Pilkada Serentak Minimalisir Konflik
Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijanto (kanan), Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah) dan Menkumham Yasonna Laoly (kiri) saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Persiapan Pilkada Serentak 2015 yang diselenggara
MerahPutih, Politik-Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak dapat meminimalisir potensi konflik di daerah. Sebab, pelaksanaan Pilkada serentak menutup kemungkinan adanya mobilisasi massa.
"Karena semuanya serentak, sehingga tidak mungkin adanya mobilisasi," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy di Jakarta, Selasa (12/5).
Menurut Lukman konflik terjadi karena mobilisasi massa. Selain itu, sambung Lukman, pengerahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai tim sukses dan minimnya pengamanan.
Namun, ketiga penyebab konflik tersebut sudah bisa diantisipasi. Yakni, pengerahan PNS sudah dilarang. Bahkan, sanksinya dapat membatalkan pencalonan.
"Hanya itu saja kemungkinan terjadi kekerasan di bawah, aparat kepolisian minim karena harus berbagi dengan daerah-daerah yang lain," tandasnya. (mad)
Bagikan
Berita Terkait
Parpol Wajib Tahu, Catat Titik-Titik Steril Atribut Politik di Jakarta!
Aturan Baru, Pemasangan Atribut Parpol di Ruang Publik Jakarta Maksimal 6 Hari
PSI Ingin Tampung Aspirasi Warga Soal Pilkada Tak Langsung, Pilkada Masih Banyak Kekurangan
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
Dasco Janji Tidak Buru Buru Bahas Revisi UU Pilkada, Fokus ke UU Pemilu
Pengamat Semprot Wacana Pilkada DPRD yang Rawan Transaksi Gelap, Rakyat Cuma Jadi Penonton Elite Pesta Pora
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD