Kemenag Tutup Delapan Biro Haji Ilegal


Jamaah Haji Indonesia (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)
MerahPutih Nasional- Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama (Kemenag) M Yasin mengatakan hanya akan menindak tegas enam Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan dua Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) ilegal yang memberangkatkan 177 calon jamaah haji via Filipina.
"Untuk calon jamaah hajinya tidak (dihukum). Dia tidak mikir ilegal atau legalnya, yang penting mereka dapat paspor dan bisa berangkat haji," ucap M Yasin saat konferensi pers di Gedung Kemenag, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/8).
Kedelapan penyelenggara tersebut akan dilakukan penindakan berupa penahanan dan blacklist nama. Sehingga orang yang sudah tercatat tidak bisa lagi membuat perusahaan travel.
"Baru saja dilakukan penahanan terhadap ketua penyelenggara di Palembang yang menipu 33 calon yang tidak jadi berangkat. Selain itu kita lakukan pendataan tidak hanya perusahaannya tetapi orangnya juga. Jadi yang punya rekam jejak yang kurang baik tidak bisa diterbitkan izin dengan nama perusahaan yang lain," katanya.
Selain itu, Kemenag juga membentuk Tim Khusus Penegakan Hukum (Timsusgakum) untuk mengawal jamaah yang menjadi korban penipuan travel nakal. Bekerjasama dengan Bareskrim Polri, tim ini akan melakukan penegakan dan penertiban hukum kepada travel yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. (Yni)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah

Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah

Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek

PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo

Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah

Status ASN Ditjen PHU Kemenag Hingga Tingkat Kab/Kota Bakal Pindah Ke Kementerian Haji

Keppres Kementerian Haji dan Umrah Terbit Pekan ini, Nama Menteri jadi Urusan Prabowo

RUU Haji dan Umrah Menuju Paripurna, Perbaikan Layanan Ibadah Jadi Prioritas Utama

Menkumham Tegaskan Pembentukan Kementerian Haji untuk Perkuat Sistem dan Jawab Kebutuhan Jutaan Calon Jemaah
