa rezim saat ini belum bisa legowo terhadap guru-guru seperti Retno Listyarti, sosok guru yang kritis.

Seperti yang diketahui, Retno Listyarti diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala sekolah SMA 3 Jakarta akibat perbuatannya lebih memilih diwawancarai stasiun televisi di SMA 2 ketimbang mengawasi anak didiknya yang sedang mengikuti Ujian Nasional. Alhasil, akibat perbuatannya tersebut, Retno sempat dipanggil pada 21 april silam, yang berujung pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 355 Tahun 2015 tentang pemberhentian dan pemindahan tugas Retno. (AB)

 

BACA JUGA:

Doa Bersama Jelang Ujian Nasional

Soal Bocor, JK Minta Ujian Nasional Diulang

Tekanan Ujian Masuk Universitas Buat Siswa Bunuh Diri

Soal Bocor, JK Minta Ujian Nasional Diulang

#Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Baru Bisa Danai Program Sekolah Swasta Gratis setelah Pergub Keluar
Pemerintah DKI belum bisa menyalurkan pendanaan sekolah gratis saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 14 Juli 2025
Pemprov DKI Baru Bisa Danai Program Sekolah Swasta Gratis setelah Pergub Keluar
Indonesia
Disdik DKI Mulai Uji Coba Sekolah Swasta Gratis, Mencakup 4.932 Siswa dari SD hingga SMA Sederajat
Pihak sekolah yang menjadi tempat uji coba tidak boleh menarik bayaran dari siswa.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 14 Juli 2025
Disdik DKI Mulai Uji Coba Sekolah Swasta Gratis, Mencakup 4.932 Siswa dari SD hingga SMA Sederajat
Indonesia
Bentak Wartawan saat Ditanya soal SPMB, Kadisdik DKI Jakarta: Gue Capek Banget
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Nahdiana juga disinggung soal praktik titip-menitip siswa.
Frengky Aruan - Kamis, 10 Juli 2025
Bentak Wartawan saat Ditanya soal SPMB, Kadisdik DKI Jakarta: Gue Capek Banget
Indonesia
Situs SPMB Alami Masalah di Hari Pertama, Disdik DKI: Lonjakan Trafik Sebabkan Gangguan Akses
Disdik DKI Jakarta akui bahwa situs SPMB 2025 sempat bermasalah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 18 Juni 2025
Situs SPMB Alami Masalah di Hari Pertama, Disdik DKI: Lonjakan Trafik Sebabkan Gangguan Akses
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Uji Coba 40 Sekolah Swasta Gratis di Daerah yang Tak Ada Sekolah Negeri
Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta belum menyebutkan secara pasti nama-nama sekolah swasta yang akan digratiskan pada uji coba tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 05 Mei 2025
Pemprov DKI Bakal Uji Coba 40 Sekolah Swasta Gratis di Daerah yang Tak Ada Sekolah Negeri
Indonesia
KJP Plus Tahap II Bulan Januari Cair, Ada 523.622 Penerima
Proses pencairan bantuan sosial pendidikan KJP Plus dilakukan secara bertahap.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Januari 2025
KJP Plus Tahap II Bulan Januari Cair, Ada 523.622 Penerima
Indonesia
Warga Keluhkan Pemutusan KJP dan KJMU, Pemprov DKI Buka Posko Pengaduan
Pemprov DKI Jakarta buka posko pelayanan terkait program bantuan pendidikan KJP Plus dan KJMU
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 16 Desember 2024
Warga Keluhkan Pemutusan KJP dan KJMU, Pemprov DKI Buka Posko Pengaduan
Indonesia
Disdik DKI Akui Tak Semua Pemohon KJP dan KJMU Sebagai Penerima
Disdik DKI Jakarta telah menyalurkan KJP dan KJMU Tahap II 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 15 Desember 2024
Disdik DKI Akui Tak Semua Pemohon KJP dan KJMU Sebagai Penerima
Indonesia
DPRD DKI Minta Disdik Anggarkan Sekolah Negeri dan Swasta Gratis di APBD-P 2024
Basri Baco sebut program ini perlu disiapkan agar manfaatnya bisa dirasakan peserta didik yang kurang mampu di 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Agustus 2024
DPRD DKI Minta Disdik Anggarkan Sekolah Negeri dan Swasta Gratis di APBD-P 2024
Indonesia
Kadisdik DKI Bakal Bina Kepala Sekolah yang Rekrut Guru Honorer
Disdik DKI bakal menertibkan kepala sekolah yang nakal merekrut guru honorer tanpa rekomendasi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 Juli 2024
Kadisdik DKI Bakal Bina Kepala Sekolah yang Rekrut Guru Honorer
Bagikan