KPU Siap Tindaklanjuti Putusan MK Soal Calon Tunggal

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Selasa, 29 September 2015
KPU Siap Tindaklanjuti Putusan MK Soal Calon Tunggal

Hadar Nafis Gumay (Kiri) Komisioner KPU (Antara Foto/Awal Lingga)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Hukum - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan daerah yang hanya memiliki calon tunggal boleh melanjutkan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sementara, saat ini ada tiga daerah yang mempunyai calon tunggal dan sesuai peraturan sebelumnya ditunda pada 2017.

Menanggapi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menindaklanjuti keputusan MK tersebut. Dengan demikian, ada kemungkinan tiga daerah tersebut akan dilanjutkan tahapan Pilkadanya.

Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay menjelaskan, secara teknis daerah yang hanya mempunyai calon tunggal akan disiapkan kolom khusus dalam surat suara. Kolom tersebut berisi persetujuan terhadap calon yang maju.

"Cara memilihnya nanti akan ada wajah pasangan calon dan akan disediakan kolom semacam ya atau tidak untuk menanyakan apakah pemilih setuju pasangan calon tunggal tersebut menjadi kepala daerah," ujar Hadar, di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Selasa (29/9).

Namun, kata Hadar, KPU akan melakukan rapat pleno terlebih dahulu menanggapi secara resmi keputusan MK tersebut. Pantauan Merahputih.com hingga Selasa (29/9) pukul 20.40 WIB, Komisioner KPU masih menggelar rapat pleno.

"Kami tetap perlu mempelajari putusan MK tersebut terlebih dahulu. Kalau dalam putusan tersebut ada kejelasan harus dilakukan sekarang tentu kami harus melaksanakan," ungkapnya.

Adapun 3 daerah calon tunggal yang kemungkinan akan KPU buka kembali tahapan pilkadanya ialah Kabupaten Blitar (Jawa Tengah), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), dan Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT).

Sementara itu, menambahkan pernyataan Hadar, Komsioner KPU Pusat bidang anggaran dan logisitk Arief Budiman mengatakan, KPU Pusat akan mengecek kesiapan KPU di 3 daerah tersebut. Kesiapan itu berkaitan dengan ketersediaan anggaran, personil dan logistik pemilihan.

"Apakah personil tersebut masih memenuhi syarat atau tidak, serta pengadaan logisitik pemilihan apakah waktunya masih tercukupi atau tidak," jelasnya.

Selain itu, Arief juga menyatakan akan mengubah PKPU nomor 12 tentang pencalonan serta PKPU 6 tentang norma standar prosesur kebutuhan pengadaan dan pendistribusian kelengkapan pemilohan daerah. "PKPU 6 perlu direvisi juga arena KPU sebelumnya tidak mengatur desain dan bentuk surat suara untuk daerah calon tunggal," terangnya. (Mad)

BACA JUGA:  

  1. Syarat Calon Independen Diringankan 
  2. Putusan MK, Calon Tunggal Bisa Ikuti Pilkada Serentak 
  3. Mendagri Keluarkan 3 Instruksi terkait Pilkada Serentak 
  4. Pilkada 2015 Hanya Diikuti 265 Daerah 
#Calon Independen #Calon Tunggal #Mahkamah Konstitusi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Imunitas Jaksa Dibatasi oleh Putusan MK, Kejagung Janji Lebih Berintegritas
Anang mengingatkan, jaksa yang sedang menjalankan tugas resmi tetap harus melalui mekanisme perizinan sesuai ketentuan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 Oktober 2025
Imunitas Jaksa Dibatasi oleh Putusan MK, Kejagung Janji Lebih Berintegritas
Indonesia
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Rifqi juga mengungkapkan bahwa Komisi II bersama Badan Keahlian DPR RI sedang mengkaji dua fokus utama revisi UU ASN
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Indonesia
Istana Pelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pembentukan Lembaga Pengawas ASN, Diklaim Sejalan Dengan Pemerintah
Pemerintah menghormati setiap putusan yang dikeluarkan MK dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku setelah menerima salinan resmi putusan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
Istana Pelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pembentukan Lembaga Pengawas ASN, Diklaim Sejalan Dengan Pemerintah
Indonesia
Komisi Kejaksaan Hormati Putusan MK soal Pembatasan Imunitas Jaksa
Tak lagi absolut, MK putuskan Imunitas jaksa bisa dikesampingkan dalam OTT.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 17 Oktober 2025
Komisi Kejaksaan Hormati Putusan MK soal Pembatasan Imunitas Jaksa
Indonesia
MK Batasi Imunitas Kejaksaan: Pemeriksaan Hingga OTT Jaksa Tidak Perlu Izin Jaksa Agung
Mahkamah Konstitusi (MK) resmi membatasi kekebalan hukum atau imunitas terhadap jajaran aparat jaksa
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
MK Batasi Imunitas Kejaksaan: Pemeriksaan Hingga OTT Jaksa Tidak Perlu Izin Jaksa Agung
Indonesia
MK Wajibkan Pemerintah Bentuk Lembaga Independen Awasi ASN, Tenggat Waktunya 2 Tahun
MK menegaskan lembaga pengawas independen ASN diperlukan untuk menjamin penerapan sistem merit, profesionalitas, dan netralitas ASN dari intervensi politik.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
MK Wajibkan Pemerintah Bentuk Lembaga Independen Awasi ASN, Tenggat Waktunya 2 Tahun
Indonesia
Rumus Kenaikan UMP 2026 Ditargetkan Kelar November, Pemerintah Bakal Merujuk Putusan MK 168
Menaker juga memastikan bahwa dalam penetapan kenaikan upah minimum, pemerintah akan merujuk pada Keputusan MK Nomor 168
Angga Yudha Pratama - Senin, 13 Oktober 2025
Rumus Kenaikan UMP 2026 Ditargetkan Kelar November, Pemerintah Bakal Merujuk Putusan MK 168
Indonesia
Hakim MK tak Setuju Pemerintah Sebut JR UU Pers Beri Kekebalan Hukum Absolut bagi Wartawan
Hakim Mahkamah Konstitusi tak setuju pemerintah menyebut JR UU Pers bisa beri kekebalan absolut bagi wartawan.
Soffi Amira - Selasa, 07 Oktober 2025
Hakim MK tak Setuju Pemerintah Sebut JR UU Pers Beri Kekebalan Hukum Absolut bagi Wartawan
Berita Foto
Sidang Uji Materiil UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Mahkamah Konstitusi
Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Fifi Aleyda Yahya selaku perwakilan pemerintah menyampikan keterangannya pada sidang uji materiil UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Didik Setiawan - Senin, 06 Oktober 2025
Sidang Uji Materiil UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Mahkamah Konstitusi
Indonesia
DPR Janji Bikin UU Baru Ketenagakerjaan, Ada 17 Isu Baru Diminta Buruh
Petinggi Partai Buruh Said Salahudin menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 memerintahkan agar adanya pembentukan UU baru tentang Ketenagakerjaan, bukan revisi terhadap UU yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 September 2025
DPR Janji Bikin UU Baru Ketenagakerjaan, Ada 17 Isu Baru Diminta Buruh
Bagikan