Komisi VII DPR Panggil Menteri ESDM dan Dirut PLN

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 01 November 2015
Komisi VII DPR Panggil Menteri ESDM dan Dirut PLN

Dirut PT PLN Sofyan Basir (Foto Antara)

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih Ekonomi - Mendengar pemerintah ingin mencabut subsidi listrik berdaya 450 VA dan 900 VA, Komisi VII DPR RI dalam waktu dekat ini akan segera memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Listrik Negara (PLN) usai reses. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian.

"Kita akan panggil Dirut PLN dan Mentri ESDM dan Dirut PLN nanti usai masa reses," ujar anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian diacara diskusi Energi Kita di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (1/11).

Ramson Siagian menambahkan pihaknya memanggil Dirut PLN Sofyan Basir dan Menteri ESDM Sudirman Said dengan tujuan memintai keterangan atas rencana pencabutan subsidi listrik 450 VA dan 900 VA. Di samping itu, Komisi VII juga menanyakan pertanggungjawaban subsidi listrik tahun 2015.

"Komisi VII sebenarnya sepakat anggaran subsidi listrik Rp66,15 triliun namun ternyata pemerintah dan PLN melaporkan ada penghematan subsidi listrik sebesar Rp30 triliun. Ramson menduga karena penghematan itu tarif listrik menjadi naik. Kita akan minta penjelasan mengapa ada penghematan Rp30 triliun, apakah ini karena kenaikan tarif listrik atau bagaimana," kata politikus Partai Gerindra itu.

Oleh karena itu, lanjutnya, Komisi VII juga melakukan pembicaraan kepada pemerintah agar tidak mengulangi apa yang dilakukan pada anggara subsidi listrik tahun 2015 nanti.

"Kami meminta kepada pemerintah melakukan penghematan subsidi listrik tapi mengorbankan masyakarat dengan menaikan tarif listrik," tutur Ramson Siagian.

Sebelumnya, Kementerian ESDM berencana mencabut subsidi tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga berdaya 450 VA dan 900 VA. Rencananya, kebijakan itu akan dilakukan pada 1 Januari 2016.

Selama ini pelanggan 450 VA dikenaikan tarif listrik Rp400 per kWh dan 900 VA sebesar Rp600 per kWh. Sementara, tarif keekonomian atau nonsusidi pelanggan 1.300 VA yang akan diberlakukan pada pelanggan 450 dan 900 VA, mencapai Rp1.352 per kWh. Dengan demikian, ada kenaikan 238 persen bagi pelanggan 450 VA dan 125 persen untuk pelanggan 900 VA. (Abi)

Baca Juga:

  1. Ada Mafia Bermain di Listrik Pintar
  2. Pemerintah Cabut Subsidi Listrik, Komisi VII DPR Kaget
  3. Cabut Subsidi Listrik, Berdampak ke Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi
  4. YLKI Tolak Subsidi Listrik Dicabut
  5. Hari Listrik Nasional, Ini Mimpi PLN
#Liputan Khusus #Subsidi #Tarif Dasar Listrik #PLN #Komisi VII DPR #Ramson Siagian
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Dukung Desa Kreatif dan UMKM, Kemenparekraf Ajukan Anggaran Rp1,06 Triliun
Menteri Parekraf jelaskan anggaran tersebut guna menjalankan sejumlah program yang dibuat Kemenekraf pada tahun 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Dukung Desa Kreatif dan UMKM, Kemenparekraf Ajukan Anggaran Rp1,06 Triliun
Indonesia
TikTok Akuisisi Tokopedia, Pemerintah Diminta Perketat Aturan Marketplace
Anggota Komisi VII DPR RI menekankan bahwa keberadaan marketplace harus berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan tenaga kerja.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Agustus 2025
TikTok Akuisisi Tokopedia, Pemerintah Diminta Perketat Aturan Marketplace
Indonesia
Pemerintah Bakal Tetapkan Beras Subsidi Jadi Satu Harga Biar Tidak Disalahgunakan Swasta
Adapun yang menjadi pertimbangan dari pemberlakuan beras satu harga adalah tingginya subsidi pangan yang berada di angka Rp 164,4 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 21 Agustus 2025
Pemerintah Bakal Tetapkan Beras Subsidi Jadi Satu Harga Biar Tidak Disalahgunakan Swasta
Indonesia
Sambut HUT ke-80 RI, PLN Kasih Diskon Tambah Daya 50 Persen!
Menyambut HUT ke-80 RI, PLN memberikan diskon tambah daya sebesar 50 persen. Diskon ini berlaku mulai 1--23 Agustus 2025.
Soffi Amira - Minggu, 10 Agustus 2025
Sambut HUT ke-80 RI, PLN Kasih Diskon Tambah Daya 50 Persen!
Indonesia
Utang PLN Melonjak Rp 156 Miliar per Hari, Legislator Desak Perombakan Direksi
PLN ini perusahaan monopoli, punya akses penuh ke fasilitas negara, tapi keuangannya justru babak belur
Angga Yudha Pratama - Selasa, 05 Agustus 2025
Utang PLN Melonjak Rp 156 Miliar per Hari, Legislator Desak Perombakan Direksi
Indonesia
Banyak Kasus Kebakaran, PLN Klaim Aktif Lakukan Inspeksi Jaringan Listrik
PLN juga terus berkoordinasi dengan aparat setempat dan komunitas warga untuk memperluas jangkauan edukasi dan sosialisasi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 Juli 2025
Banyak Kasus Kebakaran, PLN Klaim Aktif Lakukan Inspeksi Jaringan Listrik
Indonesia
Polisi Usut Beras Oplosan, Kejagung Usut Penyimpangan Subsidi Beras
Modus pengoplosan dan penentuan harga eceran beras, lebih cocok ditangani Mabes Polri. Sehingga, Kejagung lebih memfokuskan diri mengusut korupsi dalam proses penyaluran subsidi beras.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Polisi Usut Beras Oplosan, Kejagung Usut Penyimpangan Subsidi Beras
Berita Foto
Raker Menteri UMKM Maman Abdurrahman dengan Komisi VII Bahas Rencana Kerja Anggaran 2026
Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 10 Juli 2025
Raker Menteri UMKM Maman Abdurrahman dengan Komisi VII Bahas Rencana Kerja Anggaran 2026
Indonesia
‘Akhirnya Dapat Jatah’, Ade Armando Jadi Komisaris PLN
Ade juga mengonfirmasi daftar nama direksi dan komisaris yang beredar di media sosial.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 Juli 2025
‘Akhirnya Dapat Jatah’, Ade Armando Jadi Komisaris PLN
Indonesia
Profil Lengkap Ade Armando, Aktivis Media Sosial yang Jadi Komisaris PLN Nusantara Power
Profil lengkap Ade Armando yang ditunjuk menjadi Komisaris PLN Nusantara Power. Ia masuk dalam daftar susunan komisaris baru.
Soffi Amira - Jumat, 04 Juli 2025
Profil Lengkap Ade Armando, Aktivis Media Sosial yang Jadi Komisaris PLN Nusantara Power
Bagikan