Jepang Dipastikan Mundur dari Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

MerahPutih Peristiwa - Jepang dipastikan tidak ikut terlibat dalam rencana pembangunan kereta cepat (high speed train) Jakarta-Bandung. Kabar kepastian Jepang mundur dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung setelah Kepala Bappenas Sofyan Djalil kembali dari Jepang, Rabu (30/9).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Jalil diutus Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menemui Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe berbicara tentang keputusan pemerintah soal rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung pasca penolakan proposal dari Jepang dan Tiongkok beberapa waktu lalu. Sofyan Djalil berangkat ke Jepang Selasa (29/9).

“Swasta Jepang tidak dapat terlibat dalam skema kerja sama bisnis (business to business) proyek kereta cepat, karena tidak sesuai dengan model bisnis dan regulasi pemerintah Jepang,” kata Sofyan Djalil yang baru kembali ke Jakarta, Rabu (30/9), dilansir Kantor Sekretariat Kabinet.

Sofyan Djalil menjelaskan, bisnis model dan undang-undang Jepang tidak memungkinkan bantuan atau kredit konsensi itu diberikan ke perusahaan Jepang. Namun, tidak diberitahukan bahwa hal tersebut berarti proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung akan disokong Tiongkok. Rencana kerja sama Jepang dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung awalnya menggunakan skema bantuan antarpemerintah, dengan syarat adanya jaminan dari anggaran pemerintah Indonesia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutus Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil ke Jepang dan seorang utusan khusus presiden ke Tiongkok. Kedua utusan Presiden Jokowi itu ditugaskan menyampaikan keputusan pemerintah Indonesia soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Seperti diketahui, pemerintah menolak proposal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dari Jepang dan Tiongkok. Penolakan tersebut dilakukan setelah ada keputusan bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung hanya akan dilakukan dengan tiga prinsip yaitu proyek bersifat business to business (B to B), tidak membebani APBN, dan tidak ada jaminan pemerintah. Pada akhirnya, pemerintah menyerahkan proyek pembangunan ke pihak BUMN untuk melakukan B to B, termasuk dengan Jepang dan Tiongkok.

Baca Juga:

1. Jokowi Kirim Dua Utusan ke Jepang dan Tiongkok
2. Di Depan Diaspora Indonesa, Jokowi Tepis Kereta Cepat Batal
3. Menteri Rini Soemarno Emoh Negara Lain Ikut Proyek Kereta Cepat
4. Menko Perekonomian Tunggu Rini Soemarno Terkait Kelanjutan Proyek Kereta Cepat
5. Menteri BUMN Rini Soemarno Tegaskan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Perlu