Komisi X DPR RI Lakukan Evaluasi ke Satlak Prima

Rendy NugrohoRendy Nugroho - Selasa, 19 Januari 2016
Komisi X DPR RI Lakukan Evaluasi ke Satlak Prima

Komisi X DPR RI meminta Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) untuk memberikan dokumen lengkap paling lambat 25 Januari mendatang. (Foto: MerahPutih/Eggi Paksha)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Olahraga - Komisi X DPR RI meminta Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) untuk memberikan dokumen lengkap paling lambat 25 Januari mendatang. Hal tersebut bertujuan sebagai bahan evaluasi kegiatan, akuntabilitas, dan tata kelola penggunaan dana APBN, khususnya APBN-p 2015 oleh Satlak Prima.

"Itu soal laporan keuangan Satlak Prima per Januari-Desember 2015, termasuk rincian anggaran di APBN-P sejumlah Rp395.000.000. Lalu data pembanding struktur anggaran 2015-2016, laporan pengawasan internal Satlak Prima terhadap penggunaan dana APBN 2015 serta laporan keuangan untuk honor atlet nasional (per atlet/per PB), termsuk dana untuk TC (training centre/pemusatan latihan)," terang Ketua Satlak Prima, Ahmad Sucipto, kepada para wartawan usai melakukan Rapat Dengar Pendapat umum (RDPU) dengan Komisi X DPR-RI di Gedung DPR, Selasa (19/1)

Selain itu, kesempatan yang dipimpin Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya, juga menghargai pemaparan Satlak Prima mengenai kerangka kerja strategis menuju Asian Games 2018, kerangka kerja Satlak Prima 2015-2018, proyeksi medali pada Asian Games 2018 dan sinergitas Satlak Prima.

Merujuk tugas Satlak Prima berdasarkan pasal 4 Perpres No 22 tahun 2010 tentang Satlak Prima, Komisi X DPR RI meminta untuk melakukan koordinasi secara insentif dengan pemrintah, KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Pusat, KOI (Komite Olimpiade Indonesia) Inasgoc dan PB, serta memperbaiki sinergitas dengan para pemangku kepentingan olahraga nasional lainnya.

Yakni, dengan mengedepankan prinsip saling melengkapi, tidak tumpang tindih, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (esa)

BACA JUGA:

  1. PP Pelti Waspada Skandal Pengaturan Skor
  2. SEA Games 2015, Atlet Tenis Belum Dapat Hak Penuh
  3. Skandal Pengaturan Skor Tenis Juga Terjadi di Indonesia
  4. Indonesia Bidik Tuan Rumah Piala Dunia 2022
  5. Pemerintah Nego Biaya Kompensasi Tuan Rumah APG 2018
#Komisi X DPR RI #DPR RI #Satlak Prima
Bagikan
Ditulis Oleh

Rendy Nugroho

Berita Terkait

Indonesia
DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita
Anggota DPR Muh. Haris menyoroti kesenjangan anggaran Rp67 triliun, alokasi yang minim untuk pencegahan stunting, dan tata kelola digital Program Makan Bergizi Nasional
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 40 menit lalu
DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita
Indonesia
Panja RUU PPRT Cari Mekanisme Ideal untuk Jaminan Sosial PRT, Antara Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Burden Sharing
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Martin Manurung, menjelaskan proses RUU PPRT yang sedang merumuskan jaminan sosial bagi PRT. Ia menekankan pentingnya mencari mekanisme yang tidak memberatkan pemberi kerja
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Panja RUU PPRT Cari Mekanisme Ideal untuk Jaminan Sosial PRT, Antara Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Burden Sharing
Indonesia
Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menegaskan komitmen DPR untuk memperjuangkan regulasi perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi daring
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial
Indonesia
DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional
Simak detail pembahasan yang menargetkan penyelesaian pada 2026
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional
Indonesia
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Rokok ilegal, yang sering diproduksi rumahan, tidak membayar cukai kepada pemerintah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Indonesia
DPR RI Tetapkan RUU Perampasan Aset sebagai Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftar RUU Lain yang Juga Diusulkan untuk Pembahasan
RUU Perampasan Aset menjadi salah satu tuntutan massa saat demonstrasi beberapa waktu lalu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
DPR RI Tetapkan RUU Perampasan Aset sebagai Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftar RUU Lain yang Juga Diusulkan untuk Pembahasan
Indonesia
DPR Tekankan Pentingnya Kenaikan Tunjangan Dosen Non-ASN Sebagai Syarat Utama Menuju Indonesia Emas 2045
Komisi X DPR RI berkomitmen untuk mengawal upaya ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
DPR Tekankan Pentingnya Kenaikan Tunjangan Dosen Non-ASN Sebagai Syarat Utama Menuju Indonesia Emas 2045
Indonesia
PKB Harap Purbaya Yudhi Sadewa Mampu Wujudkan Pertumbuhan 8 Persen dan Ekonomi Berdikari Tanpa Banyak Utang
Cak Udin juga menekankan pentingnya membangun ekonomi berdikari
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
PKB Harap Purbaya Yudhi Sadewa Mampu Wujudkan Pertumbuhan 8 Persen dan Ekonomi Berdikari Tanpa Banyak Utang
Indonesia
Baleg DPR RI Resmi Usulkan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025
Secara keseluruhan, terdapat 10 RUU yang diusulkan untuk masuk ke dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2025-2029
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Baleg DPR RI Resmi Usulkan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025
Indonesia
Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal
Mufti juga menyinggung kebijakan etanol yang ia sebut membingungkan dan kontraproduktif
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal
Bagikan