Pilkada Serentak Minimalisir Konflik

Luhung SaptoLuhung Sapto - Selasa, 12 Mei 2015
Pilkada Serentak Minimalisir Konflik

Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijanto (kanan), Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah) dan Menkumham Yasonna Laoly (kiri) saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Persiapan Pilkada Serentak 2015 yang diselenggara

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih, Politik-Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak dapat meminimalisir potensi konflik di daerah. Sebab, pelaksanaan Pilkada serentak menutup kemungkinan adanya mobilisasi massa.

"Karena semuanya serentak, sehingga tidak mungkin adanya mobilisasi," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy di Jakarta, Selasa (12/5).

Menurut Lukman konflik terjadi karena mobilisasi massa. Selain itu, sambung Lukman, pengerahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai tim sukses dan minimnya pengamanan.

Namun, ketiga penyebab konflik tersebut sudah bisa diantisipasi. Yakni, pengerahan PNS sudah dilarang. Bahkan, sanksinya dapat membatalkan pencalonan.

"Hanya itu saja kemungkinan terjadi kekerasan di bawah, aparat kepolisian minim karena harus berbagi dengan daerah-daerah yang lain," tandasnya. (mad)

#Politik #Pilkada Serentak #UU Pilkada #Wakil Ketua Komisi II DPR #Lukman Edy
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Dunia
Anutin Charnvirakul Jadi PM Baru Thailand, Keluarga Thaksin Shinawatra Menyingkir ke Dubai
Politisi berusia 58 tahun itu memulai karir politiknya di Partai Thai Rak Thai yang didirikan eks perdana menteri Thaksin Shinawatra.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Anutin Charnvirakul Jadi PM Baru Thailand, Keluarga Thaksin Shinawatra Menyingkir ke Dubai
Indonesia
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
Jadi kita tunggu saja seperti apa berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
Indonesia
Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Komisi II DPR: Pilkada Harus Lewat DPRD
Pilkada melalui DPRD juga bisa menghentikan kegaduhan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Agustus 2025
Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Komisi II DPR: Pilkada Harus Lewat DPRD
Indonesia
Partai Buruh Dukung Pemisahan Pemilu dan Pilkada, Putusan MK Mengikat
Keputusan Mahkamah Konstitusi adalah mengikat dan bersifat final sehingga tidak boleh ada yang melawan atau tidak melaksanakan putusan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 31 Juli 2025
Partai Buruh Dukung Pemisahan Pemilu dan Pilkada, Putusan MK Mengikat
Indonesia
Panggung Politik Suryadharma Ali Ketum Partai Sampai 2 Kali Menteri
Berkat kecakapan politiknya, namanya kian melambung setelah menduduki posisi Ketua Umum PPP menggantikan Hamzah Haz pada 2007.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 31 Juli 2025
Panggung Politik Suryadharma Ali Ketum Partai Sampai 2 Kali Menteri
Berita
Mantan Menag dan Ketum PPP Suryadharma Ali Meninggal, PPP Perintahkan Kader Gelar Salat Gaib
Surya Dharma Ali dinyatakan meninggal dunia pada Kamis pagi setelah beberapa waktu sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 31 Juli 2025
Mantan Menag dan Ketum PPP Suryadharma Ali Meninggal, PPP Perintahkan Kader Gelar Salat Gaib
Indonesia
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Indonesia
Cak Imin Usul Pilkada Dipilih DPRD, Komisi II DPR: Sesuai Koridor Konstitusi
Komisi II sebut usulan Cak Imin sah untuk dikaji dan bisa dimasukkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam proses revisi Undang-Undang Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 Juli 2025
Cak Imin Usul Pilkada Dipilih DPRD, Komisi II DPR: Sesuai Koridor Konstitusi
Indonesia
Kaesang Gagas Pemilihan Raya, PSI Jakarta: Menjawab Keresahan Anak Muda untuk Berpolitik
Pemilihan Raya disebut menjadikan PSI lebih demokratis lagi sebagai ‘Partai Terbuka’ ke depannya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 21 Juli 2025
Kaesang Gagas Pemilihan Raya, PSI Jakarta: Menjawab Keresahan Anak Muda untuk Berpolitik
Indonesia
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (26/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Juni 2025
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Bagikan