Komisi VII DPR Panggil Menteri ESDM dan Dirut PLN

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 01 November 2015
Komisi VII DPR Panggil Menteri ESDM dan Dirut PLN

Dirut PT PLN Sofyan Basir (Foto Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Ekonomi - Mendengar pemerintah ingin mencabut subsidi listrik berdaya 450 VA dan 900 VA, Komisi VII DPR RI dalam waktu dekat ini akan segera memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Listrik Negara (PLN) usai reses. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian.

"Kita akan panggil Dirut PLN dan Mentri ESDM dan Dirut PLN nanti usai masa reses," ujar anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian diacara diskusi Energi Kita di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (1/11).

Ramson Siagian menambahkan pihaknya memanggil Dirut PLN Sofyan Basir dan Menteri ESDM Sudirman Said dengan tujuan memintai keterangan atas rencana pencabutan subsidi listrik 450 VA dan 900 VA. Di samping itu, Komisi VII juga menanyakan pertanggungjawaban subsidi listrik tahun 2015.

"Komisi VII sebenarnya sepakat anggaran subsidi listrik Rp66,15 triliun namun ternyata pemerintah dan PLN melaporkan ada penghematan subsidi listrik sebesar Rp30 triliun. Ramson menduga karena penghematan itu tarif listrik menjadi naik. Kita akan minta penjelasan mengapa ada penghematan Rp30 triliun, apakah ini karena kenaikan tarif listrik atau bagaimana," kata politikus Partai Gerindra itu.

Oleh karena itu, lanjutnya, Komisi VII juga melakukan pembicaraan kepada pemerintah agar tidak mengulangi apa yang dilakukan pada anggara subsidi listrik tahun 2015 nanti.

"Kami meminta kepada pemerintah melakukan penghematan subsidi listrik tapi mengorbankan masyakarat dengan menaikan tarif listrik," tutur Ramson Siagian.

Sebelumnya, Kementerian ESDM berencana mencabut subsidi tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga berdaya 450 VA dan 900 VA. Rencananya, kebijakan itu akan dilakukan pada 1 Januari 2016.

Selama ini pelanggan 450 VA dikenaikan tarif listrik Rp400 per kWh dan 900 VA sebesar Rp600 per kWh. Sementara, tarif keekonomian atau nonsusidi pelanggan 1.300 VA yang akan diberlakukan pada pelanggan 450 dan 900 VA, mencapai Rp1.352 per kWh. Dengan demikian, ada kenaikan 238 persen bagi pelanggan 450 VA dan 125 persen untuk pelanggan 900 VA. (Abi)

Baca Juga:

  1. Ada Mafia Bermain di Listrik Pintar
  2. Pemerintah Cabut Subsidi Listrik, Komisi VII DPR Kaget
  3. Cabut Subsidi Listrik, Berdampak ke Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi
  4. YLKI Tolak Subsidi Listrik Dicabut
  5. Hari Listrik Nasional, Ini Mimpi PLN
#Liputan Khusus #Subsidi #Tarif Dasar Listrik #PLN #Komisi VII DPR #Ramson Siagian
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Biar Nikmati Listrik, Desa Terpencil Bakal Dipasang Mini Grid Berbasis Energi Setempat
Pemerintah menyiapkan tiga strategi jitu untuk memperluas akses listrik hingga ke desa-desa terpencil.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Juli 2026
Biar Nikmati Listrik, Desa Terpencil Bakal Dipasang Mini Grid Berbasis Energi Setempat
Indonesia
Listrik Mati Bergilir Pulau Jawa Terakhir 21 Juni, Dirut PLN Janji Tak Akan Terjadi Lagi
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memastikan pemadaman bergilir di Jawa berakhir sejak 21 Juni 2026. Penguatan pasokan batubara dan tambahan kapasitas listrik menjadikan sistem lebih andal.
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Juli 2026
Listrik Mati Bergilir Pulau Jawa Terakhir 21 Juni, Dirut PLN Janji Tak Akan Terjadi Lagi
Berita
Kemendag Respons Kompensasi Pemadaman Listrik PLN, Masih Tunggu Hasil Investigasi
Kemendag merespons soal kompensasi pemadaman listrik PLN. Namun, hal itu masih menunggu hasil investigasi Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Kemendag Respons Kompensasi Pemadaman Listrik PLN, Masih Tunggu Hasil Investigasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Termasuk Hari Ini, Ada Pemadaman Listrik Total di Jawa dan Bali
PT PLN (Persero) memberikan klarifikasi resmi soal kabar mengenai pemadaman listrik total selama tiga hari di Pulau Jawa dan Bali
Frengky Aruan - Rabu, 24 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Termasuk Hari Ini, Ada Pemadaman Listrik Total di Jawa dan Bali
Indonesia
DPR Sebut Insiden Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Bukti Infrastruktur Indonesia belum Siap
Insiden ini menandakan kesiapsiagaan Indonesia belum cukup untuk memastikan bahwa pasokan listrik itu terjamin.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Sebut Insiden Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Bukti Infrastruktur Indonesia belum Siap
Indonesia
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Rivqy menyoroti ketidaksinkronan informasi dari pihak PLN mengenai penyebab utama pemadaman listrik bergilir ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Indonesia
Listrik Padam Bergilir, Pengusaha Senang Pemerintah Bakal Ubah Harga DMO Batu Barat Buat PLN
Penyesuaian harga itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), yang saat ini ditetapkan sebesar 70 dolar AS per ton bagi PLN.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Juni 2026
Listrik Padam Bergilir, Pengusaha Senang Pemerintah Bakal Ubah Harga DMO Batu Barat Buat PLN
Indonesia
Pembangkit Listrik Pulih, Bos PLN Klaim Mati Lampu di Jawa Bisa Diminimalisasi
Dari dua pembangkit listrik milik mitra swasta atau independent power producer (IPP) yang sebelumnya mengalami gangguan, satu sudah berhasil dipulihkan.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
Pembangkit Listrik Pulih, Bos PLN Klaim Mati Lampu di Jawa Bisa Diminimalisasi
Indonesia
Hak Konsumen Terganggu Imbas Listrik Padam, YLKI Minta Prabowo Turun Tangan
YLKI mendesak Prabowo turun tangan atas pemadaman listrik bergilir di Indonesia. Gangguan listrik dinilai merugikan konsumen dan perlu evaluasi menyeluruh.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
Hak Konsumen Terganggu Imbas Listrik Padam, YLKI Minta Prabowo Turun Tangan
Indonesia
Listrik Padam Rugikan UMKM, Komisi VII DPR Desak PLN Beri Kompensasi
Komisi VII DPR RI meminta PLN bertanggung jawab atas kerugian UMKM akibat pemadaman listrik berkepanjangan, termasuk dengan menyiapkan skema kompensasi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
Listrik Padam Rugikan UMKM, Komisi VII DPR Desak PLN Beri Kompensasi
Bagikan