Kisruh Data Pangan, Kementan dan BPS Jangan Perkeruh Suasana

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Sabtu, 28 November 2015
Kisruh Data Pangan, Kementan dan BPS Jangan Perkeruh Suasana

Petani membajak lahan pertanian yang akan ditanami padi di persawahan kawasan Winongo, Kota Madiun, Jatim, Selasa (17/11). (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Bisnis - Program pertanian pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla menjadi prioritas untuk menunjang kesejahteraan petani yang selama ini belum terwujud. Namun sangat disayangkan, untuk mewujudkan hal itu masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan salah satunya terkait data pangan yang tidak valid.

Pakar Ekonomi Pangan Bustanul Arifin menegaskan, untuk merealisasikan program pertanian harus ada kesesuaian antara data dan fakta di lapangan. Sebab, data yang akurat dapat memengaruhi hasil kebijakan yang baik dan sempurna.

"Jadi banyak program yang harus dibuat berdasarkan informasi dari lapangan, misalnya mau subsidi pupuk, mau usul ke DPR untuk subsidi benih, tentu saja dia berdasarkan berapa jumlah petani berapa lokasi, kan mereka punya istilah CPCL (calon petani calon lokasi), itu poin saya," ujar Bustanul Arifin saat berbincang dengan merahputih.com, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/11).

Menurut Bustanul, selain membutuhkan akurasi data, pihak lembaga terkait juga harus menjalin koordinasi yang baik antarlembaga, seperti Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ia juga menyayangkan kedua lembaga tersebut saling serang sehingga hanya membuat suasana semakin tidak kondusif.

"Bagaimana mungkin petani dengan luasan yang berbeda dan akurasi data yang itu, kan berpengaruh. Itu poin saya. Agak gak enak ya kalau dua instansi pemerintah berbeda pendapat. Tidak harus di depan publik dan media. Gak banyak gunanya. Bisa diselesiakan di ruang rapat," sesalnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Hasil Sembiring mengatakan, pihaknya sebagai lembaga pemerintah hanya bertugas untuk mendorong peningkatan produksi pangan dan pemberdayaan petani, bukan lembaga yang mengolah dan mengeluarkan data.

Hasil Sembiring mengaku, Kementerian Pertanian hanya turut berkontribusi melakukan upaya memperbaiki data pangan. Pada tahun 2015, mulai bulan Juni sampai November 2015, lembaga pimpinan Amran Sulaiman itu menggelontorkan dana sebesar Rp49 miliar untuk memberikan pelatihan terhadap tenaga-tenaga survei di lapangan, dari kabupaten hingga provinsi. Kementerian Pertanian juga membelikan alat ubinan padi, dan alat-alat pendukung lainnya, sampai dengan menambah honor dan melakukan sejumlah kegiatan yang sifatnya penyegaran bagi petugas di lapangan.

"Jadi, Kementan itu tidak mengeluarkan data. Data yang diterima Kementan itu dari Dinas Pertanian di kabupaten dan provinsi, malah Kementan membantu memperbaiki data-data pangan tersebut. Di kabupaten sampai kecamatan pun ada petugas statistik dari BPS yang mengumpulkan data sebagai sumber BPS menghasilkan data," ujar Hasil di kantor Kementan, Kamis (26/11) lalu. (dit)

BACA JUGA:

