Komisi E DPRD DKI Bingung Anggota Komisinya Jadi Tersangka

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Selasa, 17 November 2015
Komisi E DPRD DKI Bingung Anggota Komisinya Jadi Tersangka

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tengah) bersama Wakil Ketua Muhammad Taufik (kiri), Triwisaksana (kanan) memimpin rapat paripurna di Jakarta, Kamis (26/2). (Antara Foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ahmad Nawawi mengaku belum berbuat apa-apa pasca mengetahui FZ, salah seorang anggota komisi, jadi tersangka kasus korupsi Uninterruptible Power Supply (UPS).

"Kita belum berbuat apa-apa, belum, kita tunggu keputusan ketua saja dulu," ujarnya, saat dihubungi, Selasa (17/11).

Diakuinya, hingga saat ini Komisi masih beraktivitas seperti biasanya.

"Belum ada langkah ke depan, terkait adanya rencana praperadilan? Ya, kita tunggu saja."

Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Tindak Pidana Korupsi, Mabes Polri menetapakan dua orang anggota DPRD DKI Jakarta sebagai tersangka kasus korupsi UPS.

Diketahui FZ merupakan anggota komisi E aktif dari fraksi Hanura sementara MF merupakan angota komisi E masa jabatan 2009-2014 dari fraksi Demokrat.

Sekadar informasi, hingga saat ini ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi belum menerima berkas resmi penetapan tersangka anggotanya.

"Berkas belum diterima, jadi belum ada langkah kedepannya." (fdi)

 

BACA JUGA:

  1. Pengamat: Sistem Hambat Pembangunan Jalan di Jakarta
  2. Ahok Sebut DPRD DKI Sarang Koruptor, M Taufik: Justru Sebaliknya
  3. Pelempar Granat di Duren Sawit Masih Dicari
  4. M Taufik Tidak Takut Kasus UPS Seret Anggota DPRD DKI Lain
  5. DPRD DKI Belum Terima Berkas Penetapan Tersangka Kasus UPS
#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Pansus DPRD DKI Segel 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pajak hingga Rp70 Miliar per Tahun
Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta kembali menyegel empat lahan parkir off street ilegal di Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 02 Oktober 2025
Pansus DPRD DKI Segel 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pajak hingga Rp70 Miliar per Tahun
Indonesia
DPRD DKI Tegaskan Kebakaran di Tamansari Bukan Musibah, Tapi Wajib Naik Status Jadi Bencana
Kalau itu dianggap bencana, pemerintah akan lebih serius
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Oktober 2025
DPRD DKI Tegaskan Kebakaran di Tamansari Bukan Musibah, Tapi Wajib Naik Status Jadi Bencana
Indonesia
Pemerintah Pusat Pangkas Dana Transfer ke Jakarta, APBD Tahun Depan Berpotensi Merosot
Pemerintah pusat memangkas DBH sebesar Rp 15 triliun, yang kini tersisa Rp 11 triliun.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Oktober 2025
Pemerintah Pusat Pangkas Dana Transfer ke Jakarta, APBD Tahun Depan Berpotensi Merosot
Indonesia
DPRD DKI Minta Target Pendapatan Parkir Tercatat Jelas di APBD
Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, turut menyoroti isu kebocoran di sektor parkir
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Oktober 2025
DPRD DKI Minta Target Pendapatan Parkir Tercatat Jelas di APBD
Indonesia
Dishub DKI Respons Temuan Pansus Soal Parkir Liar di Lahan Pemprov, Potensi Kerugian Capai Rp 37,8 Miliar
Parkir liar selama dua dekade di lahan pemprov, Dishub DKI angkat bicara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 30 September 2025
Dishub DKI Respons Temuan Pansus Soal Parkir Liar di Lahan Pemprov, Potensi Kerugian Capai Rp 37,8 Miliar
Indonesia
DPRD DKI 'Sentil' TransJakarta, Tiga Kecelakaan Bus September Jadi Bukti Perlunya Laporan Terbuka
Anggota dewan tersebut juga mendukung usulan Komisi B agar PT. TransJakarta melakukan evaluasi berkala
Angga Yudha Pratama - Minggu, 28 September 2025
DPRD DKI 'Sentil' TransJakarta, Tiga Kecelakaan Bus September Jadi Bukti Perlunya Laporan Terbuka
Indonesia
DPRD DKI Tegaskan Kasus Intoleransi dan Penolakan Gereja di Jaktim Jadi Bukti Kerukunan di Jakarta Rapuh
Kevin Wu berpandangan bahwa FKUB memiliki potensi besar untuk menanggulangi isu intoleransi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 28 September 2025
DPRD DKI Tegaskan Kasus Intoleransi dan Penolakan Gereja di Jaktim Jadi Bukti Kerukunan di Jakarta Rapuh
Indonesia
5.914 Anak Keracunan MBG, DPRD DKI Jakarta Tuntut Peningkatan Pengawasan Kualitas Makanan
Kalau ada beberapa hari lalu penerima MBG banyak keracunan, tentu harus ditingkatkan pengawasannya
Angga Yudha Pratama - Minggu, 28 September 2025
5.914 Anak Keracunan MBG, DPRD DKI Jakarta Tuntut Peningkatan Pengawasan Kualitas Makanan
Indonesia
Massa Komite Peduli Jakarta Tolak Perda Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Hiburan Malam
Massa berdemo di depan kantor DPRD DKI menolak perda kawasan tanpa rokok (KTR) di tempat hiburan malam.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 25 September 2025
Massa Komite Peduli Jakarta Tolak Perda Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Hiburan Malam
Indonesia
Tanggapi Parkir Liar 21 Tahun di Lahan Pemprov DKI, Pramono: Harus Ada yang Bertanggung Jawab
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal parkir liar 21 tahun yang ditemukan di lahan Pemprov.
Soffi Amira - Kamis, 25 September 2025
Tanggapi Parkir Liar 21 Tahun di Lahan Pemprov DKI, Pramono: Harus Ada yang Bertanggung Jawab
Bagikan