Ahok Sebut DPRD DKI Sarang Koruptor, M Taufik: Justru Sebaliknya


Wakil Ketua DPR DKI Jakarta M Taufik saat silaturahmi sambil makan malam bersama dengan warga di salah satu rumah makan cepat saji, Penjaringan, Teluk Gong, Jakut . (Foto: Twitter/@taufikgerindra)
Merahputih Megapolitan - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra M Taufik membantah keras tudingan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyebut DPRD DKI Jakarta sarang koruptor.
Taufik menilai justru sebaliknya. Taufik menegaskan, sebagai anggota legislatif, ia dan rekan-rekannya berperan mengawasi tindakan jajaran eksekutif dalam hal ini kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Yang jadi sarang koruptor itu justru eksekutif yang punya wewenang mengeksekusi kebijakan," katanya saat berbincang di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/11).
Sebelumnya, Gubernur Ahok menyebut masih banyak anggota DPRD DKI Jakarta yang terlibat dalam kasus korupsi Uninterruptible Power Supply (UPS), setelah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menetapkan dua orang anggota DPRD DKI Jakarta sebagai tersangka yaitu FZ dan MF.
"Lah pelakunya kan anak buah Ahok, Alex Usman, makanya saya bilang sarangnya ada di eksekutif," tegasnya.
Sementara untuk anggota DPRD yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus UPS, kata Taufik, masih dalam status penyidikan.
"Masih ada tahapan hukum lainnya, harus dihormati, kita serahkan saja kepada penyidik," tukasnya. (fdi)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Night at the Ragunan Zoo Diuji Coba, DPRD: Jangan Berisik dan Sampai Sorot Cahaya ke Mata Hewan

DPRD DKI Soroti Harga Buggy Wisata Malam Lebih Mahal Ketimbang Tiket Masuk Ragunan

DPRD DKI Protes Tarif Buggy Wisata Malam Ragunan Rp 250 Ribu, Minta Dikaji Ulang

Kasus Tewasnya Terapis Remaja Delta Spa Pejaten, DPRD DKI: Tak Ada Ruang Bagi Eksploitasi Anak di Jakarta!

Pekerja Hiburan Unjuk Rasa di DPRD DKI, Dewan Janji Keputusan KTR Libatkan Semua Pihak

DPRD DKI Siap Dukung Bantuan Hukum Percepat Jakarta Menuju Kota Global

Kekosongan Camat dan Lurah di Jakarta Bikin Pelayanan Publik Terhambat, Pramono Diminta Cari Solusi

DPRD DKI Jakarta Desak Audiensi Gubernur Soal Sistem Parkir dan Kejanggalan Target PAD Rp 100 Miliar

DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat

Pelayanan Publik Terancam, DPRD DKI Minta Pemprov Segera Isi Jabatan Camat dan Lurah