  1. Pakar Ekonomi Pangan: Data Pangan Tidak Konsisten
  2. Mulai Tahun Depan, BPS Ubah Perhitungan Produksi Pangan
  3. Pengamat: Harga Pangan Terkendali, Buruh Dijamin Tak Demo
  4. Rachmat Gobel: Sepuluh Bulan Menjabat Urus Produksi Pangan
  5. BI: Oktober Deflasi 0,08 Persen Didorong Harga Bahan Pangan
#Hasil Sembiring #Kementerian Pertanian #Badan Pusat Statistik (BPS) #Data Pangan #Bustanul Arifin
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Bantah Rumor Kelangkaan, Pramono Anung Pastikan Stok Pangan Aman Hingga Akhir Oktober
Pramono juga melaporkan bahwa proses belajar-mengajar di Jakarta tetap berjalan lancar
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 September 2025
Bantah Rumor Kelangkaan, Pramono Anung Pastikan Stok Pangan Aman Hingga Akhir Oktober
Indonesia
Harga Beras Berikan Kontribusi Inflasi Terbesar Kelompok Pangan Setelah Bawang Merah
Terdapat bahan pangan yang memberikan andil inflasi pada Agustus 2025, yaitu bawang merah dan beras dengan kontribusi masing-masing 0,05 persen dan o,03 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Harga Beras Berikan Kontribusi Inflasi Terbesar Kelompok Pangan Setelah Bawang Merah
Berita
Ketahanan Pangan Jadi Prioritas, Prabowo Siapkan Rp 164 Triliun di RAPBN 2026
Presiden RI, Prabowo Subianto, menyiapkan RP 164 triliun di RAPBN 2026. Ketahangan pangan akan menjadi prioritas Prabowo.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Ketahanan Pangan Jadi Prioritas, Prabowo Siapkan Rp 164 Triliun di RAPBN 2026
Indonesia
Menko Pangan Sentil Lambatnya Penyaluran Beras SPHP, Minta Perbanyak Bazar
Zulhas juga memastikan bahwa saat ini stok beras di gudang Bulog masih dalam kondisi aman, yakni sekitar 3,9 juta ton
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Agustus 2025
Menko Pangan Sentil Lambatnya Penyaluran Beras SPHP, Minta Perbanyak Bazar
Indonesia
Lapangan Usaha Jasa Lainnya Alami Pertumbuhan Tertinggi, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal 4,04 Persen
Ekonomi Indonesia triwulan II-2025 terhadap triwulan II-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen (y-on-y).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 05 Agustus 2025
Lapangan Usaha Jasa Lainnya Alami Pertumbuhan Tertinggi, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal 4,04 Persen
Indonesia
Toko Moderen di Solo Masih Jual Beras Oplosan, Dinas Kota Cuma Bisa Lapor ke Pemerintah Provinsi
Badan Pangan Nasional berharap satu bulan lagi bisa selesaikan masalah beras premium. Di mana harga beras umum juga akan diatur HET.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 31 Juli 2025
Toko Moderen di Solo Masih Jual Beras Oplosan, Dinas Kota Cuma Bisa Lapor ke Pemerintah Provinsi
Indonesia
Fenomena Rojali di Mall Nyata Adanya, BPS: Kelompok Kelas Menengah dan Atas Kini Lebih Irit
Fenomena ini diartikan sebagai masyarakat yang hanya datang ke pusat perbelanjaan, tetapi jarang melakukan pembelian.
Frengky Aruan - Sabtu, 26 Juli 2025
Fenomena Rojali di Mall Nyata Adanya, BPS: Kelompok Kelas Menengah dan Atas Kini Lebih Irit
Indonesia
Alasan BPS Belum Adopsi Penghitungan Jumlah Penduduk Miskin Ala Bank Dunia
Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin ekstrem yang mengacu pada garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia 2,15 dolar AS (PPP 2017) per kapita per hari, tercatat sebesar 0,85 persen atau 2,38 juta orang.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 Juli 2025
Alasan BPS Belum Adopsi Penghitungan Jumlah Penduduk Miskin Ala Bank Dunia
Indonesia
Penduduk Miskin Ekstrem Sebanyak 2,38 Juta, Garis Kemiskinan Rp 609.160 Per Kapita Per Bulan
Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan September 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 Juli 2025
Penduduk Miskin Ekstrem Sebanyak 2,38 Juta, Garis Kemiskinan Rp 609.160 Per Kapita Per Bulan
Indonesia
Tingkat Konsumsi Antara Kaya dan Miskin di Indonesia Timpang, Kelas Menengah Ke Bawah di Perkotaan Makin ‘Ngirit’
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan semakin kecil.
Frengky Aruan - Jumat, 25 Juli 2025
Tingkat Konsumsi Antara Kaya dan Miskin di Indonesia Timpang, Kelas Menengah Ke Bawah di Perkotaan Makin ‘Ngirit’
Bagikan