Ahok Sebut DPRD DKI Sarang Koruptor, M Taufik: Justru Sebaliknya
Wakil Ketua DPR DKI Jakarta M Taufik saat silaturahmi sambil makan malam bersama dengan warga di salah satu rumah makan cepat saji, Penjaringan, Teluk Gong, Jakut . (Foto: Twitter/@taufikgerindra)
Merahputih Megapolitan - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra M Taufik membantah keras tudingan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyebut DPRD DKI Jakarta sarang koruptor.
Taufik menilai justru sebaliknya. Taufik menegaskan, sebagai anggota legislatif, ia dan rekan-rekannya berperan mengawasi tindakan jajaran eksekutif dalam hal ini kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Yang jadi sarang koruptor itu justru eksekutif yang punya wewenang mengeksekusi kebijakan," katanya saat berbincang di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/11).
Sebelumnya, Gubernur Ahok menyebut masih banyak anggota DPRD DKI Jakarta yang terlibat dalam kasus korupsi Uninterruptible Power Supply (UPS), setelah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menetapkan dua orang anggota DPRD DKI Jakarta sebagai tersangka yaitu FZ dan MF.
"Lah pelakunya kan anak buah Ahok, Alex Usman, makanya saya bilang sarangnya ada di eksekutif," tegasnya.
Sementara untuk anggota DPRD yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus UPS, kata Taufik, masih dalam status penyidikan.
"Masih ada tahapan hukum lainnya, harus dihormati, kita serahkan saja kepada penyidik," tukasnya. (fdi)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
DPRD DKI Serukan Evaluasi Total Sistem Kesiapsiagaan Kebakaran dan Soroti Kelangkaan APAR di Tingkat RT
Stop Rebahan di Usia Senja! Sekolah Lansia di Jakarta Bikin Kakek-Nenek Kembali Semangat Belajar dan Melek Literasi Digital
Proyek Penurapan Multiyears Sungai di Jakarta Digas Lagi, Fokus Kali Grogol Hingga Mookervart
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah