Ketua BRN: Citra DPR Ada di Tangan MKD
Surahman Hidayat MKD (Antara Foto/Puspa Perwitasari)
MerahPutih Politik - Sebagai lembaga legislatif, sudah semestinya kehormatan DPR RI terjaga. Siapapun bisa mengkritik dan memberi saran terkait tugas dan fungsi lembaga tersebut. Demikian dikatakan Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Tarigan Girsang.
Ungkapan kritis Edy ini terkait Ketua Mahkamad Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat yang mempersoalkan legal standing laporan Menteri ESDM Sudirman Said.
"Ini aneh, dewan seharusnya mengawasi malah harus diawasi. Sejauh ini publik sudah kecewa dan nyaris 100 persen tidak percaya terhadap lembaga ini. Jadi seharusnya, MKD sebagai lembaga yang harus menegakkan dan menjaga kehormatan Dewan," kata Edysa saat dikonfirmasi merahputih.com, Selasa (24/11).
Menurut mantan Aktivis 98 ini, laporan siapapun dan dari manapun harus diproses cepat agar kepercayaan publik terhadap DPR RI bisa pulih.
"Dalam kasus Novanto, citra DPR ada di MKD," tegasnya.
Sebelumnya, Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke MKD terkait pencatutan nama Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla untuk mendapatkan saham dari PT. Freeport Indonesia. (dit)
BACA JUGA:
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap