Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Kembalikan Peran MPR, PDIP: Presiden Tetap Dipilih Rakyat

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 13 Januari 2016
Kembalikan Peran MPR, PDIP: Presiden Tetap Dipilih Rakyat

Ahmad Basarah (anggota DPR RI) hadir dalam diskusi Trisakti DPP PDIP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Politik- Niatan Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) untuk mengembalikan fungsi dan wewenang Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tinggi negara yang mengatur dan memandu proses pembangunan nasional, tidak akan merubah kedudukan presiden sebagai kepala negara yang dipilih rakyat.

"Kita tidak hendak mengembalikan presiden sebagai mandataris MPR atau diangkat dan diberhentikan oleh MPR, tidak begitu," kata anggota DPR RI Fraksi PDIP, Ahmad Basarah, kepada merahputih.com, saat berbincang, Rabu (13/1)

Diakuinya pengembalian fungsi dan wewenang MPR RI sebagai lembaga tinggi negara adalah untuk menyusun dan memandu pelaksanaan pembangunan yang sejalan dengan konstitusi.

Ia pun mengingatkan bahwa dalam UUD awal maupun UUD perubahan tidak pernah disebutkan MPR sebagia lembaga tertinggi negara, hanya saja sebutan itu dipopulerkan lantaran wewenangnya yang bisa merubah dan menetapkan UUD.

"Sekarang berbeda, MPR setara dengan lembaga tinggi negara lainnya," jelas Basarah.

Untuk itu peran MPR perlu diadakan ulang dalam konsep Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB). Hal ini dimaksudkan agar pembangunan nasional terarah kepada satu tujuan yang sesuai dengan UUD dan Pancasila. Mengingat, selama ini pembangunan nasional berjalan sendiri-sendiri dan terkesan se-enaknya saja.

"kita harus punya haluan dasar yang mengatur pembangunan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam konteks yang menyeluruh (Semesata) yang mencakup aspek Sumber Daya Manusianya dan Sumber Daya Alam. Jadi tidak adalagi ganti presiden ganti pula konsep pembangunannya," terangnya.

Dengan adanya haluan dasar itu, seluruh lembaga pemerintahan di semua tingkatan wajib mengikuti konsep pembangunan nasional semesta berencana. Khusus presiden harus melaporkan kinerjanya selama setahun dalam sidang MPR, itu bentuk evaluasinya.

"Ini Dasarnya, seluruh lembaga harus menjalankan itu, mulai dari lembaga tinggi negara hingga kepala daerah," tukasnya.(fdi)

 

BACA JUGA:

  1. Jelang Rakernas, PDIP Munculkan Konsep Pembangunan Semesta Berencana
  2. Ikuti Jargon PDIP, Anggota PKS Bikin Sidang Paripurna Penuh Tertawa
  3. Ugal-ugalan Buat Aturan, Adian-PDIP Sebut Jonan Pantas Dipecat
  4. Kalah di Pilkada, DPD PDIP Salahkan Kader Pembelot
  5. Calonnya Keok, PDIP Bantul Evaluasi Kerja Kader

 

 

#Ahmad Basarah #Rakernas PDIP #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Gagasan Public Pulse 28 sejatinya telah dirintis sejak 2024 sebagai ruang dialektika berkala.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Indonesia
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Peristiwa bersejarah itu pada hakikatnya menyasar elemen masyarakat bawah yang menyuarakan aspirasinya.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Indonesia
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Peresmian monumen ini menjadi puncak peringatan 30 tahun insiden berdarah pada 27 Juli 1996 di kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Berita Foto
Megawati Soekarnoputri Resmikan Monumen Kudatuli di Kantor Pusat PDIP
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meresmikan Monumen Kudatuli dan tabur bunga di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Didik Setiawan - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Soekarnoputri Resmikan Monumen Kudatuli di Kantor Pusat PDIP
Indonesia
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, 30 Tahun Luka Demokrasi
Monumen Kudatuli di Menteng. Peringatan 30 tahun tragedi 27 Juli 1996 yang menewaskan 5 orang, melukai 149, dan 23 hilang.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, 30 Tahun Luka Demokrasi
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
Dituduh Curi Ayam Aduan Hingga Tewas, Kasus Pengeroyokan Warga di Tabanan Bikin PDIP Pasang Badan
PDIP akan selalu mendukung keadilan bagi rakyat
Angga Yudha Pratama - Minggu, 26 Juli 2026
Dituduh Curi Ayam Aduan Hingga Tewas, Kasus Pengeroyokan Warga di Tabanan Bikin PDIP Pasang Badan
Indonesia
Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Seluruh partai politik dan elemen bangsa pada dasarnya memiliki cita-cita yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
 Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Indonesia
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Dalam merefleksikan jalannya sejarah masa lalu, PDIP berkomitmen mendorong agar iklim perpolitikan Tanah Air menjunjung tinggi nilai peradaban.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Indonesia
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Menyebut sejarah mungkin tidak pernah berulang secara persis, tapi polanya sering kali memiliki irama yang senada (rhyme).
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Bagikan