Keluarkan Paket Kebijakan, APRINDO Ngarep Pemerintah Izinkan Penjualan Miras

Muchammad YaniMuchammad Yani - Selasa, 15 September 2015
Keluarkan Paket Kebijakan, APRINDO Ngarep Pemerintah Izinkan Penjualan Miras

Presiden Joko Widodo didampingi jajaran Kabinet Kerja bidang Ekonomi mengumumkan paket kebijakan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (9/9). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap I September 2015, pada Rabu (9/9) petang. Peluncuran paket kebijakan ekonomi Jokowi diharapkan dapat mengubah kondisi ekonomi agar lebih kondusif ditengah krisis global seperti saat ini.

Salah satu paket kebijakan yang dikeluarkan Jokowi adalah direalisasikannya Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri No 04/PDN/PER/4/2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A.

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Roy Mandey sangat mengapresiasi kebijakan tersebut. Bahkan dia berharap minuman beralkohol bisa sikembalikan kembali penjualannya ke minimarket.

"Kita berharap minuman beralkohol bisa dikembalikan kembali ke minimarket," ujarnya di Gedung BPS, Jakarta Pusat, Senin (14/9).

Roy menyarankan agar pemerintah membuat sebuah peraturan dan pengawasan yang lebih ketat. Misalnya selain menunjukan KTP dalam pembelian minuman alkihol itu, Pemerintah juga bisa membuat larangan supaya penjualannya tidak di dekat rumah sakit, tempat ibadah, perguruan tinggi, sekolah, ataupun tempat-tempat umum lainnya. Mengingat permintaan minuman beralkohol banyak sekali di daerah-daerah tersebut.

"Jadi tinggal peraturan, pengawasan dan pengetatannya saja. Misalnya selain persyaratan KTP untuk membeli minuman tersebut. Diterapkan juga dalam permennya itu penjualan minuman alkohol tidak dijual ditempat-tempat beribadah, rumah sakit, perguruan tinggi atau ekolah-sekolah. Nah saya memperdilakan pemerintah untuk dibuat aturan kembali seperti itu," jelasnya.

Selain itu, Roy juga menyarankan alangkah baiknya pemerintah juga lebih melakukan revolusi mental terhadap generasi-generasi muda.

"Seharusnya Pemerintah juga mensuarakan revolusu mental bagi generasi muda," pungkasnya menyarankan. (rfd)

 

Baca Juga:

Ali Wardhana, Sang Peredam Hyper Inflasi Berpulang

Awal Pekan, Rupiah Ditutup Anjlok Rp14.333 per Dolar AS

BPS: GoJek Bantu Tekan Angka Pengangguran

Akhir Tahun, Neraca Perdagangan Akan Surplus

Catat, Kebutuhan Pokok Ini Turun Harga

#Pemerintah RI #Presiden Jokowi #Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK
Bagikan
Ditulis Oleh

Muchammad Yani

Lebih baik keliling Indonesia daripada keliling hati kamu

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Integrasi narasi kebijakan di semua level pemerintahan amat diperlukan.
Dwi Astarini - Kamis, 09 April 2026
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
Sengketa Minyak Sawit, Indonesia Minta Uni Eropa Segera Implementasikan Putusan WTO
Indoensia mendesak Uni Eropa untuk mengimplementasikan putusan WTO terkait sengketa minyak sawit.
Soffi Amira - Rabu, 25 Februari 2026
Sengketa Minyak Sawit, Indonesia Minta Uni Eropa Segera Implementasikan Putusan WTO
Indonesia
Fadli Zon Ungkap Alasan Pemerintah Ikut Turun Tangan soal Konflik Keraton Solo
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengungkapkan alasan pemerintah ikut turun tangan dalam menangani konflik Keraton Solo.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Fadli Zon Ungkap Alasan Pemerintah Ikut Turun Tangan soal Konflik Keraton Solo
Indonesia
Kondisi Kian Mendesak, Pemerintah Diminta Percepat Pencairan Dana Darurat Rp 4 Triliun untuk Korban Banjir Sumatra
Pemerintah diminta mempercepat pencairan dana darurat Rp 4 triliun untuk korban banjir Sumatra.
Soffi Amira - Kamis, 11 Desember 2025
Kondisi Kian Mendesak, Pemerintah Diminta Percepat Pencairan Dana Darurat Rp 4 Triliun untuk Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Pemerintah berencana hapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Komisi IX DPR pun mengingatkan jangan sampai hal itu memicu konflik.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Indonesia
Pemerintah tak Kunjung Terbitkan PP Turunan UU Minerba, DPR Kritik Tajam
Pemerintah belum menerbitkan PP turunan UU Minerba sampai saat ini. Komisi XII DPR RI pun melayangkan kritik tajam terhadap lambannya kinerja pemerintah.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Pemerintah tak Kunjung Terbitkan PP Turunan UU Minerba, DPR Kritik Tajam
Indonesia
Pemerintah Tegaskan Platform Digital Harus Patuhi Aturan, Jangan Buat Konten DFK yang Bisa Menimbulkan Kegaduhan
esan ini disampaikan dalam diskusi bersama, antara media massa dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, Wakil Menteri Komunikasi Digital Angga Raka Prabowo, dan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar, Selasa (26/8).
Frengky Aruan - Rabu, 27 Agustus 2025
Pemerintah Tegaskan Platform Digital Harus Patuhi Aturan, Jangan Buat Konten DFK yang Bisa Menimbulkan Kegaduhan
Indonesia
Pemerintah Diminta Ambil Saham Mayoritas BCA, Komisi XI DPR: Jangan Bikin Gaduh
Pemerintah diminta mengambil saham mayoritas BCA. Komisi XI DPR mengatakan, bahwa hal itu tak perlu dibuat gaduh.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Pemerintah Diminta Ambil Saham Mayoritas BCA, Komisi XI DPR: Jangan Bikin Gaduh
Bagikan