Noer Ardiansjah
MerahPutih Nasional - Gema Demokrasi yang terdiri dari buruh, tani, mahasiswa, miskin kota melakukan unjuk rasa untuk memperingati 18 tahun era reformasi, di Patung Kuda Indosat, Jakarta Pusat, Sabtu (21/5).
Kordinator Lapangan Pratiwi Febry mengatakan, saat itu gelombang demonstran membuat Soeharto menyatakan untuk berhenti dari jabatan selaku Presiden RI pada 21 Mei 1998.
"Namun, sangat disayangkan kekuasaan dan militerisme orde baru tidak pernah benar-benar jatuh. Kekuatannya masih bercokol dan beranak pinak menjadi ologarki yang kuat mencengkeram segala lini kehidupan masyarakat, membajak cita-cita reformasi dan menggerogoti demokrasi," ujar Pratiwi.
Pratiwi menambahkan, dengan mengabaikan supremasi sipil dan supremasi hukum, militer menjadi penafsir tunggal kehidupan berbangsa, penafsiran tunggal ideologi Pancasila dan konstitusi.
"Atas nama Pancasila dan NKRI, mereka mengaburkan agenda-agenda reformasi. Agenda upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan berbagai gerakan masyarakat sipil menuntut keadilan justru dikaburkan dengan memunculkan isu palsu kebangkitan komunisme, LGBT, dan separatisme," terangnya.
Selain itu, lanjutnya, agenda reformasi pemberantasan KKN gagal mewujudkan transparansi anggaran di tubuh TNI dan gagal menghentikan keterlibatan TNI dalam bisnis.
"Agenda pencabutan dwifungsi ABRI/TNI dikerdilkan dengan munculnya kembali aturan perundang-undangan yang mengupayakan kembali keterlibatan TNI dalam berbagai kehidupan sipil seperti muncul Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, Rancangan perubahan UU Terorisme, Rancangan Undang-Undang Pilkada, Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional," pungkasnya. (Abi)
BACA JUGA:
